Sejumlah masyarakat yang tinggal disekitar PLTU Batubara se Pulau Jawa hadir dalam pertemuan Anti Batubara yang di selenggarakan oleh Greenpeace Indonesia di kawasan Bogor. Dalam pertemuan itu, turut hadir perwakilan masyarakat yang tinggal di sekitar kegiatan pertambangan Batubara dari propinsi Riau dan Kalimantan Timur. Kegiatan ini merupakan ajang pertukaran informasi antar komunitas masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan hak-hak mereka dari ancaman perampasan lahan untuk pertambangan Batubara dan pembangunan PLTU, ancaman dari kerusakan lingkungan akibat polusi dan emisi yang ditimbulkan akibat operasional PLTU Batubara serta ancaman penyakit yang mematikan dari debu Batubara.

Salah seorang perwakilan masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU Paiton, Zainal, berharap melalui pertemuan ini Greenpeace Indonesia dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan penelitian ilmiah mengenai dampak PLTU Paiton dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Kajian ini nantinya akan sangat berguna bagi masyarakat setempat mengenai dampak buruk yang akan terjadi saat PLTU beroperasi didaerah mereka.

Saat ini banyak diantara masyarakat menderita sakit sesak nafas atau asma dan batuk-batuk akibat debu Batubara berterbangan semenjak kehadiran PLTU Paiton di Probolingo, Jawa Timur. Bahkan penyakit ini juga menimpa anak-anak, ucapnya.

Tidak kalah menarik, Cahyadi perwakilan warga Desa Karanggeneng Kabupaten Batang menceritakan kisah kriminalisasi yang dilakukan preman-preman suruhan perusahaan yang akan mendirikan PLTU Batang di desa karanggeneng, desa Ujungnegoro dan desa Ponowareng. Cahyadi mengaku dirinya seringkali dibujuk perusahaan agar menjual tanah miliknya yang masuk dalam areal izin lokasi perusahaan. Disamping itu, berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan pernah dialaminya dan bahkan dirinya sempat dipenjara selama tujuh bulan atas tuduhan tinfakan pidana yang tidak pernah dilakukannya.

“Bapak-bapak sekalian, saya adalah korban nyata dari praktek intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak perusahaan melalui preman-preman bayaran. Walau pun begitu, saya tidak akan pernah mau menjual tanah untuk pembangunan PLTU Batang. Saya merupakan seorang petani yang membutuhkan tanah untuk menghidupi anak dan keluarga. Tampa tanah saya dan keluarga tidak akan dapat hidup,” ucapnya.

Memang berat derita yang dialami Cahyadi dalam melakukan perjuangan bersama masyarakat batang lainnya dalam menolak pendirian PLTU Batang. Cerita panjang dan Pengalaman perjuangan cahyadi dapat menjadi informasi dan pembelajaran yang berharga bagi peserta lainnya.

Sementara itu Dr. dr. Tri Budhi Soesilo, M.Si Direktur Pasca Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia menjelaskan mengenai kecenderungan dampak yang muncul dari kegiatan  pertambangan Batubara dan PLTU Batubara terhadap lingkungan. Dimana dampak yang paling signifikan muncul adalah dampak terhadap udara, lingkungan dan kesehatan. Dimana ketika partikulat-partikulat yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan dan pembakaran PLTU Batubara itu terhirup oleh manusia maka akan menyisakan penyakit, diantaranya persoalan pernafasan.

 

Masyarakat mendengarkan pemaparan mengenai kecenderungan dampak lingkungan terhadap usaha pertambangan Batubara dan operasional PLTU diberbagai tempat di Indonesia oleh Pakar Lingkungan dari Universitas Indonesia.

Tetap Menolak PLTU di Indonesia

Keseluruhan masyarakat yang hadir dalam pertemuan ini menyatakan menolak akan hadirnya PLTU di daerah mereka. Berbagai dampak telah mereka alami terutama persoalan sosial, yaitu masyarakat telah terpecah belah antara mereka yang diuntungkan dengan hadirnya PLTU dan mereka yang dirugikan. Biasanya mereka yang diuntungkan mendapat manfaat langsung dari perusahaan seperti menjadi pekerja, kontraktor berbagai proyek, jasa pengamanan dan lain-lain. Kemudian mereka yang dirugikan adalah para pemilik lahan pertanian, perkebunan pemilik usaha yang terdampak dan telah menimbulkan kerugian, warga yang tinggal disekitar PLTU batubara yang telah dirugikan akibat berbagai bentuk penyakit baru yang mereka derita serta termasuk keluhan atas debu-debu batubara yang berasal dari pengangkutan batubara dan hasil pembakaran batubara.Hampir keseluruhan PLTU Batubara yang berada di Pulau Jawa didanai oleh Jepang, Korea Selatan dan China dengan skema hutang.

Masyarakat juga menyayangkan dari sikap Panitia Pengadaan Tanah Daerah yang berperan dalam melakukan pembebasan lahan yang cenderung mendukung dan memfasilitasi kepentingan pihak pemodal untuk mendapatkan tanah tanpa mengikutsertakan masyarakat secara aktif dan terbuka. Keterlibatan masyarakat sangat minim, baik selaku pemilik yang berhak atas tanah maupun pihak yang terdampak langsung dari pembangunan PLTU di daerah-daerah. Kegiatan sosialisasi dan konsultasi tidak berorientasi pada dialog interaktif atau musyawarah mengenai rencana kegiatan namun kecenderungannya hanya sebatas pengumuman yang disampaikan langsung pada masyarakat umum. Selanjutnya materi sosialisasi terfokus pada kegiatan mengenai harga tanah yang akan dibayarkan bagi masyarakat yang mau menyerahkan lahan, jika tidak mau menyerahkan lahan maka pemerintah akan melakukan pengambilan paksa tanah tersebut dengan mekanisme konsinyasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.