Permasalahan hak-hak masyarakat adat dalam sumberdaya alam khususnya hutan dan penghancuran hutan itu sendiri terjadi dimana-mana. Perusahaan yang menghancurkan hutan melakukan segala hal licik untuk mendapatkan keuntungan. Sebuah permasalahan pencurian lahan yang di lakukan perusahaan penebangan di Papua Nugini. Tidak saja perampasan hutan, mereka juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Sam Moko Juru kampanye Hutan Greenpeace yang saat ini berada di kapal esperanza yang berlayar di Papua Nugini menceritakan bagaimana perjuangan masyarakat sebuah kabupaten bernama Pomio untuk menghentikan perampasan lahan mereka:

Saya bersama aktivis Greenpeace lainnya melakukan aksi protes dengan menuliskan  "hentikan perampasan lahan" (Stop The Land Grab) di sisi sebuah kapal bermuatan kayu yang diambil dari hutan milik masyarakat adat di Papua Nugini , kayu-kayu itu untuk dipasok ke China. Di aksi ini kami tidak hanya bertemu dengan perusahaan penebangan, tetapi juga masyarakat. kami disambut oleh masyarakat lokal yang ingin melihat mengakhiri sistem sewa baru yang disebut 'Special-purpose Agriculture and Business leases' atau SABLs.

Sebelum senja, Esperanza tiba di daerah terpencil dan indah disebut kabupaten Pomio. Saya bersyukur akhirnya berada di sini, tetapi melihat banyak tantangan di selama beberapa hari kedepan. Di balik indahnya surga ini adalah sebuah komunitas yang putus asa. Tanah dan hutan milik masyarakat di Pomio diambil oleh perusahaan penebangan dan pemerintah  membiarkan itu terjadi.

Ketika kami tiba, kami di sambut oleh polisi pengamanan yang menuntut mereka untuk bisa ikut naik ke kapal Esperanza. Kami mengatakan tidak, kami mengirimkan helicopter kami untuk menemui para pemilik tanah dan kami datang untuk mendukung mereka.

Ketika kami mendarat dan bertemu dengan lebih dari 200 memilik lahan dan keluarganya, mereka berasal dari lebih 10 desa yang terus melakukan protes di jalan. Mereka membentangkan spanduk dengan aksi damai. Spanduk yang bertuliskan “selamatkan tanah adat kami” dan “hentikan perampasan lahan”. Beberapa dari mereka berjalan ratusan kilometer untuk berbagi keprihatinan mereka pada masalah ini.

Permasalahan  di Pomio ini bukanlah masalah yang pertama dan baru di Papua Nugini.

Kami juga bertemu anak-anak setempat. Mereka berusia 3 sampai 4 tahun. Nama mereka telah salah diduga digunakan oleh perusahaan penebangan untuk mendapatkan sewa tanah. Perusahaan itu menyewa atas nama tanah komunitas mereka selama 99 tahun dan hutan mereka untuk selamanya.

Sebuah sistem sewa baru - yang dikenal sebagai special-purpose agriculture and business leases atau SABLs - akan menghancurkan lebih dari 5 juta hektar hutan yang tersisa dan PNG, bersamaan dengan itu, rumah dan mata pencaharian ratusan masyarakat tradisional. Sudah lebih dari 60% dari hutan hujan di PNG telah dihancurkan oleh industri penebangan kayu dan perkebunan. Dengan sistem SABL, situasi telah hancur bahkan lebih kritis.

Bagaimana SABLs bekerja?

Kebanyakan dari tanah di Papua Nugini kepemilikikannya adalah kepemilikan bersama. Dan pemerintah menyewa lahan mereka dari komunitas dan lahan itu menjadi milik perusahaan - perusahaan penebangan, pertambangan dan perkebunan. Banyak dari SABLs di sewa untuk jangka waktu 99 tahun dan mengasingkan pemilik lahan yang hanya dapat tetap berada di tanah mereka pada kebijaksanaan "penyewa" itu.

“Tanah kami telah dicuri dan hutan kami telah dihancurkan tanpa ada izin. Sistem sewa SABL harus di hentikan atau maasyarakat kami akan kehilangan kehidupannya untuk 99 tahun dan kehilangan hutan selamanya” Kata Paul Palosualrea, pemilik lahan yang memimpin protes di Pomio.

Dua minggu lalu, salah perusahaan penebenagan hutan Malaysia yang terkenal, Rimbunan Hijau, dilaporkan telah membayar polisi untuk terbang ke desa-desa Pomio dan membungkam para pengunjuk rasa. Mereka diduga telah mengancam dengan tongkat dan para pemuda terkunci didalam kontainer.

Seperti banyak masalah penyewaan, ada dugaan bahwa SABL Pomio diperoleh melalui penipuan dan mengatakan bahwa telah di setujui oleh anak-anak lokal – salah satunya dari tiga orang pemuda.

Greenpeace bekerja sama dengan sebuah koalisi dari pemilik tanah, LSM, kelompok masyarakat sipil dan serikat kayu lokal di PNG. Bersama-sama kita menyerukan untuk mengakhiri semua sistem penipuan  SABLs  dan  melakukan perlindungan hutan PNG dan hak-hak pemilik tanah '. Tindakan-tindakan seperti ini akan menekan lebih lanjut kepada Perdana Menteri baru PNG, Peter O'Neil, untuk menghentikan Perampasan lahan.

Perusahaan-perusahaan penebangan berjanji akan membuka banyak jalan  dan layanan kesehatan tetapi semua yang mereka berikan adalah sungai kotor dan hutan hancur. Pemerintah baru PNG harus memberi hak-hak rakyat atas keuntungan perusahaan. Masalah perampasan tanah harus berhenti.

Perampasan lahan dan hutan itu juga terjadi di Papua

Perjuangan atas lahan dan hutan yang masyarakat Pomio lakukan sama seperti perjuangan masyarakat di Papua. Perampasan lahan yang dihancurkan menjadi perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan dan pertambangan terus terjadi, hutan sumber penghidupan mereka hilang. Ekonomi mereka tidak berubah bahkan memburuk dengan konflik-konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan.  Iming-iming kesejahteran dari perusahaan ketika pembukaan lahan sama sekali omong kosong. Pembangunan untuk masyarakat bukan berarti penghancuran atas hutan dan masa depan masyarakat di Papua dan di seluruh indonesia.