Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia mengumumkan jeda deforestasi (moratorium) yang ternyata tidak cukup memberikan perlindungan pada hutan hujan dan gambut kaya karbon Indonesia. Dua tahun pemberlakuan penghentian konsesi baru di hutan ‘alam’ merupakan langkah politik penting namun demikian langkah ini masih menyisakan puluhan juta hektar hutan dalam keterancaman, termasuk habitat Harimau Sumatera dan Orangutan.

"Peta Indikatif Moratorium Usulan dari Organisasi Masyarakat Sipil"

Hutan hujan Indonesia merupakan wilayah ekologis penting, bukan hanya untuk sumber kehidupan masyarakat lokal tetapi juga bagi habitat hewan yang terancam. Dampak deforestasi sangat luas dan besar terhadap kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida. Selain itu, kandungan karbon yang lepas dari hutan hujan Indonesia akibat deforestasi telah membuat negara ini menjadi penyumbang emisi terbesar ketiga dunia. Ketika pemerintah Indonesia memiliki kesempatan untuk berperan berperan besar dalam menghentikan penghancuran hutan penting ini, terrnyata komitmen moratorium  jauh dari janji yang diungkapkan presiden SBY tahun lalu.

Kurangnya cakupan moratorium bukanlah akhir dari penyelamatan dunia. Indonesia masih memiliki kesempatan menunjukkan kepemimpinannya di masyarakat internasional untuk menghentikan perubahan iklim tanpa kehilangan potensi ekonomi bagi rakyat. Moratorium harus menjadi satu bagian solusi untuk mengubah posisi ekonomi negara untuk menciptakan pengelolaan sumberdaya alam lebih baik dimana hutan adalah kunci utamanya.

"Peta Cakupan Hutan Indonesia yang dilindungi berdasarkan Inpres Moratorium 10/2011"

Jutaan hektar lahan gambut Indonesia masih dalam ancaman, dan penghancuran gambut adalah sumber utama emisi gas rumahkaca. Tanpa perlindungan penuh gambut maka pencapaian ambisi presiden untuk menurunkan emisi sampai 41 persen akan sulit.

Jutaan hektar hutan sudah diberikan untuk konsesi perkebunan monokultur termasuk kelapa sawit. Beberapa konsesi ditemukan telah menghancurkan hutan secara illegal. Pemerintah Indonesia harus memiliki mekanisme untuk melakukan kaji ulang konsesi yang ada, dimana hutan yang berada di dalam konsesi harus masuk peta moratorium dan pemerintah harus punya mekanisme pergantian lahan bagi perusahaan yang beroperasi legal dan bertanggung jawab.

Peta Cakupan Hutan Indonesia yang dilindungi berdasarkan Inpres 10/2011 dan digabungkan dengan luasan Hutan yang memang telah terlindungi oleh payung hukum

"Peta Cakupan Hutan yang dilindungi berdasarkan Inpres Moratorium 10/2011 yang digabungkan dengan kawasan Hutan yang memang sudah dilindungi oleh payung hukum" 

Masyarakat harus menjadi kunci hukum dalam proses ini. Pengakuan hak masyarakat penting untuk memastikan tidak ada lagi konflik lahan di masa mendatang. Moratorium harus memiliki makna bagi masyarakat Indonesia.

Sudah banyak lembaga yang mengungkapkan pandangannya pada moratorium tersebut, termasuk Greenpeace, dan apa yang kami lakukan adalah untuk memperkuat komitmen presiden dan memastikan bahwa pengumuman ini bukan hanya “greenwash”. Kami sangat ingin melihat Presiden SBY menjadi pemenang dalam perlindungan hutan dengan dukungan masyarakat luas. Kemenangan ini adalah untuk Indonesia dan masyarakat Indonesia, ini juga kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaharui tata kelola hutan agar mendapatkan manfaat lebih dari hutan dan perlindungan lebih baik bagi hutan kita yang tersisa.

Saya tidak berpikir bahwa moratorium yang kurang ini adalah akhir dari hutan Indonesia. Bapak Presiden SBY, kami akan terus bekerja memerangi penghancuran hutan Indonesia. Kami akan mengungkap  siapa yang paling bertanggung jawab atas kehancuran hutan di Indonesia dan siapa yang sesungguhnya telah merongrong komitmen Anda.