Bulan Januari tahun ini, APRIL – perusahaan bubur kertas dan kertas terbesar ke dua di Indonesia dan bagian dari kerajaan bisnis yang dikendalikan oleh Sukanto Tanoto  mengumumkan kebijakan keberlanjutan baru, menyatakan telah memberlakukan moratorium terhadap pengembangan perkebunan hingga selesainya assessment konservasi di wilayah konsesi pemasok mereka.

Kombinasi tekanan yang diciptakan oleh komitmen kebijakan konservasi APP  serta dari pasar internasional dan World Business Council on Sustainable Development , memaksa APRIL untuk setidaknya terlihat berkomitmen pada pelestarian lingkungan. 

Namun cetakan kecil komitmen mereka mengungkapkan kisah yang sesungguhnya. APRIL ‘hanya akan menggunakan serat tanaman di akhir tahun 2019’. Itu artinya perusahan dapat terus menggunakan serat dari hutan hujan sampai batas waktu yang ditentukan. 

Yang sama menganggunya adalah bahwa komitmen mereka tidak mencakup perusahaan bubur kertas lain yang dikendalikan oleh Tanoto, komitmen ini ‘diberlakukan seluruhnya dan secara eksklusif bagi Asia Pasific Resources International Holdings Ltd (APRIL), yang merupakan perusahaan independen dengan kawasan operasional di Indonesia’   Namun Sukanto Tanoto, pemilik utama APRIL, memiliki dan mengendalikan perusahaan lainnya, termasuk Toba Pulp Lestari,  sebuah perusahaan yang berbasis di Sumatera dengan sejarah pembersihan hutan hujan serta konflik sosial, termasuk Asia Symbol perusahaan berbasis di China  – yang dikenal sampai tahun lalu sebagai APRIL China.

Untuk memeriksa apakah komitmen APRIL baru yang terbatas ini sungguh-sungguh berarti bagi hutan hujan Indonesia – tim investigasi Greenpeace baru-baru ini mengunjungi Pulau Padang, pemasok APRILdi Riau, Sumatera. Seperti yang bisa Anda lihat di gambar berikut yang diambil di bulan Maret, pembersihan hutan hujan dan pengeringan lahan gambut masih berlanjut bahkan setelah APRIL mengumumkan komitmen keberlanjutan mereka. Nampaknya, pengembangan kawasan hutan dan lahan gambut tersebut tidak tercakup dalam ‘moratorium’ APRIL.

 

Sebuah saluran drainase baru telah dibuka di konsesi APRIL ini di Pulau Padang.

Oleh karena itu,  berita minggu ini tentang  APRIL yang telah membentuk  Komite Penasehat Keberlanjutan (Sustainability Advisory Committee) untuk membantu pengimplementasian komitmennya harus dilihat dari konteks perusahaan – yang nampaknya masih dalam batas kompromi komitmen baru mereka – melanjutkan deforestasi dan pengembangan di lahan gambut.  Ketika kami tidak meragukan niat baik anggota Komite Penasehat Berkelanjutan (Sustainability Advisory Committee) – contohnya, yang masuk dalam komite adalah WWF dan WBSCD – kenyataannya bahwa pengimplementasian kebijakan yang dibantu oleh komite ini tidak akan menghentikan deforestasi dan tidak juga akan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan bubur kertas Tanoto.

 

Rainforest Log yang ditumpuk dalam konsesi Pulau Padang

Untuk dapat dipercaya,  APRIL dan perusahaan bubur kertas lain yang dimiliki/dikendalikan oleh Sukanto Tanoto (termasuk Toba Pulp, Asian Symbol dan Sateri) harus berkomitmen untuk:

  • Segera memberlakukan moratorium penebangan hutan di seluruh kawasan konsesi pemasok mereka di Indonesia hingga assesmen independen telah berhasil mengidentifikasi semua hutan dan nilai konservasi untuk perlindungan.
  • Tidak ada lagi pengembangan perkebunan di lahan gambut dan BMP (Best Practice Management) untuk menghindari dan mengurangai emisi gas rumah kaca dari perkebunan yang ada di lahan gambut.
  • Transparansi menyangkut semua konsesi pemasok di Indonesia dan persentase jumlah serat MTH yang digunkaan di setiap pabrik bubur kertas.
  • Rencana keberlanjutan yang mencakup semua sumber serat global.
  • Kejelasan mengenai restorasi hutan dan komitmen kompensasi.

Dengan tidak adanya komitmen ini dan dengan tetap berlanjutnya pembersihan hutan hujan di konsesi APRIL di Indonesia, Greenpeace menyarankan dan mendorong semua perusahaan yang membeli kertas dan/atau bubur kertas dari APRIL untuk segera membatalkan kontrak mereka.