Tahun 2010 menjadi saksi dinamisnya upaya penyelamatan lingkungan Indonesia terutama pada sektor kehutanan. Pemerintahan Presiden SBY telah memulainya di awal di tahun 2009 dengan komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK)  yang utamanya dari sektor kehutanan (konversi hutan, termasuk lahan gambut) sebesar 26%-41%.  Langkah tersebut berlanjut di  2010, dengan  melakukan moratorium konversi hutan (ijin tebang baru) selama 2 tahun mulai awal tahun 2011. Tekad moratorium ini adalah bagian dari surat niat ( Letter of Intent/LOI) tentang REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forests Degradation) antara Indonesia dan Norwegia yang ditandatangani bersama di Oslo, Mei 2010.

LOI ini ditindaklanjuti dengan membentuk satgas REDD+  yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto dengan sederet rencana kerja, mulai dari membentuk lembaga pelaksana REDD, menyusun strategi nasional REDD sampai pada pemilihan propinsi untuk pilot project.

Komitmen-komitmen pemerintah untuk perlindungan hutan mendapatkan perlawanan yang sangat masif dari sektor industri perkebunan,kehutanan, maupun pertambangan yang menolak rencana moratorium ini. Sejumlah organisasi lingkungan yang fokus pada penyelamatan hutan Indonesia mencoba terlibat dengan memberikan masukan terhadap LOI Indonesia-Norwegia yang diberi judul Platform Bersama untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global.Paltform Bersama ini berisi sederet pra-kondisi yang perlu dipenuhi dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia.

Dukungan dari pihak-pihak yang mendukung moratorium pun tak luput dari perlawanan sektor industri kehutanan dan perkebunan. Berbagai cara mereka lakukan agar para pendukung moratorium mendapatkan citra buruk di mata masyarakat Indonesia. Seringkali organisasi-organisasi yang bekerja untuk penyelamatan hutan dituduh membahayakan dan merugikan perekonomian Indonesia. Padahal penyelamatan hutan mutlak diperlukan agar pembangunan yang telah dilakukan selama ini tidak sia-sia akibat berbagai bencana lingkungan yang muncul akibat perusakan hutan, seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran lahan.

Sayangnya, Ijin-ijin baru pembukaan hutan terus di berikan untuk sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan bahkan kegiatan eksploitasi yang tidak berijin pun semakin marak sementara Satgas REDD+ berpacu dengan waktu untuk meyelesaika mandat dan rencana kerja.  Sejumlah organisasi lingkungan memberikan masukan untuk recana kerja dan mengkritisi langkah-langkah yang di memiliki dampak negatif.

Di saat semangat penyelamatan hutan dihembuskan presiden SBY, pemerintahan di tingkat pusat dan daerah tak henti mengeluarkan ijin-ijin konversi hutan. Belum lagi adanya pengumuman bahwa di Marauke hutan seluas jutaan hektar segera dibuka. Pembukaan hutan tidak saja berdampak pada lingkungan tetapi juga pada masyarakat. Sepanjang 2010 bencana yang diakibatkan kerusakaan lingkungan, konflik masyarakat dengan perusahaan (HTI, Perkebunan dan Pertambangan) terus mewarnai pemberitaan di media massa.

Akhir tahun 2010 ditutup dengan diluncurkannya kajian Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai (potensi) korupsi di sektor kehutanan yang hampir tak tersentuh (termasuk kasus di Riau), tetapi Kementrian Kehutanan justru mengumumkan pemberian konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) baru di Kalimantan untuk tiga perusahaan bubur kayu dan kertas (PT. Djarum, Sumitomo dan Korindo) yang totalnya kurang lebih 600.000 Ha disaat Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi belum beres.

Berlomba dengan waktu pekerjaan rumah Satgas REDD+ tak kunjung tuntas, target yang direncanakan bahwa moratorium akan berlaku pada awal tahun 2011 akan terbengkalai. Strategi nasional telah di luncurkan pada bulan Desember tetapi tidak hanya itu pekerjaan lain seperti kelembagaan pelaksanaan REDD dan draft Perpres untuk moratorium tak kunjung final.

Segala usaha pembenahaan sektor kehutanan yang belum selesai sangat bertolak belakang dengan praktik dan kebijakaan yang dihasilkan pemerintah.

Apakah ini komitmen yang dijanjikan Indonesia di dunia Internasional?

Harapan di tahun 2011

Moratorium di awal tahun 2011? Seperti pertanyaan besar. Banyaknnya pemberitaan draft Perpres moratorium yang beredar dari beberapa instansi merupakan suatu kegamangan pengambilan keputusan dan pemberian mandat, dan tidak adanya semangat membenahi pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan.

Greenpeace hingga saat ini terus menyuarakan dan mendorong upaya penyelamatan hutan. Dalam Platform Bersama Penyelamatan Hutan Indonesia, motarorium konversi hutan tidak harus dibatasiwaktu tetapi dengan pemenuhan kondisi pemungkin (enabling condition) yang bermuara pada tata kelola kehutanan yang baik (good forest governance). Hal tersebut mencakup peninjauan ulang atas ijin/konsesi yang sudah diberikan serta membangun syarat-syarat sosial dan lingkungan yang memadai dan dapat diandalkan.  

Di awal tahun 2011, Kalimantan tengah diumumkan sebagai pilot project untuk proyek REDD Indonesia-Norwegia. Banyak hal yang mengganjal sehubungan dengan trerpilihnya propinsi tersebut, paling tidak transparansi proses pemilihan, kriteria yang dipakai dan skoring akhir untuk tiap propinsi yang mengajukan diri untuk menjadi propinsi pilot, serta bagaimana keterlibatan masyarakat sipil dalam proses seleksi tersebut.

Keselamatan hutan Indonesia yang juga menjadi tumpuan hidup jutaan masyarakat Indonesia, menjadi pertaruhan di tahun ini. Jika transparansi, keterbukaan akses informasi (seperti yang dijamin undang-undang), partisipasi unsur masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, serta segala unsur yang menjadi prasyarat good governance tidak bisa dijamin dalam prakteknya dan hanya menjadi bahasa pencitraan politik, maka tumpukan masalah yang berujung bencana dan konflik akan semakin kental dalam pengelolaan hutan/sumber daya alam di Indonesia.