Bersama koalisi Indonesia Toxics-Free Network ( Walhi, Institut Hijau Indonesia, YLKI, BALIFOKUS, Gita Pertiwi, ICEL dan Greenpeace) kami telah mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah Indonesia untuk mendesak pemerintah agar mempercepat proses pemeriksaan ke 113 kontainer berisi limbah B3 dan membuka informasi kepada masyarakat secara terbuka terkait proses pemeriksaan tersebut dan juga mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan kembali ke 113 kontainer B3 tersebut ke negara pengirim. Indonesia bukan tempat pembuangan limbah B3!

Berita sangat mengejutkan ketika pada akhir bulan Januari 2012, 113 kontainer B3 dari Inggris dan Belanda yang ditahan di Pelabuhan Tanjung Priok dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan merupakan jumlah terbesar yang pernah diketahui publik. Isu ini bukan hanya membuka masyarakat Indonesia, tetapi juga mata dunia karena melibatkan 3-4 negara. 

Pada tahun 2010, sembilan kontainer yang mengangkut CRT (Cathode Ray Tube) dari Amerika Serikat berhasil diketahui saat pengiriman dan berkat kerjasama KLH dengan Basel Action Network, LSM pemerhati Konvensi Basel, kontainer tersebut berhasil di-repatriasi dengan segera ke negara asalnya.    

Greenpeace bersama koalisi Indonesia Toxics-Free Network dalam kaitan dengan 113 kontainer B3 ini dan menyusul puluhan kontainer B3 lainnya yang sedang dalam perjalanan menuju Indonesia, kami wakil dari LSM di Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Toxics-Free Network mendesak:

  1. Percepat proses pemeriksaan ke 113 kontainer secara terbuka dan transparan. Sampaikan kepada publik proses apa yang saat ini sedang dilakukan oleh KLH dan jajaran Bea Cukai, serta instansi terkait lainnya;
  2. Dari kondisi visual yang ada saat ini, dapat dipastikan rongsokan baja yang dikirimkan terkontaminasi B3, sehingga harus dikembalikan kepada pengirimnya. Kami sebagai warga negara meminta Indonesia mengambil langkah Repatriate: Return to Sender. Sebagai inisiator Basel Ban Amendment dan President Basel COP 9, Indonesia punya tanggung jawab moral untuk menunjukkan konsistensi, integritas dan komitmen;
  3. Lakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman 113 kontainer tersebut ke Indonesia. Undang-undang Indonesia telah tegas melarang praktek tersebut sebagaimana diatur dalam:
  • Pasal 69 ayat (1)  huruf c Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelanggaran atas hal ini diancam pidana penjara paling singkat  4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara dan denda Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) sampai Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah)[1];
  • Pasal 69 ayat (1) huruf  d Undang-undang No. 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadan pelanggaran atas hal ini diancam pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)[2];
  • Pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang: memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. Dimana ancaman pidana atas pelanggaran atas hal ini adalah penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)[3];
    4. Tingkatkan koordinasi antar-departemen dan pengetahuan tentang perjanjian internasional dan lakukan penegakan hukum nasional dengan tegas. Perjanjian internasional tidak akan efektif apabila tidak diikuti dengan perbaikan dan penegakan hukum nasional.

Berikut lampiran surat terbuka yg telah kami kirimkan kepada pemerintah :
Surat terbukaimpor ilegal 113 kontainer B3

Ahmad Ashov
Jurukampanye air bebas bahan kimia beracun


[1] Pasal 105 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[2] Pasal  106 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[3] Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah