Byarpet...byarpet! Istilah yang sangat umum terdengar di telinga masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah tertentu seperti Kalimantan dan Sumatera. Istilah tersebut digunakan untuk mereka yang mengalami penerangan yang tidak stabil. Pengalaman saya memang mengatakan demikian. Sewaktu saya masih bekerja di daerah Kalimantan Timur, kantor dan mess tempat saya tinggal bisa mengalami pemadaman listrik sebanyak 3 kali dalam sehari. “Tarif dasar listrik naik setiap tahun, tapi listrik masih saja byarpet”, begitu kira-kira keluhan yang sering kita dengar.

Sungguh ironis, di negara penghasil dan pengimpor batubara terbesar di dunia ini, pasokan listriknya masih tidak stabil dan merata. Secara nasional, rasio elektrifikasi Indonesia baru mencapai 70% (ESDM, 2011). Artinya sekitar 60 juta saudara-saudara kita, yang sebagian besar adalah masyarakat adat, belum menikmati akses listrik dari negara. Rendahnya akses terhadap energi (listrik) ini mempengaruhi tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Saat ini, pasokan energi (listrik) masih terpusat di kota-kota besar, terutama di Jawa, Madura dan Bali. Sedangkan masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan masih sulit untuk menikmati akses listrik. Lokasi pedesaan yang tersebar dengan kondisi geografis yang sulit terjangkau, seperti di pulau-pulau kecil, pegunungan dan pedalaman, membuat pembangunan infrastruktur listrik dari pemerintah (Perusahaan Listrik Negara/PLN) dianggap tidak efektif dan memerlukan biaya yang sangat tinggi. Sehingga kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin tinggi.

Padahal alam menyediakan begitu banyak pilihan sumber-sumber energi yang bisa diperbarui. Nah, tantangannya adalah bagaimana mengubah sumber-sumber alam tersebut dalam penerapan teknologi sehingga mampu menghasilkan sumber listrik. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di khatulistiwa. Ini berarti radiasi rata-rata harian di kebanyakan tempat di Indonesia intensitasnya relatif tinggi, menawarkan potensi yang besar untuk energi tenaga surya. Indonesia juga memiliki potensi yang besar untuk memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan lainnya, seperti panas bumi, tenaga air, angin, dan biomassa.

Namun, data pemerintah menunjukkan bahwa penggunaan energi terbarukan di Indonesia baru mencapai angka 5% (atau setara dengan 1,345 megawatt) dari keseluruhan sumber energi total di negara ini. Kebijakan energi Indonesia yang masih sangat tergantung pada bahan bakar fosil, seperti minyak dan batubara semakin meningkatkan masalah keamanan pasokan energi dan ketersediaan listrik. Saat ini lebih dari 95%  sumber energi dalam di Indonesia masih berasal dari bahan bakar fosil. Minyak masih menempati tempat teratas, disusul batubara dan gas. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap minyak bumi dan batubara, tentu saja membuat keamanan pasokan energi negeri ini menjadi sangat rentan.

Renewable energy facilities on a former US-base in Morbach. Mixture of wind, biomass and solar power run by the JuWi Group.  A Vestas windmill and photovoltaic facilities.Morbacher Energielandschaft auf dem Gelaende eines ehemaligen US Munitionslagers. Die JuWi Gruppe installiert  hier einen Energiemix aus Windkraft, Sonnenenergie und Biomasse. Im Bild Vestas Windkraftanlage hinter Solarpark mit Photovoltaikanlage.

Sekarang, mari kita berhitung. Misalnya, untuk pelanggan yang menggunakan 1.300 VA untuk mendapatkan total kuota sebesar 936 kwh perbulan, membutuhkan biaya sebesar Rp. 761.623,2,-. Jadi  nilai rupiah per kwh-nya adalah 761.623,2 / 936 = Rp. 813,7,- per kwh. Jika pada akhir bulan, sisa kwh yang terlihat pada unit meteran sebesar 623 kwh, maka telah terjadi pemakaian selama bulan berjalan sebesar 936 – 623 = 313 kwh yang berarti 313 x 813,7 = Rp. 254.688,1,- selama sebulan. Sehingga dalam satu tahun kita harus menyediakan uang setidaknya 3 juta rupiah. Sedangkan untuk pemasangan solar house system dengan kapasitas yang sama yaitu 1.300 VA, dibutuhkan biaya setidaknya 10-12 juta. Namun, dengan angka sebesar itu, kita tidak perlu lagi memikirkan biaya bulanan untuk membayar listrik. Baterai pada panel surya baru diganti dalam jangka 5 tahun, dan itu hanya menghabiskan biaya sekitar 2 juta rupiah.

Mestinya dengan hitung-hitungan diatas tadi, alangkah baiknya jika pemerintah memasukkan energi terbarukan sebagai sumber energi utama dalam sistem grid nasional. Memang sudah ada Dirjen khusus dibawah Kementerian ESDM yaitu Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang khusus menangani masalah ini. Hanya saja, target yang ditetapkan pemerintah untuk pengembangan energi terbarukan, dinilai kurang ambisius. Berdasarkan Cetak Biru Pengelolaan Energi Nasional tahun 2005, pemerintah Indonesia hanya menargetkan kurang dari 10% dari bauran energi (energy mix) yang berasal dari energi terbarukan. Angka ini sama sekali tidak ambisius, mengingat begitu melimpahnya sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia.

Jika pemerintah menetapkan target energi terbarukan yang mengikat secara hukum, menyediakan manfaat tertentu dan stabil bagi investor serta menjamin adanya akses prioritas ke jaringan utama bagi pembangkit energi terbarukan, maka tentu Indonesia tidak akan mengalami krisis energi seperti yang dikhawatirkan kebanyakan orang pada tahun-tahun mendatang. Indonesia akan raya sebagaimana lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya.