Sebagai orang Indonesia, dan telah bekerja sebagai juru kampanye politik untuk Greenpeace, saya telah merasakan beragam bentuk emosi setahun belakangan ini ketika saya berjuang untuk mempertahankan hutan negara saya dengan kolega saya di Greenpeace, teman dari berbagai organisasi masyarakat sipil, dan beberapa pejabat pemerintahan yang progresif.

Konsekuensinya, perayaan satu tahun moratorium di Indonesia pada 20 Mei 2012 memberikan kesempatan kepada saya untuk merefleksikan dari mana ini dimulai, dimana kita sekarang, dan berapa banyak lagi yang harus dilakukan.

Selama bertahun-tahun, kami telah menantang mereka yang disebut sebagai mafia kehutanan; yaitu mereka kalangan industri ekstraktif jahat yang tidak bertanggung jawab dan pejabat korup yang telah dibiarkan terlalu lama memperlakukan hutan kita sebagai sapi perahan mereka secara pribadi maupun bagi pejabat-pejabat lokal dan nasional yang korup.      

Selagi kita terus menyoroti mereka yang menghancurkan hutan demi keuntungan mereka sendiri, kami juga menyambut baik beberapa komitmen pemerintah dan industri yang cukup progresif, yang bergerak ke perbaikan-perbaikan untuk melindungi hutan. Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada 2020 digabungkan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, komitmen produsen minyak sawit Golden Agri-Resources (GAR) di 2011 untuk mereformasi praktik operasi mereka, dan keputusan dari berbagai perusahaan internasional seperti Nestle, Kraft, Unilever, Adidas, dan Danone yang membatalkan kontrak dengan Asian Pulp and Paper (APP), yang terkait dengan penebangan ilegal dan penghancuran rumah Harimau Sumatera, semua telah menunjukkan bahwa untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh, dan menyenangkan pemangku kepentingan tanpa merusak hutan, hal itu sangat mungkin bisa dilakukan.

Kami semua mendorong keras penerapan moratorium karena kami percaya itu adalah langkah awal yang penting dan perlu untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia. Moratorium ini  memungkinkan terciptanya ruang bernafas untuk merancang dan menerapkan ukuran-ukuran dan praktik yang akan melindungi hutan yang berperan penting dalam mengatur iklim global, dan untuk jutaan orang dan keanekaragaman hayati yang keberlangsungannya bergantung kepada hutan.

 

Setelah bertahun-tahun masyarakat sipil menyuarakan moratorium deforestasi, sebagaimana insentif sebesar 1 milliar dollar AS untuk perlindungan hutan Indonesia dari Norwegia, keputusan Presiden SBY untuk menunda pengeluaran ijin baru pembukaan hutan akhirnya dikeluarkan pada 20 Mei 2011

Kami semua menyambut baik komitmen ini sebagai langkah awal yang penting untuk secara serius melindungi hutan Indonesia. Namun pada saat yang sama, tekanan dari industri kehutanan, perkebunan, dan pertambangan telah melemahkan teks akhir perjanjian yang bisa menggagalkan tujuan awal dari moratorium ini .

Ketentuan moratorium yang ada saat ini sangatlah lemah, karena hanya menghentikan pembukaan konsesi baru dan tidak mengkaji ulang konsesi yang telah ada. Juga, tidak memberikan perlindungan tambahan pada lahan gambut kaya karbon, rumah bagi spesies yang mendekati kepunahan seperti Harimau Sumatera, Orangutan, dan kayu ramin. Terakhir, moratorium juga tidak menghentikan pertambangan batubara mengupas habis hutan Indonesia – kebanyakan kandungan batubara berada di bawah lapisan hutan.

Baru-baru ini, bersama dengan teman-teman dari masyarakat sipil, kami mempresentasikan peta yang menunjukkan masalah tumpang tindih area konsesi dengan peta moratorium. Kami juga menyuarakan penguatan dan perpanjangan moratorium, dari durasinya yang hanya dua tahun. Kami percaya moratorium harusnya berbasis capaian, bukan hanya waktu.

Jika pemerintahan kita mengikuti rekomendasi dan menghargai komitmennya, masih ada kesempatan untuk melindungi hutan yang masih tersisa untuk masa depan 240 juta rakyatnya dan untuk keselamatan iklim global, daripada hanya untuk membuat segelintir orang menjadi semakin kaya.

Kami membutuhkan bantuan kamu semua untuk mendorong Indonesia dan Norwegia menggunakan momentum satu tahun moratorium ini untuk memperkuat moratorium. Kamu bisa menyuarakan suara kamu melalui twitter seperti dibawah ini untuk meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup Norwegia agar lebih proaktif dalam pengawasan dan evaluasi, dan untuk memastikan moratorium berjalan dengan benar.

Dear minister @baldvegar , please help us save Indonesia forest, ensure that #moratorium is implemented seriously by our government.