Minggu lalu saya menghadiri semiloka yang diadakan oleh Koalisi Kebebasan Berserikat di Jakarta. Acara tersebut menghadirkan narasumber yang ahli di bidang hukum yaitu Prof. Jimly Ashiddiqie (Guru Besar Hukum Tata Negara UI) dan Eryanto Nugroho (Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan/PSHK).  Acara yang digawangi oleh Yappika, LBH Jakarta, Publish What You Pay (PWYP) dan PSHK ini mengedepankan tema Peran dan Posisi Masyarakat Sipil dalam Kehidupan Bernegara yang Demokratis.

Keinginan saya untuk hadir dalam acara tersebut adalah karena keprihatinan saya terhadap serangan-serangan yang datang dari berbagai pihak terhadap Greenpeace. Anggap saja saya orang luar yang tidak bekerja di sebuah institusi bernama Greenpeace, tetap saja ini akan menjadi kepedulian saya terhadap fenomena yang sedang terjadi akhir-akhir ini.

Dalam acara tersebut Prof. Jimly memaparkan bahwa keberadaan organisasi masyarakat sipil di Indonesia sudah ada jauh sebelum negara terbentuk. Pergerakan pemuda saat itu kemudian dikoptasi oleh negara setelah Indonesia merdeka atau dengan kata lain di’negeri’kan menjadi milik pemerintah. Jadi, negara tidak mungkin meniadakan organisasi-organisasi masyarakat tadi, karena ini elemen yang sesungguhnya menyatu dengan negara.

“Sekarang kita bagi tiga sektor yang terdapat dalam sebuah negara, pertama negara itu sendiri, kedua market atau pihak swasta, dan yang ketiga masyarakat,” ujarnya. “Ketiga sektor ini berhubungan satu dengan yang lain, namun yang harus diatur disini adalah pembagian kekuasaaan, penataan kelembagaan, dan status badan hukum dari masing-masing sektor. Supaya jalannya tidak saling tabrakan, ada yang ngatur lalu lintas hukumnya,” begitu istilah beliau.

Saat ini yang jadi permasalahan adalah, terkadang masing-masing sektor tersebut --terutama sektor yang memiliki modal, masih ingin memiliki “potongan kue” yang bukan bagiannya. Sebut saja ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), itu adalah badan-badan milik negara yang ingin bergerak juga di bidang korporasi. Harus ada pemetaan kelembagaan bukan hanya di jajaran organisasi masyarakat sipil, namun juga di dua sektor lainnya yaitu negara dan swasta.  Prof Jimly juga mengungkapkan bahwa ketika ada pembuatan UU jangan bersifat sektoral, namun yang terjadi di Indonesia adalah seperti itu.

Saya jadi tergelitik mendengar pernyataan Prof Jimly di atas. Jadi jelas disini buat saya, bahwa peraturan perundangan dan hukum masih sangat lemah penerapannya di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan tumpang tindihnya berbagai  bentuk kelembagaan yang beroperasi di masing-masing sektor. Bukan tidak mungkin jika pada akhirnya sektor negara memiliki pengaruh terhadap sektor swasta, ataupun sebaliknya.  Namun, apakah sektor masyarakat sipil bisa memiliki pengaruh terhadap sektor negara dan swasta? Saya khawatir tidak, melainkan sebaliknya. Kedua sektor yaitu negara dan swasta mampu melakukan penekanan atau intimidasi atau semacamnya terhadap masyarakat sipil.

Eryawan Nugroho atau yang akrab disapa Ery juga turut menyampaikan pendapatnya. Menurutnya RUU Ormas yang sedang disusun ulang oleh DPR saat ini tidak perlu direvisi, tapi harus dicabut. Alasannya karena RUU tersebut sudah tidak relevan dengan evolusi ormas yang ada saat ini. Di RUU Ormas, terdapat poin-poin yang cenderung  mengarah pada pengontrolan negara   terhadap ormas yang ada.

Lebih jauh Bung Ery memaparkan saat ini ada ribuan organisasi masyarakat yang terdaftar di berbagai kementrian. Sebut saja Kemendagri mencatat setidaknya ada lebih dari 20 ribu LSM yang mendaftar ke Kementrian Dalam Negeri, belum lagi Kementrian Agama, Kementrian Sosial, dan Kementrian Hukum dan HAM. Mungkin ada juga yang tidak terdaftar. Saya jadi tak merasa heran jika peta kelembagaan LSM menjadi simpang siur.

 

Masih segar dalam ingatan saya, bagaimana media memberitakan dua  aktivis Greenpeace dideportasi. Dalam kurun waktu dua minggu terakhir, lebih dari 10 media nasional memberitakan tentang aktivis Greenpeace yang dicekal masuk ke Indonesia. Saya menggunakan kata pemberitaan karena apa yang ditulis oleh beberapa media tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya.

Pertama, Direktur Greenpeace Inggris John Sauven, dilarang masuk Indonesia karena masuk ke dalam daftar red list di imigrasi. Padahal permohonan visanya dikabulkan, dan dia datang dengan dokumen yang valid. Kedua, Jurukampanye Hutan Inggris Andrew Tait, Rabu (19/10) yang lalu akan kembali ke negaranya atas inisiatif sendiri, namun paspornya dicap deportasi oleh imigrasi.

Logikanya, visa valid sudah didapatkan, kok tiba-tiba dilarang masuk? Kemudian sudah mau pulang ke negara asal kok dideportasi? Aneh? Kalau anda masih berpikiran waras Anda akan setuju dengan saya. Lebih aneh lagi alas an yang disampaikan terkesan dibuat-buat.

Baru-baru ini Greenpeace melakukan kampanye anti perusakan hutan dengan mengusung Harimau Sumatera sebagai ikon penyelamatan hutan Indonesia. Greenpeace bahkan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut menjaga kawasan hutan yang tersisa. Tak hanya itu komitmen Presiden SBY untuk menurunkan emisi karbon sebesar 41% dengan bantuan internasional, sangat disambut baik oleh Greenpeace.

Berdasarkan fakta-fakta diatas tadi, terbersit pertanyaan dalam pikiran saya. Jika LSM atau NGO atau organisasi masyarakat adalah suatu elemen yang tidak bisa dipisahkan dari negara, dan pada kenyataannya LSM tersebut justru membantu mewujudkan cita-cita negara sebagai negara yang mampu bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alamnya, seperti Greenpeace contohnya, lantas mengapa Greenpeace ditekan? Siapa yang paling terganggu oleh kampanye Greenpeace? Siapakah yang mampu dengan mudahnya membalikkan kepentingan bisnis atau kepentingan pengusaha menjadi seolah-olah kepentingan Negara ?