Ketika baru-baru ini APP mengumumkan kebijakan “baru” dalam mengelola industrinya yang akan mengedepankan hutan bernilai konservasi tinggi, sempat terbesit dalam benak saya apakah pengumuman ini merupakan kesungguhan atau hanya greenwashing APP terhadap tindakannya yang telah merusak hutan alam dan lahan gambut Indonesia?

Dalam siaran persnya pada Selasa (15 Mei 2012) dinyatakan bahwa Asia Pulp & Paper (APP) mengumumkan kebijakan baru penerapan prinsip Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) dalam pengembangan bisnis APP,  termasuk penghentian segera pembukaan hutan alam di wilayah konsesi hutan  tanaman industri milik APP di Indonesia.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebijakan HCVF akan dilaksanakan segera dengan menerapkan sejumlah hal. Terkait dengan konsesi yang dimiliki APP di Indonesia, mulai 1 Juni 2012, APP akan menghentikan sementara pembukaan hutan selama penilaian HCVF dilaksanakan.

Namun, sayangnya mungkin APP lupa bahwa mereka pernah mengumumkan komitmen serupa pada tahun 2006 lalu. Lantas apa yang telah terjadi selama 6 tahun ini? Jawabannya sudah bisa kita terka tentunya: tidak banyak upaya perlindungan hutan yang dilakukan. Perusahaan terus saja menggunakan bahan baku yang dipasok dari pembukaan hutan alam oleh penyuplai mereka, termasuk areal hutan bernilai konservasi tinggi. Faktanya, seperti yang terlihat pada hasil pemantauan udara yang dilakukan Greenpeace pada April lalu, perusakan hutan oleh APP masih saja terus terjadi.

Apakah ini merupakan strategi APP untuk mendapatkan kembali kontrak yang telah diputus oleh beberapa pelanggannya seperti Danone, National Geographic, Mondi, Parragon, dan masih banyak lagi? Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi menggunakan produk kertas yang berasal dari perusakan hutan. Lihat blog kami sebelumnya disini.

Pengumuman APP ini kemudian juga mengingatkan kembali pada laporan Greenpeace terhadap penebangan dan perdagangan ramin secara ilegal oleh APP.  Ramin adalah jenis kayu dilindungi menurut Menteri Kehutanan SK Menhut No. 168/Kpts-IV/2001 dan oleh CITES digolongkan ke dalam kategori Appendix II. Ditemui dalam acara konferensi pers yang diadakan oleh APP, Dirjen PHKA Darori menanggapi tudingan Greenpeace Indonesia yang melansir temuan mengenai perusakan hutan dan penebangan ramin secara ilegal oleh APP.  Lebih lanjut Darori mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan meminta kelompok Asia Pulp and Paper (APP) untuk mengajukan perizinan melakukan tebang pohon ramin. Sepintas pernyataan tersebut mengatakan bahwa APP telah menebang ramin dan untuk menebang lagi sebaiknya APP mengurus ijinnya.

Ramin memang tidak seharusnya untuk bahan baku kertas, ramin terlalu indah untuk bahan baku kertas, lalu kenapa ada ramin di pabrik kertas APP? Dalam hal ini sangatlah jelas bahwa APP tidak melakukan penebangan secara selektif, yang mereka lakukan adalah pembukaan hutan serampangan, mereka menggunduli hutan dan tidak perduli dengan apa yang ada dalam hutan tersebut termasuk pohon ramin, rumah harimau ataupun gambut yang dalamnya lebih dari 3 meter.

Berbicara soal ramin, maka kita berbicara soal lahan gambut. Ramin adalah jenis tumbuhan yang banyak terdapat di lahan gambut. Dengan melakukan penebangan ramin berarti juga menghilangkan lahan gambut, yang juga merupakan habitat tempat tinggal Harimau Sumatera yang terancam kepunahan.

Moratorium yang diterapkan pemerintah pada saat ini adalah penundaan pemberian izin baru kepada industri ekstraktif yang berbasis lahan seperti sektor industri kehutanan, perkebunan dan pertambangan . Selama rentang waktu 2 tahun, mereka tidak diperbolehkan membuka hutan primer dan lahan gambut berdasarkan izin baru.

Apakah dengan hanya menerapkan kebijakan moratorium, hutan alam dan lahan gambut yang tersisa bisa diselamatkan? Tentu saja bisa, tapi dengan syarat bahwa kebijakan moratorium ini diperkuat dengan memberi tambahan cakupan perlindungan  atas wilayah yang dimoratorium (yang mestinya mencakup semua hutan alam dan lahan gambut), dijalankan dengan benar, dan dengan capaian target yang terarah. Tidak cukup itu saja tentunya,  jika carut marut tata kelola hutan kita tidak diperbaiki, maka lupakan saja warisan berharga hutan alam Indonesia mampu bertahan bagi generasi mendatang.

Jika APP ingin bersungguh-sungguh meyakinkan konsumen mereka dan pemangku kepentingan lainnya bahwa mereka telah berubah, mengapa tidak mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh perusahaan saudaranya GAR?  APP telah membuang kesempatannya dengan sia-sia. Dengan menghindari masalah ini APP baru saja memastikan akan terus kehilangan pelanggan dan merusak reputasi sektor kehutanan Indonesia di seluruh dunia.