Pak @SBYudhoyono dan @jokowi_do2 Jangan lupa diskusikan perlindungan lingkungan Indonesia

 

Pak @SBYudhoyono dan @jokowi_do2 pastikan masa depan sungai Indonesia terlindungi dari limbah B3 industri

 

Pak @SBYudhoyono dan @jokowi_do2 pastikan masa depan hutan & lahan gambut Indonesia terlindungi

 

Pak @SBYudhoyono dan @jokowi_do2 pastikan masa depan Indonesia diterangi energi terbarukan

 

Pak @SBYudhoyono dan @jokowi_do2 pastikan laut Indonesia terlindungi dari perusakan dan penangkapan berlebihan

 

Pekan lalu Joko Widodo memantapkan langkah menuju kursi RI 1 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilpres. Sejak itu, Indonesia memiliki dua Presiden, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai petahana, dan ‘Presiden’ Joko Widodo (Jokowi) yang akan dilantik Oktober nanti.

Selang sepekan sejak keputusan MK, keduanya menjadwalkan diskusi. Pertemuan empat mata ini rencanananya akan banyak berisi pemaparan dan penyampaian oleh Jokowi tentang rencana pemerintahan baru, dan proses transisi.

Detil apa yang akan dibicarakan, belum ada yang tahu hingga saat ini. Namun pertemuan ini mengingatkan kita bahwa pemerintahan baru telah tiba, sementara agenda penyelamatan dan perlindungan lingkungan dari pemerintah saat ini belum menunjukan langkah yang berarti. Selama 10 tahun memerintah dengan slogan 'pro poor, pro growth, pro job and pro environment', SBY belum optimal dalam memadukan pembangunan ekonomi dan penyelamatan lingkungan dalam satu kebijakan yang komprehensif.

Sebab itu pertemuan malam ini adalah salah satu langkah awal bagi keduanya untuk dapat lebih memahami dan seharusnya mencari jalan keluar dari persoalan lingkungan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. SBY harus membantu Jokowi dengan cara mewariskan kebijakan lingkungan yang lebih baik, dan Jokowi harus melanjutkan warisan kebijakan yang sudah baik dengan implementasi yang baik pula. Bahkan bukan tidak mungkin Jokowi menjadikannya lebih baik lagi.

Persoalan lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini bukanlah persoalan kecil-kecilan. Logika pembangunan yang tidak bersinergi dengan lingkungan telah membawa bencana di mana-mana. Misalnya saja persoalan kebakaran hutan yang menjadi bencana menahun akibat kebijakan yang mengorbankankan ekosistem gambut.

Pemerintahan SBY tidak melihat persoalan kebakaran hutan dalam sebuah ide besar perlindungan hutan dan lahan gambut, padahal hasil studi menunjukan perlindungan hutan dan lahan gambut merupakan salah satu cara menghentikan kebakaran hutan. Lahan gambut yang dikeringkan sangat rentan terbakar, namun pemerintah tak juga kunjung menyetujui perlindungan gambut menyeluruh.

Padahal juga terbukti sebagain besar kebakaran hutan terjadi di atas lahan gambut yang telah dikeringkan. Sementara itu dari isu kelautan, Pemerintah SBY belum menindak tegas persoalan perikanan ilegal.

Setiap tahunnya Indonesia dirugikan oleh pencurian ikan 1,6 juta ton pertahun, sekitar 25% dari total produksi perikanan tangkap nasional belum lagi penangkapan ikan berlebihan yang mengganggu stok perikanan tangkap nasional.

Tak hanya itu, persoalan energi menjadi tambahan PR yang harus diselesaikan oleh Pemerintahan Jokowi jika SBY tak berhasil menyelesaikannya. Saat ini 60 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses listrik, padahal pemerintah terus menerus membangun pembangkit listrik besar yang utamanya mengandalkan batu bara. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi sitem energi yang dikembangkan Pemerintah belum bisa memberikan keadilan energi bagi anak-anak bangsa yang tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Padahal solusi atas persoalan akses listrik ada di sekitar kita: energi bersih terbarukan dari matahari, angin, debit air juga panas bumi. Jalan keluar dari kekurangan pasokan energi listrik adalah desentralisasi pengelolaan sumber daya listrik dengan melihat potensi sumber daya masing-masing daerah, bukan dengan pola sentralisasi menggunakan pembangkit listrik besar berbahan dasar fosil kotor sebagaimana yang selama inidikembangkan.

Satu lagi persoalan penting yang luput dari pemerintahan saat ini adalah akses air bersih. Indonesia adalah negara kaya dengan hutan-hutan paling subur di dunia yang menyimpan sumber mata air bersih. Namun Indonesia juga negara yang rakyatnya harus membeli air di dalam galon karena air-air sungainya terlalu kotor oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Industri. Sekali lagi, jika tak ada kerja keras dari SBY untuk mengatasi persoalan ini, maka Jokowi harus bersiap untuk tantangan yang lebih berat.

Oleh karena itu dalam pertemuan malam nanti keduanya harus bahu membahu mewujudkan 100% perlindungan melindungi hutan dan gambut secara utuh dan permanen melalui tata kelola pemerintahan yang kuat, serta mengadopsi praktik-praktik pengelolaan hutan yang bertanggungjawab sebagai model pembangunan ekonomi masa depan.

SBY juga harus mewariskan kebijakan yang 100% melindungi laut melalui reformasi perikanan dan penegakkan hukum di setiap tingkatan pengelolaan perikanan, mengakhiri penangkapan ikan berlebihan, mengusulkan suaka laut di perairan internasional, serta melindungi spesies-spesies langka.

Selain itu kedua Presiden harus mulai berkomitmen 100% energi bersih dan terbarukan dengan menghentikan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, menciptakan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk memajukan energi terbarukan di Indonesia. Kebijakan energi harus dapat mewujudkan keadilan dan kedaulatan energi melalui desentralisasi enerji dan optimalisasi penggunaan energi terbarukan.

Terakhir, meski bukan yang paling akhir, SBY dan Jokowi harus berusaha menciptakan 100% sumber air yang terbebas dari bahan kimia berbahaya industri dengan menggeser paradigma pendekatan reaktif (atur dan awasi) menjadi pendekatan preventif yang mengatur agar penggunaan bahan kimia berbahaya beracun dihilangkan dari sumbernya melalui skema produksi bersih dan substitusi secara progresif dengan bahan yang aman.

Warisan kebijakan yang ditinggalkan SBY, tentu akan berpengaruh banyak terhadap langkah Jokowi selanjutnya. Namun komitmen Jokowi juga akan sangat menentukan keberpihakan Indonesia, kita tidak perlu memilih antara ekonomi dan lingkungan, karena keduanya dapat bersinergi. Pilihan Presiden SBY dan ‘Presiden’ Jokowi saat ini adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan dengan tidak meninggalkan lingkungan, atau gelembung ekonomi yang bisa pecah setiap saat.

Kita tentu berharap banyak pada kedua presiden. Dukung Presiden SBY untuk meninggalkan warisan baik, agar ‘Presiden’ Jokowi dapat menjadi lebih hebat dalam perlindungan lingkungan.

Serukan suaramu melalui www.100persenindonesia.org