Saat yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba ketika kami mendapatkan kepastian waktu bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Selama hampir lima tahun ketika Greenpeace memulai kampanye nasional dan global untuk menghentikan penghancuran hutan di Indonesia dan menyelamatkan hutan alam –habitat satwa langka yang nyaris punah dan sumber penghidupan jutaan orang yang menggantungkan hidupnya pada hutan, kami terus berusaha meminta waktu untuk dapat bertemu dengan pemimpin negara yang berperan sangat penting tidak hanya dalam konteks politik-ekonomi global, namun juga merupakan salah satu benteng pertahanan terakhir melawan pemburukan perubahan iklim.

Perubahan iklim bukan lagi suatu hal yang diperdebatkan. Di Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir kita mengalami berbagai gejala yang menunjukkan bahwa perubahan iklim sedang terjadi – cuaca ekstrim, pegeseran musim yang semakin tidak menentu adalah beberapa contoh gejala yang menyebabkan jutaan warga petani dan nelayan kecil yang menggantungkan mata pencahariannya pada musim menjadi terganggu kehidupannya. Sangat jelas bagaimana dampak perubahan iklim yang paling buruk akan diderita oleh kelompok-kelompok masyarakat yang paling marjinal. Perubahan iklim akan membawa masyarakat miskin terperosok semakin dalam.

Irosnisnya, Indonesia juga ikut menyumbang pada perubahan iklim akibat masifnya deforestasi dan pembakaran hutan, terutama yang terjadi di lahan gambut.  Pemerintah Indonesia sendiri mengakui peran deforestasi Indonesia ini dalam laporan yang resmi yang disampaikan kepada PBB menjelang Konferensi Tingkat Tinggi  PBB tentang Perubahan Iklim di tahun 2007.

Ketika di akhir tahun 2007 Indonesia menjadi tuan rumah KTT PBB tentang  Perubahan Iklim, Konferensi ini berhasil melahirkan suatu peta jalan yang disebut Bali Roadmap yang seharusnya bisa menjadi panduan negara-negara dalam merumuskan tindakan dalam memerangi perubahan iklim setelah periode Protokol Kyoto –yang mengatur tanggung jawab negara-negara dalam penurunan emisi gas rumah kaca, berakhir di tahun 2012 ini. Output yang cukup signifikan ini tentu saja tidak lepas dari keterlibatan pemerintah Indonesia yang sebagai tuan rumah memegang peranan penting dalam memfasilitasi proses negosiasi yang cukup alot, terutama karena kekeraskepalaan negosiator negara-negara industri yang tetap berusaha berkelit dari tanggung jawab penurunan emisinya.

Kepemimpinan Indonesia dalam upaya memerangi perubahan iklim kembali ditunjukkan di tahun 2009 ketika Presiden SBY membuat komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dari Business as Usual  di tahun 2020, atau sebesar 41% dengan bantuan internasional. Komitmen ini adalah suatu langkah progresif dari pemimpin negara berkembang -- yang sesungguhnya tidak memiliki kewajiban menurunkan emisi berdasarkan rejim Protokol Kyoto, namun tidak akan dapat menghindar dari dampak perubahan iklim ketika tidak ada tindakan penurunan emisi yang dilakukan sama sekali.

Komitmen tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden di tahun 2011 tentang penghentian sementara (moratorium) ijin-ijin konsesi baru dan pembukaan hutan alam dan gambut.  Walaupun moratorium yang ada pada saat ini masih lemah karena hanya mensasar ijin-ijin baru dan tidak melakukan peninjauan ijin-ijin lama yang bermasalah seperti yang direkomendasikan oleh Greenpeace, namun ditetapkannya kebijakan moratorium sendiri merupakan suatu terobosan luar biasa yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sejak tahun 2007 menunjukkan jejak yang cukup positif yang perlu terus dikawal dan diperkuat, jika memang pemerintahan Presiden SBY benar-benar menginginkan adanya perubahan tata kelola sumber daya alam yang lebih baik di Indonesia.

Kita berada di kapal yang sama

Ketika Presiden membuka pertemuan dengan pernyataan,”Pemerintah Indonesia dan Greenpeace berada dalam satu kapal yang berlayar menuju satu tujuan yang sama” delegasi Greenpeace yang terdiri dari Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional Kumi Naidoo, Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Von Hernandez, Koordinator Kampanye Hutan Global untuk Indonesia Bustar Maitar, serta saya sendiri, cukup terhenyak karena Presiden membuka pertemuan dengan suatu ekspresi yang positif. 

Bukan menjadi rahasia bahwa Greenpeace kerap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, mendesak pemerintah untuk menindak pelaku perusakan lingkungan, dan melakukan aksi-aksi yang mengekspose pemerintah. Namun semua itu dilakukan Greenpeace agar pemerintah benar-benar konsisten dengan janji-janji yang telah dinyatakannya, dan demi penegakan hukum serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia, yang kesemuanya ini menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan suatu masa depan yang lebih hijau dan damai di Indonesia.

Selama kurang lebih satu jam, Presiden SBY yang ditemani 4 orang menterinya, berdiskusi dengan delegasi Greenpeace mengenai berbagai hal. Dalam kesempatan ini Greenpeace kembali menyatakan dukungan penuh kepada komitmen Presiden SBY untuk penurunan emisi, yang bukan hanya penting bagi iklim global, tapi yang lebih utama adalah demi keselamatan masyarakat Indonesia sendiri yang telah merasakan dampak langsung perubahan iklim. Greenpeace mengusulkan perpanjangan waktu moratorium –yang saat ini dibatasi hanya dua tahun, menjadi moratorium yang berbasis capaian atau hasil.

Greenpeace juga menyampaikan rekomendasi di sektor energi yang disebut Revolusi Energi. Revolusi Energi adalah suatu roadmap yang menunjukkan arah pengembangan energi yang didasarkan pada efisiensi energi dan pengembangan energi terbarukan dengan sistem yang terdesentralisasi. Ketika 35% populasi Indonesia belum terlayani listrik –dimana sebagian besar tinggal di daerah-daerah terpencil atau di pulau-pulau terdepan, maka Revolusi Energi adalah jawaban yang tepat, cepat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Presiden SBY menyambut baik gagasan dan rekomendasi Greenpeace dan membuka pintu bagi kerjasama yang lebih erat diantara kedua institusi.

Dalam kesempatan ini Kumi Naidoo juga mengundang Presiden SBY untuk mengunjungi Kapal Rainbow Warrior yang akan merapat di Rio de Janeiro dalam Konferensi Bumi pertengahan Juni ini, yang juga akan dihadiri oleh Presiden SBY. Presiden menyambut baik undangan tersebut dan berjanji akan mencoba mencari waktu di antara agenda beliau di Rio.

Tak lupa kami juga menyampaikan keinginan kami untuk mendatangkan kapal legendaris Greenpeace Rainbow Warrior ke Indonesia pada tahun depan yang direspon oleh Presiden SBY sebagai suatu ide yang sangat baik dan didukung penuh oleh beliau.

Tak lupa, kami juga meluruskan berbagai pandangan salah yang selama ini beredar di publik bahwa Greenpeace adalah anti-pembangunan dan anti-Indonesia. Kami mengkarifikasi hal ini kepada Presiden SBY, dan menegaskan bahwa Greenpeace tidak lah anti-pembangunan, anti-Indonesia atau anti-industri. Kami hanya anti pada industri yang dalam operasinya melakukan tindakan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Dalam hal ini pun Presiden SBY sepakat dan menyatakan bahwa Greenpeace memainkan peran yang sangat penting. Secara eksplisit beliau menyampaikan bahwa industri juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan dan tidak hanya mencoba mengeruk keuntungan dari sumber daya alam Indonesia. Presiden mendukung upaya Greenpeace untuk mendorong industri ke arah produksi yang lebih baik.

Pertemuan kami dengan Presiden SBY merupakan hal yang sangat positif dan sangat penting. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mendukung penuh keberadaan Greenpeace di Indonesia, bahkan menginginkan Greenpeace untuk terus melakukan upaya-upaya yang selama ini telah dilakukannya.