Saya sibuk menjawab panggilan telfon yang masuk tak henti-hentinya beberapa hari terakhir ini, karena seperti yang Anda sudah dengar, laporan tentang keputusan pemerintah untuk memperpanjang moratorium hutan sudah tersebar luas (baca di sinidi sini dan di sini).

Sebuah kabar baik

Dan sangat membesarkan hati mengetahui Presiden SBY memperbarui komitmennya  melindungi hutan dan mengurangi emisi karbon negara ini secara besar-besaran.  Jika  lobi dari minyak sawit yang kuat di Indonesia berhasil, moratorium hutan bisa saja gagal dan ijin membabat hutan terbuka bagi kertas dan pulp, minyak sawit dan konsesi pertambangan.

Bersyukur hal itu tidak terjadi.

Tapi sayangnya, tidak banyak perubahan pada moratorium. Seperti yang saya sampaikan pada jurnalis yang menanyakan pandangan kami tentang perpanjangan moratorium, Presiden belum mengambil langkah yang cukup, Beliau belum memperkuat moratorium yang mencakup semua hutan dan lahan gambut. Seperti moratorium sebelumnya, perpanjangan hanya mencakup hutan primer dan bukan SELURUH hutan alam serta lahan gambut. Inilah yang sesungguhnya dibutuhkan jika kita ingin menyelamatkan harimau dan orangutan yang tersisa,  sekarang kedua spesies ini berada dalam ancaman akibat ekspansi minyak sawit serta kertas dan pulp.

Lalu mengapa tetap ada moratorium?

Secara mengejutkan 85% emisi Indonesia berasal dari deforestasi dan pembukaan lahan gambut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu emiter gas rumah kaca terbesar di seantero planet, setelah  China dan Amerika Serikat. Norwegia mendanai perlindungan hutan dan iklim hingga US$ 1 milyar dengan tujuan untuk memberikan insentif bagi perlindungan hutan di Indonesia dan memangkas emisi gas rumah kaca. Sebuah tujuan yang mulia dan yang telah melewati lobi -lobi Greenpeace selama bertahun-tahun.

Maka di bulan Mei 2011, Indonesia memperkenalkan moratorium pemberian ijin bagi konsensi baru di hutan primer dan lahan gambut dengan masa berlaku selama 2 tahun. Saat moratorium ini menjadi langkah awal dalam pengiriman sinyal, pada prakteknya kebanyakan hutan primer yang tercakup telah berada dalam perlindungan hukum, sisanya sebagian besar tidak bisa terakses dan tidak terkespos ancaman langsung pembangunan. Namun demikian, masih tinggal 50% hutan primer Indonesia juga lahan gambut tanpa perlindungan yang letaknya dalam kawasan konsesi yang sudah ditunjuk dan kawasan penting lainnya dari hutan yang tinggi karbon tidak tercakup dalam moratorium, karena mereka dianggap sebagai hutan sekunder.

Moratorium yang baru tidak bisa memperbaiki keadaan ini

Dan lebih jauh lagi, moratorim tidak mencakup hal-hal penting yang berhubungan dengan pengawasan, yang menurut kami adalah inti dari semuanya. Tanpa pengawasan yang benar, moratorium menjadi surat keputusan yang lemah.

Kami telah mengawasi dari dekat pelaksanaan moratorium dan selama dua tahun sepanjang pelaksanaan moratorium yang terakhir kami masih menemukan kasus-kasus tumpang tindih konsesi dan beberapa deforestasi (pelanggaran batas) di kawasan-kawasan yang dilindungi.

Apalagi Menteri Kehutanan talah mengganti fungsi hutan (dari hutan yang dilindungi menjadi hutan produksi) dan status hutan dari kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan.

 

Jadi, apa yang akan kita lakukan?

Banyak.

Banyak kerja-kerja yang masih harus dilakukan untuk mengharmonisasikan rencana tata ruang, pengembangan kebijakan sektoral dan pemetaan, langkah-langkah penegakan hukum yang lebih kuat (termasuk penanganan korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan) serta mekanisme untuk resolusi konflik sosial. Kami akan memastikan (pelan dan meyakinkan) agar hal ini terjadi.

Dan kita akan terus melakukan investigasi serta mempublikasikan kasus-kasus deforestasi, perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab serta hukum yang akan menguatkannya.

Kami akan mengingatkan Presiden bahwa jalan menuju nol deforestasi memiliki arti lebih dari sekedar penandatanganan surat keputusan.

Tetaplah bersama kami melindungi hutan Indonesia