Kekayaan  dasar laut Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Kekayaan  dasar laut Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Ketika sumber mineral di darat semakin menyusut jumlahnya dan harga-harganya juga terus melambung, pencarian sumber-sumber pasokan baru beralih ke dasar laut. Difasilitasi teknologi maju, industri-industri yang siap menjarah dasar lautan ini menjadi ancaman besar bagi laut kita yang telah lama berada dalam tekanan dari penangkapan ikan berlebih, polusi serta dampak perubahan iklim.

Perusahaan-perusahaan multinasional yang mewakili kepentingan beberapa negara dengan keahlian di bidang teknologi pertambangan seperti Kanada, Jepang, Korea Selatan, China dan Inggris mengklaim mereka tengah bersiap-siap untuk melakukan eksplorasi. Perusahaan-perusahaan ini bakal tancap gas untuk memulai eksploitasi pertambangan dasar laut (seabed mining) di sejumlah perairan negara-negara berkembang, terutama di kawasan pasifik serta di wilayah perairan internasional lainnya.

Laporan terbaru dari Kampanye Kelautan Greenpeace yang baru saja diluncurkan pada 8 Juli 2013, “Deep Seabed Mining: An urgent wake-up call to protect our oceans”, menyorot dengan jelas bahwa melalui otoritas International Seabed Authority (ISA) yang dimandatkan oleh United Nations Law of the Sea, saat ini  terdapat 17 kontrak eksplorasi dasar laut diluar wilayah yurisdiksi nasional (perairan internasional) yang tengah berjalan di Samudera Pasifik, Atlantik dan Hindia. Sebelumnya  di tahun 2010 hanya terdapat 8 kontrak eksplorasi.  

Para pemegang kontrak eksplorasi pertambangan  dasar lautan internasional dapat mengajukan lisensi (baca: hak) untuk memulai eksplorasi setelah seluruh aturan-aturan terkait selesai dirumuskan (diperkirakan selambatnya awal tahun 2016).

Dalam laporan yang sama  juga dibeberkan perihal kegiatan eksplorasi dasar laut signifikan yang tengah berlangsung di perairan nasional sejumlah negara di kawasan Pasifik.  Serta sebuah lisensi  penambangan dasar laut di perairan Papua Nugini (baca: ijin eksploitasi).
Pertambangan dasar laut yang mulai mengeliat saat ini adalah ancaman mengerikan yang akan menghancurkan ekosistem dasar laut dan keanekaragaman hayati di lautan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.


 Bayangkan apa yang terjadi dengan semua ini saat pertambangan merambah ke dasar lautan?
Bayangkan apa yang terjadi dengan semua ini saat pertambangan merambah ke dasar lautan?

Ditengah upaya sebagian masyarakat dunia bahu-membahu menyelamatkan keanekaragaman hayati laut dari dampak pemanasan global serta penangkapan ikan berlebih, pertambangan dasar laut  ini sungguh sangat meresahkan kita.

Salah satu cara untuk melawan ‘kuasa’ ISA dan keserakahan perusahaan pemburu bahan tambang dasar lautan adalah dengan memastikan adanya sebuah kesepakatan perlindungan keanekaragaman hayati yang  jelas-jelas ada dibawah UNCLOS bagi terwujudnya jejaring kawasan cagar alam laut global.

Greenpeace, telah mempersiapkan kertas ulasan (briefing) The need for a High Seas Biodiversity Agreement: No more “Wild West” oceans, yang menyerukan pentingnya sebuah kesepakatan baru y dibawah otoritas UNCLOS untuk menyikapi keresahan akan eksploitasi dasar laut. Kesepakatan baru ini diharapkan akan membangun peraturan yang lebih jelas bagi seluruh negara untuk melindungi keanekaragaman hayati baik yang berada di badan-air maupun di dasar lautan internasional yang berada diluar wilayah yurisdiksi negara tersebut.

Kesepakatan yang lebih jelas, mengikat dan melekat  di UNCLOS akan memastikan lautan dunia yang terpulihkan dan dapat terwujud.

Mari dukung adanya kesepakatan untuk meminta UNCLOS memperhatikan perlindungan keanekaragaman hayati di perairan internasional dan perwujudan  40% jejaring cagar alam laut dunia dengan mengisi dan menyebarkan petisi ini.

Bergabunglah dalam Kampanye Kelautan Greenpeace Indonesia disini.

Jadilah pembela lautan!


Tulisan Terkait: