Senin minggu lalu febuari tanggal dua, saya bersama Juru Kampanye Air Bebas Limbah Beracun, Ahmad Ashov kembali berkendara dari Jakarta menuju kota Bandung.
Tujuan kami adalah kantor BPLHD (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup) JawaBarat di Jalan Naripan untuk menghadiri undangan rapat persiapan pengawasan kinerja industri terkait pencemaran limbah di Citarum.

Ini bukan pertama kalinya Greenpeace hadir di BPLHD. September tahun lalu, puluhan aktivis kami beraksi dengan membawa sampel yang diambil dari beberapa titik di sungai Citarum, lengkap menggunakan pakaian pelindung bahan kimia berbahaya, dan menyerahkannya kepada BPLHD, untuk meminta hak untuk tahu bahan kimia apa saja yang terkandung dalam air Citarum. 

Silaturahmi kami pun tidak berhenti sampai di situ, di bulan Desember, Greenpeace diundang untuk mempresentasikan hasil temuan kami di sepanjang sungai Citarum yang berjudul “Bahan Kimia Lepas Kendali” kepada jajaran BPLHD Jabar. Pertemuan itu terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda dari semua perwakilan dinas dan instansi di Jawa Barat yang diundang, kita semua 100% sepakat bahwa sungai Citarum yang menjadi urat nadi perekonomian Jawa Barat ini bermasalah dengan limbah dan perlu tindakan segera. Berdasarkan hasil masukan Greenpeace dan juga dari berbagai pihak, BPLHD sebagai wakil dari pemerintah mencoba memetakan jalan yang harus ditempuh untuk mengembalikan Citarum bebas dari limbah berbahaya. 

Greenpeace tentu saja menyambut baik dan mendukung penuh niat BPLHD untuk bekerja keras membenahi Citarum. 

Satu yang kami tekankan selalu adalah dorongan terhadap kebijakan preventif.  Saat berdiri sendiri kebijakan reaktif tidak memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat, karena limbah kimia berbahaya terlanjur tercipta. Kebijakan preventif diantaranya berupa penerapan sistem Produksi Bersih dan keterbukaan informasi. Dengan penerapan kebijakan Produksi Bersih, diharapkan tidak ada lagi industri yang membuang bahan kimia berbahaya ke sungai, karena terciptanya limbah bahan kimia berbahaya dicegah sejak awal proses produksi. Lebih lanjut, kami percaya bahwa ada hubungan antara pengawasan publik dengan penurunan jumlah polutan. Masyarakat memerlukan akses data resiko yang ditimbukan industri  terhadap lingkungannya, termasuk informasi input dan output materi berbahaya pada setiap tahap produksi.

Namun, perlu kita sadari bersama bahwa kerja BPLHD sendiri tidak akan cukup. Citarum butuh komitmen dan langkah nyata dari para calon pemimpin Jabar yang saat ini sedang bertarung memperebutkan hati masyarakat. Seberapa jauh mereka memiliki visi akan
lingkungan, akan sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan Citarum.

Karena itu, menjelang pemilihan Gubernur dan Wagub Jabar ini, adalah waktu yang tepat untuk menyuarakan kepedulian kita terhadap Citarum, dan sebagai pemilik suara yang mereka butuhkan, ini kesempatan besar kita untuk kita meminta komitmen nyata kepada seluruh calon pemimpin Jawa Barat bagaimana mereka akan memimpin jalan menuju pemulihan Citarum, karena kita hanya akan memilih Citarum yang bebas toksik.