Menjelang satu tahun pelaksanaan moratorium di Indonesia, Perbaikan Tata Kelola Hutan Belum Terlihat. Beberapa catatan penting dan mengungkap beberapa masalah yang harus segera diselesaikan demi memastikan moratorium efektif melindungi hutan dan lahan gambut di jabarkan Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global.

 

Setahun yang lalu 21 Mei 2011, pemerintah memberlakukan Penundaan Ijin Baru di Hutan Primer dan Lahan Gambut (moratorium) berdasarkan Inpres No. 10 tahun 2011. Sejak awal diberlakukan Inpres ini sangat jauh dari Komitmen Presiden SBY sendiri untuk melindungi hutan alam dan hampir dipastikan akan sulit mencapai komitmen penurunan emisi gas rumah kaca 41% pada tahun 2020. Inpres ini hanya mencakup pemberian ijin baru dan juga pada hutan primer. Hampir satu tahun diberlakukan, Koalisi Penyelamatan Hutan dan Iklim Global melihat masih banyak masalah yang harus dibenahi agar moratorium benar-benar efektif.

Tumpang Tindih Perijinan

klik disini untuk peta yg lebih besar

Tumpang tindih wilayah moratorium dengan beberapa jenis konsesi (Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri, Perkebunan Kelapa Sawit dan Tambang Bara). Secara total tumpang tindih tersebut mencapai 4.9 Juta Ha. Tumpang tindih antara wilayah moratorium dengan konsesi yang terbesar terjadi di Papua untuk jenis konsesi Hak Pengusahaan Hutan, kemudian diikuti oleh Tumpang tindih dengan tambang batubara di Sumatra dan Kalimantan, kemudian dengan perkebunan yang juga banyak terjadi di Sumatra dan kalimantan dan dengan Hutan Tanaman Industri yang banyak terjadi di Kalimantan dan Papua)

Klik disini untuk peta yang lebih besar

Analisia Greenpeace memperlihatkan serial revisi peta indikatif penundaan ijin baru (PIPIB) menunjukkan keberpihakan pada usaha perusakan hutan, pengurangan luasan hutan dan lahan gambut terus terjadi dalam setiap revisi, 5,64 juta hektar pada periode Juni–November 2011, dan 4,9 juta hektar berpotensi hilang pada November 2011–Mei 2012. Wilayah hutan dan lahan gambut yang tercakup peta moratorium semakin kecil. Ini adalah indikasi nyata “pengkerdilan” komitmen presiden SBY untuk penyelamatan hutan Indonesia.

Komitmen Presiden SBY akan menjadi wacana belaka jika tidak adanya keinginan dari pemerintah untuk melakukan proses kaji ulang atas semua perijinan dan prosedurnya. Karena semua itu adalah kunci keberhasilan moratorium selain perlindungan total pada lahan gambut dan hutan alam Indonesia

Sepanjang tahun 2011 terjadi 163 konflik agraria, rinciannya adalah 97 kasus di sektor perkebunan, 36 kasus di sektor kehutanan, 21 kasus di sektor infrastruktur, 8 kasus di sektor pertambangan, dan 1 kasus di wilayah tambak atau pesisir. Ini menunjukkan bahwa Inpres No.10/2011 belum melakukan perbaikan tata kelola di sektor kehutanan karena tidak menyentuh aspek sosial, hak atas tanah dan akses masyarakat atas sumber daya alam. Kasus Mesuji dan Pulau padang adalah contohnya.

Pada kasus Pulau Padang di Provinsi Riau sangat jelas bahwa apa yang diinstruksikan, untuk penyempurnaan tata kelola kehutanan sama sekali tidak terjadi, karena pada kenyataannya pemerintah lebih berpihak kepada perusahaan besar daripada masyarakat yang terkena dampak. PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Kasus-kasus pemberian ijin di wilayah moratorium oleh Pemerintah Daerah menunjukkan lemahnya pemahaman pemerintah di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, termasuk peran mereka dalam menjalankan mandat Inpres No.10/2011.

Perbaikan Tata Kelola Hutan?  

Moratorium dan perbaikan tata kelola hutan, hampir belum menyentuh aspek perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan penegakan hukum. Pada bulan Maret 2012, Greenpeace menyerahkan bukti-bukti pelanggaran dan praktek illegal salah satu anak grup Sinar Mas, Asia Pulp and Paper (APP)  menggunaan kayu Ramin yang dilindungi oleh CITES Appendix II, dan Keputusan Menteri Kehutanan no.127/Kpts-V/2001; SK Menhut no.168/2001; SK Menhut no.1613/2001.  Sejauh ini belum ada keputusan ataupun tindaklanjut dari pihak pemerintah atas bukti-bukti yang telah diserahkan tersebut.

Kami tidak akan bosan-bosan menyerukan kepadapemerintah supaya segera melakukan review atas semua perijinan dan prosedurnya, juga melakukan pengukuran keberhasilan moratorium berbasis capaian yang tidak dibatasi oleh waktu, dan mendesak pembaharuan moratorium. Revisi PIPIB merupakan satu titik penting untuk menuju proses pembaharuan tersebut. Transparansi dalam proses dan pelibatan publik secara lebih luas dan efektif menjadi satu keharusan, sehingga pencapaian komitmen dan penurunan emisi GRK dan penyelamatan hutan alam Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.