Ribuan kilometer dari Oslo, Norwegia, Deli Saputra sedang menikmati angin yang bertiup semilir di halaman rumahnya di Desa Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, awal pekan lalu. Ia terlihat antusias dalam perbincangan dengan wartawan ANTARA mengenai rencana moratorium pembukaan hutan.

"Warga Teluk Meranti sudah lama menginginkan moratorium
pembukaan hutan. Semoga saja ini berarti `Hutan Seberang` tidak akan ditebangi lagi," katanya penuh harap. "Hutan Seberang" yang dimaksud pria polos itu merupakan sebutan warga setempat untuk hutan rawa gambut Semenanjung Kampar, yang lokasinya hanya dipisahkan oleh Sungai Kampar dari permukiman Teluk Meranti

Petikan wawancara ini diambil hanya beberapa hari setelah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan komitmen moratorium (penghentian sementara) penghancuran hutan selama dua tahun dan efektif dijalankan mulai Januari 2011. Pengumuman ini disampaikan Presiden SBY ketika berada di Oslo, Norwegia, akhir Mei 2010.

Namun dalam perjalanannya, setelah tarik-menarik kepentingan antara pengusaha kehutanan, perkebunan dan pertambangan, akhirnya kebijakan pembangunan ramah lingkungan ini ditandatangani presiden akhir pekan lalu, dan berisi pasal-pasal yang sangat kompromistis.

Setelah sempat tertunda 5 bulan dari seharusnya, apakah moratorium itu benar-benar memenuhi harapan bagi rakyat Indonesia dan harapan jutaan masyarakat Indonesia yang tinggal di seputar hutan seperti Deli Saputra?

Dalam Instruksi Presiden Nomor 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru bagi Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan Gambut atau Moratorium konversi hutan itu, pemerintah hanya memasukkan 64 juta hektar hutan alam yang harus dilindungi.  Padahal sebagian besar luasan hutan dalam angka tersebut sudah dilindungi hukum Indonesia, bahkan lebih tinggi dari sekadar Inpres yakni undang-undang.

Bahkan Presiden SBY tidak memasukkan 40 juta hektar hutan lainnya, termasuk mengganti lahan konsesi yang saat ini ada di dalam hutan alam dan gambut. Seharusnya hutan yang masuk dalam moratorium sebesar 104,8 juta hektar dan hanya ini yang akan membantu pemerintah memenuhi target pengurangan emisi karbon sebesar 26 persen dan 41 persen dengan bantuan pendanaan asing pada tahun 2020.

Tentu saja penantian akan perubahan tata kelola hutan Indonesia yang lebih baik itu berakhir mengecewakan. Meski ada pergeseran politis karena ada komitmen yang ditetapkan secara hukum, namun puluhan juta hektar hutan -- yang merupakan sumber penghidupan jutaan rakyat Indonesia dan habitat satwa terancam punah, tetap terancam hancur.

Apa artinya moratorium seperti itu bagi jutaan masyarakat yang bergantung hidup pada hutan lestari? Keberlangsungan hidup mereka akan terancam. Mata pencaharian akan sirna karena pembukaan hutan gambut yang kaya karbon dan keanekaragaman hayati seperti di Semenanjung Kampar akan merusak keseluruhan ekosistem hutan rawa gambut. Selain itu proses pengeringan rawa gambut untuk kepentingan ekspansi perkebunan akan merusak sungai dan mengurangi populasi ikan. Pembukaan hutan rawa gambut besar-besaran juga akan mempengaruhi iklim mikro setempat, dan emisi karbon yang terkandung dalam lahan gambut akan lepas ke udara sehingga memperparah proses pemanasan global. Hewan dilindungi seperti Orangutan, Harimau Sumatera, Gajah pun akan binasa karena kehilangan habitatnya.  Hal ini lebih jauh akan merusak keseimbangan ekosistem. Saat ini, perusahaan pulp dan kertas seperti APRIL dan APP sedang menghancurkan habitat terakhir mereka, padahal seharusnya pemerintah sejak dahulu menghentikan aktivitas mereka yang terus menghancurkan hutan.

Walaupun penantian akan terwujudnya komitmen pemerintah untuk berpihak pada hutan dan kehidupan masih jauh dari yang diharapkan, namun perjuangan ini tidak akan berhenti sampai disini. Kita masih akan terus mendesak pemerintah untuk mewujudkan komitmen mereka yang sejati. Kita masih akan terus meminta agar pemerintah berpihak pada jutaan Warga Negara Indonesia yang menjadi konstituennya. Kita akan terus menuntut pemerintah menghentikan keberpihakannya pada industri merusak yang hanya memikirkan keuntungan jangka pendek dan mengabaikan keselamatan masyarakat dan nasib generasi yang akan datang.