RUU Ormas kembali ke meja parlemen

Dalam setengah tahun terakhir ini gelombang penolakan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) datang dari berbagai kelompok dan organisasi di Indonesia. Gelombang protes ini akhirnya berhasil menunda pengesahan RUU Ormas yang diharapkan dilakukan pada bulan April lalu. 

Namun demikian penundaan hanya sementara untuk membeli waktu (buying time). Kini, di tengah kekhawatiran peningkatan inflasi 8%, dan defisit anggaran yang dapat mencapai 3%, serta isu pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas kini bergerak lagi untuk menggolkan RUU yang sebenarnya justru tidak diinginkan oleh kalangan organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Jadwal persidangan dilakukan dalam minggu ini di ruang-ruang tertutup.

Proses persidangan RUU Ormas kini bergulir lagi, kala masyarakat sibuk mengawal banyak isu penting lainnya. Awal Juni ini, Ketua Pansus RUU Ormas mengatakan RUU ini hanya butuh lima kali sidang, hingga dapat disahkan pada bulan Juni 2013. Usai sidang tertutup 19 Juni 2013 lalu, Pansus menyatakan delapan Fraksi sudah setuju, sehingga RUU ini siap dibawa ke sidang paripurna pada 25 Juni 2013.

Mengatur hal-hal yang telah diatur UU lain

Sejak awal, alasan pembentukan RUU ini dikatakan untuk mengatasi persoalan tindak kekerasan seperti sweeping, penyerangan dan intimidasi yang dilakukan oleh organisasi tertentu. Padahal KUHP sudah lebih dari cukup untuk menjerat pelaku yang terlibat, yang memerintahkan suatu tindak kejahatan, juga yang menyatakan permusuhan ataupun kebencian terhadap suatu golongan secara terbuka di muka umum. Begitu tegasnya aturan tersebut dibuat. Dengan demikian, sudah jelas bahwa masalahnya ada pada ketidak tegasan aparat dalam melaksanakan produk hukum yang sudah ada, tidak ada kaitannya dengan revisi, atau bahkan pembentukan undang-undang baru.

Selanjutnya, alasan lain yang kerap didengungkan adalah masalah keuangan organisasi yang dinilai rentan korupsi dan pencucian uang, sehingga dibutuhkan aturan baru untuk mengaturnya. Padahal setidaknya ada tiga aturan yang sudah mengatur persoalan keuangan, antara lain UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2011 tentang Yayasan (UU Yayasan). Kedua aturan melarang pengalihan kekayaan yayasan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan. 

Selain itu seluruh organisasi yang saat ini ada juga tunduk pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sehingga rencana penambahan aturan baru tentu tidak akan efektif, dan hanya akan tumpang tindih dengan aturan yang telah ada.

Pemberantasan korupsi menjadi kambing hitam lain yang membuat legislator merasa perlu merumuskan aturan hukum anyar. Padahal Indonesia memiliki undang-undang yang belum lama disahkan, yaitu UU No 9/ 2013 mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, dan sebuah aturan yang telah ada setidaknya dalam 10 tahun terakhir, yaitu UU No 15/ 2013 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Legislator dan pemerintah juga mengangkat isu transparansi dalam RUU tanpa fondasi ini. Padahal Pasal 52 dan pasal 72 UU Yayasan dengan tegas meminta yayasan untuk mengumumkan ikhtisar laporan tahunan. Selain itu UU No. 12/ 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga telah mengatur persoalan yang sama. Begitu banyak Undang-undang dan peraturan, namun terlalu sedikit penegakannya. Dapat dipastikan akan semakin banyak saja aturan yang bakal tumpang tindih dengan UU anyar ini kelak.

Belum berhenti sampai di situ, legislator dan pemerintah bahkan dengan ringan menyalahkan organisasi lain atas penyimpangan tender yang dilakukan instansi. Menurut mereka, agar instansi tak lagi melakukan penyimpangan tender, maka organisasi lainlah yang harus diatur. Padahal jika mereka mau kembali membuka UU Tipikor, segala penyimpangan tender telah diatur hukumnya di sana. Bukan hanya itu, persoalan tender juga diatur teknisnya dalam Perpres No 54/ 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diubah oleh Perpres 35/ 2011 dan Perpres 70/ 2012.

Diluar rentetan tuduhan tersebut, legislator dan pemerintah juga memiliki setidaknya tiga pikiran paranoid terhadap masyarakatnya sendiri. Mereka menuduh masyarakat yang tergabung dalam kelompok ataupun organisasi ini melakukan tindak politik, merupakan sayap kepentingan asing, serta perlu ditindak atas penyimpangan penggunaan dana publik. Padahal UU Yayasan yang ada telah mengatur itu semua, misalnya tujuan pendirian organisasi, ruang lingkup aktivitas organisasi, termasuk pengaturan terhadap yayasan asing, maupun yayasan yang didirikan oleh asing.

Jadi, kalau sudah begini, apa lagi pentingnya RUU Ormas selain upaya pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri? Hemat saya RUU Ormas akan menambah kerancuan dan tumpang tindih antara berbagai peraturan yang ada, dan akan mengkebiri kehidupan masyarakat sipil yang telah berkembang baik selama ini di Indonesia (?)