Saya selalu merasa takjub apakah tindakan --atau lebih tepatnya kurangnya tindakan-- dari pertemuan-pertemuan tingkat tinggi di kota-kota yang jauh dapat berdampak nyata bagi hutan di negara saya.

Hari ini, sebuah organisasi dengan misi untuk memastikan produksi minyak sawit yang bertanggung jawab terhadap lingkungan – RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) – akan melakukan pemungutan suara menyangkut peraturan-peraturan baru bagi para anggotanya – yang kebanyakan terdiri dari produsen minyak sawit, pedagang dan konsumen. Ini adalah hari yang khusus bagi organisasi tersebut karena untuk pertama kalinya, para anggotanya akan memutuskan apakah peraturan tentang emisi gas rumah kaca (GHG) dan pembukaan lahan gambut yang adalah penyimpanan karon terbesar, akan diperkenalkan.

Tahun lalu, proses ini terlihat menjanjikan, tetapi proposal yang teakhir terkesan lemah. Sayangnya, Prinsip dan Kriteria (P&C) yang baru yang kemungkinan besar akan lolos tidak memperkuat apapun. Namun yang ada adalah prinsip-prinsip baru “sangat menganjurkan” para anggota organisasi ini “berkomitmen pada proses” pengurangan emisi GHG.  Celah besar lainnya dari RSPO adalah fakta tentang para pedagang dapat membeli minyak sawit dari produser yang terlibat dalam deforestasi tidak dibahas sama sekali.

Deforestasi menjadi salah satu penyumbang utama perubahan iklim global dan krisis keanekaragaman hayati. Inilah yang kami ketahui. Penghancuran hutan hujan, termasuk pembukaan lahan gambut yang kaya karbon adalah alasan mengapa Indonesia duduk di peringkat satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, bersama-sama dengan Amerika, China dan Brazil – serta mengapa hanya sekitar 400 Harimau Sumatra tersisa saat in

Jadi saat RSPO berdebat dan berdiskusi sengit tentang ‘prinsip dan kriteria’ baru yang lemah, Greenpeace Internasional telah mendokumentasikan bukti-bukti baru yang kuat dengan indikasi bahwa salah satu anggota organisasi RSPO – produsen minyak sawit Indonesia yang terkenal semena-mena, Duta Palma – tengah mencemoohkan peraturan RSPO dan moratorium hutan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia.

Ini sama sekali bukan sesuatu yang baru. Duta Palma sudah lama berada dalam pengawasan kami. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan menyedihkan dalam perjalanan deforestasi, konflik dengan masyarakat, masalah hukum dan ketidak patuhan terhadap regulasi RSPO.

Investigasi lapangan yang dilakukan Greenpeace Internasional awal tahun ini dengan kuat mengindikasikan Duta Palma berada di belakang pembukaan ratusan hektar lahan gambut hutan hujan dan habitat harimau di luar batasan resmi dari salah satu konsesinya di Riau, Sumatra. Pejabat Kementerian Kehutanan menegaskan tidak pernah ada ijin yang dikeluarkan untuk lokasi tersebut. Dan perusahaan ini tetap bungkam, secara konsisten gagal menjawab permintaan Greenpeace Indonesia untuk memberikan informasi lebih jauh menyangkut operasi mereka.

Apa arti semua ini?

Artinya pedagang minyak sawit, seperti Wilmar dan Sime Darby yang dikenal telah menyalurkan minyak sawit kotor dari Duta Palma ke pasar internasional harus membersihkan rantai pasokan mereka.

Ini juga berarti RSPO adalah macan ompong. Untuk mendapatkan kredibilitasnya kembali, RSPO perlu memperketat peraturannya untuk sungguh-sungguh mewujudkan nol deforestasi.

Keberlanjutan tidak sekedar kata-kata. Keberlanjutan adalah sebuah aksi nyata yang dapat dipercaya. Perusahaan-perusahaan yang menjual produk yang mengandung minyak sawit tak bisa lagi bersembunyi di balik RSPO. Mereka harus memastikan produk mereka bebas deforestasi. Kita harus bertindak sekarang.

Ikuti terus perjalanan kami untuk mengetahui bagaimana Anda dapat menjadi bagian dari solusi.