Kekayaan Laut Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Kekayaan Laut Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Mengapa Indonesia perlu menunjukkan kepentingan, pengaruh dan peran aktif dalam perlindungan laut dunia?  Mengapa Indonesia harus turut memastikan perlindungan 40% perairan internasional untuk dijadikan jejaring cagar alam laut global? 

Lembar sejarah penting, seharusnya tidak mudah usang dan dilupakan. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, Indonesia dengan berani dan elegan telah memastikan kedaulatannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Deklarasi ini akhirnya dinyatakan sebagai ‘Konsepsi Nusantara’ dan setiap tahun pada tanggal 13 Desember kita mengingatnya kembali sebagai Hari Nusantara! 

Deklarasi Juanda juga secara kuat mendorong perdebatan dan kesepakatan baru dalam United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) sehingga memungkinkan definisi negara kepulauan (achipelagic state) disuarakan dengan jelas dalam UNCLOS III dan telah dirumuskan tahun 1982 (UNCLOS 1982).


Keanekaragaman hayati yang rentan ini perlu dilindungi. Terumbu Karang di Perairan Papua.

Namun UNCLOS 1982 yang menjadi kerangka pengaturan utama dan mendapat pengakuan mayoritas bangsa-bangsa secara internasional dalam pengelolaan laut global saat ini, tidak sepenuhnya tegas mengatur  perlindungan serius terhadap keanekaragaman hayati diluar wilayah yurisdiksi nasional (perairan internasional) dapat dijalankan.

Alih-alih mengedepankan semangat bersama dalam pengelolaan keanekaragaman hayati lautan dunia, UNCLOS 1982 ternyata lebih jelas memberikan ruang eksploitasi sumberdaya mineral bawah laut yang justru mengancam sumberdaya hayati lautan dunia, termasuk sumberdaya perikanan dunia yang saat ini tengah krisis akibat penangkapan ikan berlebih (overfishing).

Mengingat jejak historis dan pengaruh besar Indonesia yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam perundingan dan perkembangan hukum laut hingga detik ini,  keberadaan “governance gaps” pada UNCLOS 1982 adalah alasan strategis dan utama bagi Indonesia untuk memainkan peran positif agar pemimpin bangsa-bangsa dapat mengedepankan perlindungan keanekaragaman hayati laut, sehingga tindakan konservasi yang lebih bijaksana dan berkelanjutan dapat terwujud.

Indonesia juga telah membangun-ulang gagasan dan landasan yang kuat bahwa sumberdaya kelautan perlu dikelola secara lestari dengan prinsip keberhati-hatian melalui pendekatan ekosistem untuk memastikan keseimbangan lingkungan, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Pelaksanaan World Oceans Conference (WOC) pada tahun 2009 yang telah melahirkan Manado Oceans Declaration (MOD serta kesepakatan 6 negara yang dipimpin oleh Indonesia terkait Coral Triangle Initiative (CTI) adalah wujud kepemimpinan, komitmen dan peran nyata Indonesia yang patut diapresiasi.


40% perairan dunia sebagai jejaring suaka yang dilindungi

Namun patut juga dicermati, apabila Indonesia hanya mengambil peran pasif dalam perundingan-perundingan selanjutnya terkait UNCLOS, dalam rangka membangun “kesepakatan yang berkelanjutan untuk perlindungan keanekaragaman hayati lautan dunia” dalam mengisi “governance gaps” pada UNCLOS 1982, maka pengaruh, kepemimpinan, komitmen dan peran nyata Indonesia yang telah tertorehkan sejak 1957 hingga saat ini dalam penentuan kebijakan tata-kelola kelautan dunia akan cenderung menjadi naïf.

Mempertimbangkan keterkaitan antar ekosistem penting, terutama terkait dengan kelestarian sumberdaya ikan  seperti kelompok tuna juga hiu, paus, lumba-lumba dan penyu, maka upaya konservasi dan pengelolaan secara berkelanjutan di kawasan Segitiga Karang (Coral Triangle) yang tengah dipimpin Indonesia saat ini, termasuk target pencapaian 20 juta hektar kawasan konservasi perairan, hanya dapat dirasakan dampak jangka panjangnya secara nyata bagi ketahanan pangan secara nasional dan regional, apabila upaya yang sama juga dilakukan secara global.  Dengan demikian 40% wilayah perairan internasional dapat dilindungi.

“Visi Bersama Kelautan Indonesia 2025” yang telah dideklarasikan di Benoa, Bali, Indonesia oleh lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil pada 31 Mei 2013, secara paralel turut menyatakan pentingnya melindungi 40% perairan internasional sebagai bagian untuk mewujudkan visi “laut yang terpulihkan, sehat dan terlindungi”.

Dukung Greenpeace untuk terus menyuarakan kawasan perlindungan laut di perairan internasional disini, dan bergabunglah menjadi pembela lautan disini!

Dan, mari dukung Pemerintah Indonesia untuk terus konsisten melanjutkan kepemimpinan dan perjuangannya mewujudkan tata-kelola kelautan dunia yang lebih bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan.


Tulisan Terkait: