2009, Aksi Greenpeace menghentikan mesin-mesin penghancur hutan lahan gambut. © Greenpeace/Ardiles Rante

Mesin-mesin itu terus menghancurkan hutan hingga di bibir sungai. Pemandangan seperti itu yang masih terlihat di hutan seberang Semananjung Kampar, kabupaten Palalawan, Propinsi Riau. Walaupun seruan Moratorium telah dikeluarkan presiden, tidak membuat mesin-mesin itu berhenti.

Mesin-mesin  yang dimiliki PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tak pernah  berhenti dan tanpa memilih. Mereka terus beroperasi di Semenanjung Kampar dengan alasan bahwa daerah tersebut telah mengalami degradasi dan deforestasi akibat pembalakan liar. Mereka datang seakan-akan menjadi penyelamat untuk Semenanjung Kampar. Mereka menggadang-gadangkan konsep Kampar Ring. Program yang mereka katakana akan mampu membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tentu saja masyarakat tidak langsung percaya pada program-program itu karena pengalaman masa lalu masih mereka ingat hingga saat ini. Pada suatu pertemuan antara perusahaan dan masyarakat Sememanjung Kampar, masyarakat mempertanyakan agar perusahaan menyebutkan salah satu saja desa yang berhasil sejahtera berkat program-program RAPP. Dan mereka pun tidak dapat menjawab lalu berkelit kesalahan masa lalu akan mereka perbaiki.

Masyarakat telah lelah dengan janji dan karut-marut  tata kelola hutan yang tidak berpihak pada mereka. Kehidupan masyarakat seharusnya terlibas kepentingan perusahan yang mendapatkan keuntungan besar dari hutan dan hanya memberikan merugikan masyarakat dan lingkungan.


Matahari terbit di semananjung kampar. © Greenpeace/ Will Rose

Pada tahun 2009 harapan perbaikan tata kelola Semanjung Kampar hampir menjadi kenyataan ketika pemerintah mengeluarkan pernyataan penghentian sementara dan diturunkannya Tim Pakar Independen (TIP) oleh kementerian kehutanan untuk mengkaji legalitas perusahaan. Pernyataan pemerintah itu sendiri keluar setelah desakan yang cukup kuat dari Greenpeace, Lembaga Swadaya Masyarakat lokal dan masyarakat Namun harapan itu pun sirna karena  TIP tidak menyentuh permasalahan pelanggaran legalitas perusahaan.

Ketika Moratorium diserukan pemerintah dan harapan penyelamatan itu pun kembali muncul karena mengingat Semenanjung Kampar adalah kawasan  yang tercatat sebagai HCVF (High Conservation Value Forest) dan HCS (High Carbon Stock). Ternyata ketika peta Moratorium itu dikeluarkan pemerintah, Semenanjung Kampar tidak juga terlindungi. Izin-izin konsesi perusahaan yang telah dikeluarkan yang membuat Semenanjung Kampar tidak terlindungi seharusnya dikaji ulang keberadaannya.  Karena secara legalitas perizinan kegiatan RAPP,terindikasi kuat melanggar regulasi Indonesia. Izin yang dimiliki RAPP yaitu SK 327 dinilai cacat hukum karena menggunakan AMDAL 2004 (yang telah dibatalkan Gubernur Riau)

Juli 2010, Aksi Masyarakat Semenanjung kamar melakukan rehabilitasi.© Greenpeace/Uki van Lembang

Pada bulan Juli 2010, Masyarakat Semenanjung Kampar yang tergabung  dalam Forum Masyarakat Penyelamat Semenanjung Kampar (FMPSK) berinisiatif melakukan rehabilitasi  Semanjung Kampar dengan melakukan penanaman 9000 bibit pohon di areal hutan yang telah rusak. Tetapi saat ini pohon-pohon itu sudah hancur rata dengan tanah oleh mesin-mesin RAPP.

Masyarakat bersama FMPSK tak pernah berhenti berupaya menyelamatkan Semenanjung Kampar yang tersisa dari kehancuran. Harapan dan mimpi menyelamatkan hutan itu harus tetap menyulut di hati masyarakat.