Cirebon adalah sebuah kota di pesisir utara pulau Jawa yang terkenal akan hasil udang dan produk olahannya berupa terasi. Karena itu lah Cirebon juga dijuluki Kota Udang. Awal minggu lalu Greenpeace kembali melakukan aktivitas bersama masyarakat nelayan disana.

Kenapa Greenpeace terus kembali ke Cirebon? Pertanyaan ini  mungkin muncul di benak banyak orang.

Pada Juli lalu, aktivis Greenpeace baik lokal maupun dari beberapa negara sempat ditahan kepolisian Cirebon. Saat itu kami hanya mengelar workshop bersama masyarakat se-Asia yang terkena dampak batubara dan tentunya masyarakat Cirebon ikut serta dalam seminar tersebut. Selain workshop kami juga memberikan pengenalan energi terbarukan dan nonton bareng World Cup 2010 di desa Waruduwur menggunakan listrik yang berasal dari tenaga matahari. Rangkaian kegiatan yang sangat menarik untuk masyarakat ini seharusnya bukanlah sesuatu yang membahayakan seperti yang ditudingkan polisi kepada kami.

Juli 2010, Nonton bareng World Cup 2010 di desa Waruduwur

Sebenarnya, ada apa dengan Cirebon? Sejak 2008, sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar Batubara, mulai dibangun di dekat permukiman warga oleh PT Cirebon Electric Power. Dalam kenyataannya lokasi PLTU tersebut sangat dekat dengan pemukiman penduduk, 10 Meter dari Desa Kanci Kulon, 450 Meter dari Desa Kanci Wetan, 15 Meter dari Desa Waruduwur dan sekitar 100 meter dari Desa Citemu. Sejak itu pula, masyarakat  mulai merasakan perubahan yang kelam dalam hidup mereka.

Desa Kanci Kulon, yang dulu tersohor akan usaha terasi yang memiliki kelezatan dan rasanya yang khas, kini mulai memudar.  Para pengusaha kecil terasi tersebut gulung tikar karena berkurangnya pasokan udang rebon yang menjadi bahan baku terasi yang biasa mereka dapatkan di sepanjang pesisir pantai Astanajapura.  Tidak hanya udang, budidaya kerang hijau di sepanjang pantai yang juga menjadi andalan perekonomian warga turut musnah.

Semua ini terjadi disebabkan oleh proses pengurukan tanah untuk pembangunan PLTU, yang mengubah laut dangkal di sepanjang pesisir Astanajapura menjadi keruh dan menghitam akibat buangan lumpur dan limbah dari proses pembangunan PLTU.

Ratusan nelayan kini terpaksa harus berlayar lebih jauh untuk mendapatkan ikan, biaya untuk bahan bakar pun meningkat, dan waktu yang mereka gunakan untuk berlayar lebih lama, sedangkan hasilnya  tidak menentu.  Penderitaan tidak berhenti hanya di laut, pengurukan tanah PLTU menutup sebagian besar aliran air sungai dari darat, sehingga bila hujan dan pasang laut, pemukiman warga menjadi banjir, sesuatu yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Dan tidak pernah dirasakan masyarakat kota yang hanya menikmati listrik dan lampu yang selalu terang benderang.

Melihat kenyataan ini, warga tak hanya diam, telah berulang kali mereka melakukan aksi, protes kepada pihak PLTU, dan bahkan mengajukan gugatan perdata di pengadilan, namun titik terang itu belum juga nampak. Pemerintah daerah tidak kunjung berpihak kepada masyarakat, dan pembangunan PLTU tetap dilanjutkan dan direncanakan akan beroperasi pada tahun depan.

Greenpeace memahami penderitaan tersebut, dan ada banyak kasus seperti ini dialami oleh masyarakat  yang tinggal di dekat PLTU di belahan dunia manapun.  Greenpeace mencoba menyuarakan lebih keras apa yang terjadi dengan melakukan aksi bersama 34 perahu nelayan di laut di depan PLTU Cirebon pada awal minggu yang lalu. Susilaningtyas, seorang pengacara yang biasa mengadvokasi masyarakat kecil  juga dihadirkan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Waruduwur yang umumnya berpendidikan rendah tentang hak hak mereka untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana yang dijamin dalam undang-undang negara Republik Indonesia.

Pada aksi kemarin, puluhan anak anak juga ikut secara sukarela, karena setelah orangtuanya kehilangan penghasilan, sekolah menjadi sesuatu beban yang mahal, dan tidak lagi menjadi prioritas, karena untuk kebutuhan makan sehari-hari pun kini belum tentu bisa mereka penuhi.

Kebijakan energi Indonesia yang sebagian besar masih mengandalkan pada batubara akan terus menambah penderitaan orang orang kecil seperti nelayan. Jika nanti PLTU Cirebon ini beroperasi, ancaman dari asap pembakaran dan debu batubara akan menambah panjang daftar penderitaan masyarakat, mengancam kesehatan anak anak, merusak ekosistem laut, merusak pertanian, dan keadaan ini akan membunuh para nelayan kecil dan keluarganya secara perlahan lahan.

Sudah saatnya, dan belum terlambat bagi pemerintah Indonesia untuk menghentikan ketergantungannya kepada batubara dan beralih kepada pengembangan energi terbarukan dari matahari, angin, air, dan geothermal yang faktanya sangat melimpah di negeri ini.

Balikan Arus! Masa depan Indonesia, bukan pada batubara!