Dua puluh enam truk yang mengangkut 1500 warga Batang datang beriringan dengan satu tujuan: Keadilan.

Mahatma Gandhi pernah berkata, “pada awalnya mereka akan mengacuhkan kita, kemudian mereka menertawakan kita, kemudian mereka marah kepada kita, kemudian kita akan menang.” Kalimat perjuangan ini adalah sebuah kalimat yang tepat untuk menggambarkan keadaan yang saya lihat hari ini. Di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Ribuan warga datang dari Desa Ujungnegoro, Ponowareng, Karanggeneng, Wonokerso, dan Roban di Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah. Mereka datang untuk menggugat keputusan pimpinan daerah mereka, Bupati Batang yang mengizinkan pembangunan PLTU di desa mereka.

Rencana pembanguan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang akan dibangun di desa mereka akan menjadi PLTU Batubara terbesar di Asia Tenggara yaitu kapasitas 2x1000 Megawatt. Pembangunan sebuah PLTU ini membutuhkan lahan yang sangat luas tepat di pinggir laut kabupaten Batang, kini para petani dan nelayan Batang pun semakin terancam. Sebuah PLTU Batubara membutuhkan air dalam jumlah besar untuk pembakaran dan air itu yang berasal dari laut dan di perlukan pengerukan dasar laut untuk dermaga tongkang pengangkut batubara tersebut. Sementara laut tersebut merupakan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Ujungnegoro-Roban yang sampai saat ini sudah menghidupi sekitar 300 Kepala Keluarga di Desa Roban Barat dan Roban Timur.

PLTU tidak saja menghasilkan listrik tetapi juga limbah PLTU dari batubara yang merupakan bahan bakar terkotor di dunia. Asap pembakaran batubara yang mengandung Sox, Nox, Merkuri, dan PM 2.5 akan terhirup dan mengancam kesehatan warga khususnya anak-anak. Limbah buangan akan masuk ke air laut dan tentunya akan merusak ekosistem laut di sekitar perairan Batang. Apakah pemerintah memperhatikan dampak yang akan dihadapi masyarakat?

Pemerintah berdalih dan mengatakan alasan dibangunnya PLTU di Batang karena lahan tersebut kering dan cukup luas. Sudah beberapa kali saya mengunjungi masyarakat Batang, dalam perjalanan saya sebelumnya banyak petani dan nelayan yang saya temui. Beberapa bulan lalu saya pernah ikut  melaut bersama Pak Ristoni, 28 tahun, Beliau yang sudah belasan tahun menjadi nelayan. Beliau menceritakan pada masa musim paceklik masih bisa mendapatkan hasil tangkapan meski hanya dua kali menebar sauh. “Ini karena adanya KKLD Ujungnegoro Mbak, ikan tidak berhenti ada, cumi, sotong, bayi gurita, perairan Batang ini subur sekali Mbak. Makanya saya heran kenapa kok pemerintah mau-maunya membangun PLTU di sini. Saya bangga jadi nelayan, dan saya bukan petani yang punya lahan, ini semua lahan, tempat mencari makan, Kehidupan keluarga saya.” ujarnya sambil menunjuk ke lautan yang ada di sekitar perahu kecilnya.

Dari sisi pertanian, saya sudah pernah mencoba hasil pertanian mereka khususnya teh di Batang. Rasanya begitu khas. Inilah yang mereka perjuangkan dengan hukum di depan muka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pagi ini. Keadilan untuk pertanian dan laut yang tak pernah berhenti memberikan mereka berkah.

Suara itu belum berhenti berkumandang

“Tolak PLTU! Tolak PLTU! Tolak PLTU!” suara perjuangan dari 1500 petani dan nelayan, para istri dan anak mereka yang masih kecil, mengiringi perwakilan warga Paguyuban Rakyat Batang Berjuang Untuk Konservasi bersama LBH Semarang dan Greenpeace Indonesia mengajukan gugatan atas Keputusan Bupati Batang No. 523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban. KKLD Ujungnegoro-Roban telah dilindungi sebagai Taman Wisata Alam Laut Daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Lampiran VIII Nomor Urut 313, dan Perda Prov. Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Seharusnya KKLD ini tidak diganggu gugat demi kepentingan investor dan mengorbankan keselamatan serta kesejahteraan warga.

Ini kedua kalinya warga beriringan datang untuk meminta keadilan di hadapan pemerintah. Sebelumnya mereka sudah pernah datang ke Istana Negara meminta keadilan Presiden RI atas ancaman yang menghantui masa depan mereka. “Kecewa rasanya Mbak, ketika kami sudah datang meminta keadilan namun tidak ada Presiden atau pejabat berwenang yang menemui kami. Kami memang hanya datang dengan topi caping, palu arit, cangkul, dan jaring. Tapi itulah kami, orang kampung yang ingin menyuarakan kondisi desa kami,” kata Pak Ristoni.

Sementara itu menurut Pak Raihan, Salah Satu Ketua Rukun Tetangga di Desa Roban, “kenapa kami memiliki idealisme seperti ini, ya karena ini menyangkut hidup kami. Tolak PLTU adalah harga mati.” Perwujudan keadilan dari pemerintah yang bertitel “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat” adalah satu hal yang mereka rindukan saat ini. Hajat hidup mereka bergantung di atas keputusan pembangunan PLTU ini.

Mungkin kemarin konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia yang memenangkan tender megaproyek PLTU ini bersama Bupati dan pejabat berwenang sudah menertawakan warga dengan alat profesinya, atau mengacuhkan kekuatan warga kecil. Kini mereka telah datang dengan berkas gugatan yang siap diproses yang akan membuat sang berkuasa marah, dan saya tahu pada akhirnya kita akan menang. Keadilan dan kebenaran adalah mutlak, selama tidak ada kata menyerah dalam perjuangan panjang ini.