Bulan kedua tahun 2014 ini masyarakat di Sumatra bagian Tengah dan Kalimantan bagian Barat kembali mengalami bencana kabut asap akibat pembakaran hutan dan gambut seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  memperkirakan  kebakaran  hutan dan gambut selama 5 minggu terakhir telah menghanguskan 6.000 ha lahan dan hutan di provinsi Riau, dan sebagian dari titik panas yang terpantau berada pada kawasan gambut.

Kebakaran gambut  berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, dimana lebih 28.000 orang di 12 kabupaten/kota Provinsi Riau terserang penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), penyakit kulit, dan iritasi mata akibat polusi asap kebakaran lahan dan hutan yang terjadi dalam kurun waktu lima pekan belakangan[1].  Bukan itu saja kebakaran hutan dan gambut telah berakibat buruk terhadap iklim akibat emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfir selama kebakaran terjadi.  

Hutan gambut adalah hutan tropis berdaun lebar di mana tanah yang terendam air mencegah dedaunan dan kayu terdekomposisi sepenuhnya. Seiring waktu berlalu, terbentuk lapisan gambut yang bersifat asam. Hutan gambut umumnya dikelilingi oleh hutan hujan pada tanah yang tidak terendam air dan hutan bakau di air payau . Secara global, gambut menyerap 25-30% emisi karbondioksida setiap tahunnya dan tanahnya mengandung 1.200 kali lebih banyak karbon dibandingkan pepohonan. 

Saya menyaksikan langsung bagaimana kebakaran hutan  gambut  yang sedang terjadi di Riaudi kawasan hutan gambut yang seharusnya tergenang air sepanjang tahun namun menjadi kering karena kondisinya dalam keadaan rusak parah. Pembuatan kanal  dalam kawasan perkebunan kelapa sawit dan kebun Akasia  telah mengakibatkan gambut  menjadi  kering  dan mudah terbakar pada saat musim kemarau.  Kebakaran pada kawasan gambut  merambat ke bawah permukaan gambut  dan sesekali membesar  di permukaan  bila terdapat semak belukar atau bahan organik. Hal ini mengakibatkan pemadaman kebakaaran di lahan gambut menjadi sangat sulit.

Upaya pemadaman  melalui udara dan rekayasa cuaca oleh  pemerintah dengan menelan  biaya miliaran rupiah sering tidak membuahkan hasil, kebakaran biasanya padam dengan sendirinya saat  musim hujan tiba, hujan membasahi kawasan gambut dan membanjiri kanal-kanal yang dibuat untuk tujuan pengeringan. Kebakaran gambut kembali  terjadi kembali pada saat musim kering berikutnya (bahkan dalam satu tahun bisa terjadi hingga 3 kali kebakaran) dan begitu seterusnya.

Izin penghancuran gambut terus diberikan kepada perusahaan. Cara yang paling mudah dan murah untuk mengatasi hal ini adalah melindungi  hutan gambut yang tersisa dari kebakaran dan memperbaiki kawasan yang rusak. Gambut yang dikembalikan ke keadaan semula dan menjaga permukaan tetap basah sepanjang tahun adalah cara yang tepat untuk mengatasi kebakaran dan perubahan iklim.

Kebijakan Perlindungan Gambut

Mungkin ada yang luput dari perhatian publik saat ini, di tengah masyarakat disibukan dengan kabut asap akibat kebakaran gambut saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah  (RPP) untuk perlindungan kawasan gambut. Semestinya peraturan ini dibuat dengan berkaca kepada kenyataan di lapangan selama ini, dimana peraturan yang sedang dipersiapkan  harus bebas dari kepentingan ekonomi jangka pendek dan benar-benar dapat memberi perlindungan total terhadap hutan gambut yang tersisa. Peraturan Perlindungan gambut harus mengutamakan keselamatan manusia  dalam jangka panjang.  

Namun Draft RPP Perlindungan Gambut yang ada saat ini sangat jauh dari harapan dapat menyelesaiakan akar masalah kebakaran hutan dan lahan gambut. Rancangan Peraturan  ini tidak memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hutan gambut yang tersisa, justru sebaliknya semakin melegitimasi pengrusakan gambut saat ini dan dimasa depan. Rancangan Peraturan ini bila disahkan kelak  berpotensi bertabrakan dengan Peraturan yang lainnya  seperti PP tentang pengelolaan Rawa.

Kami menghimbau Presiden untuk Tidak Menandatangani RPP ini dan meninjaunya kembali untuk memastikan perlindungan total hutan gambut yang tersisa dan kawasan yang rusak, konsisten dengan tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca. Sementara meninjau kembali peraturan ini, Presiden perlu memastikan undang-undang dan kebijakan yang ada ditegakan untuk menghentikan bencana kebakaran hutan.

Meskipun beberapa pasal dalam RPP ini menunjukkan keinginan melindungai gambut lebih kuat namun secara keseluruhan RPP ini belum mendorong pengelolaan lahan gambut secara integral dan berbasis ekosistem. Perlindungan gambut tidak mungkin dapat dilakukan secara parsial, karena lahan gambut merupakan sebuah satu kesatuan ekosistem. 

Kita berharap dan perlu menyuarakan hal ini kepada pemerintah dan secara khusus kepada Presiden SBY untuk memastikan bahwa RPP ini tidak tergesa-gesa dikeluarkan, dan memastikan ada ruang konsultasi publik yang lebih luas untuk memastikan bahwa RPP Gambut ini benar-benar memastikan perlindungan total hutan gambut yang tersisa sekaligus mengatasi akar masalah kebakaran hutan yang semakin buruk setiap tahunnya.