Tanggal 5 Februari lalu APP meluncurkan laporan setahun perjalanan kebijakan perlindungan hutan (FCP) mereka, tepat setahun sejak komitmen itu dikeluarkan.  Saya menyaksikan langsung  bagaimana APP telah mengagetkan banyak kalangan dengan mengumumkan kebijakan baru mengenai perlindungan hutan   untuk mengakhiri merusak hutan alam Indonesia. Kebijakan ini diumumkan setelah kampanye dan tekanan panjang yang dilakukan oleh Greenpeace dan beberapa organisasi lingkungan lainnya yang mendesak APP agar merubah perilaku bisnis mereka dari merusak hutan alam dan  menimbulkan permasalahan sosial, menjadi bisnis yang lebih bertanggungjawab secara sosial dan lingkungan.

Perjalanan dalam mengawasi komitmen

Kegagalan APP  dalam memenuhi beberapa kali janji mereka sebelumnya,  membuat banyak pihak termasuk Greenpeace khawatir bahwa janji kali ini juga tidak akan diimplementasikan oleh APP dengan sunguh-sungguh, karenanya Greenpeace memantau dari dekat untuk memastikan mereka menjalankan setiap janji yang tertuang dalam kebijakan  FCP tersebut. Pada Oktober lalu Greenpeace telah mengeluarkan laporan kemajuan APP dalam mengimplementasikan komitmen mereka.

Bagaimana kemajuan FCP periode setelah Oktober 2013?

Sebagaimana yang dilaporkan APP dan TFT bahwa seluruh penilaian HCS dan HCV akan selesai tahun ini  dan akan mulai proses membangun rencana pengelolaan yang terintegrasi yang diatur dalam dokumen (Integrated Management Plan). Rencana pengelolaan merupakan tahapan yang sangat krusial setelah penilaian HCV dan HCS. Tantangannya adalah bagaimana kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan yang memiliki HCS dan HCV bisa dijaga kelestariannya melalui pengelolaan yang baik. Guna memastikan hal tersebut maka keterlibatan pemerintah, para ahli  dan para pihak lainnya sangat penting.

Bagaimana tumpang-tindih konsesi atau perijinan?

Orang awam mungkin bertanya  kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Bukankah pemerintah sangat hati-hati dalam mengeluarkan ijin ? ini adalah salah satu bukti dari buruknya tata kelola hutan di Indonesia. Bukan saja di konsesi pemasok APP tapi juga terjadi di banyak konsesi perusahaan yang lain. Peninjauan kembali izin menjadi penting untuk segera dilakukan dalam rangka mempercepat proses perbaikan tata kelola kehutanan, sehingga perlu diregulasi. Inisiatif tersebut juga sejalan dengan Letter of Intent yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Norwegia, dan semestinya menjadi salah satu indikator kesuksesan pelaksanaan moratorium.

Bagaimana dengan konflik sosial?

Mengontrol areal 2,6 juta ha yang dimiliki APP sudah pasti akan banyak berbenturan dengan berbagai kepentingan, terutama dengan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar konsesi.  Kami melihat perjalanan selama setahun komitmen APP setidaknya ada kesungguhan dalam menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat dengan menerapkan prinsip FPIC, salah satu kesuksesan APP adalah menyelesaiakan konflik dengan masyarakat desa Senyerang di Jambi. Masih banyak konflik lainnya dengan masyarakat  yang harus diselesaikan APP. Penyelesaian konflik harus diupayakan tidak bertentangan dengan kebijakan baru APP yang lainnya. Untuk itu peranan pemerintah dan para pihak lainnya kembali dituntut.

Mengubah prilaku industri seperti APP dari menghancurkan hutan menjadi menyelamatkan hutan yang tersisa bukanlah hal yang mustahil. Mengawal implementasinya adalah sebuah tantangan, membutuhkan energi dan waktu yang cukup. Bersama kekuatan publik dan bantuan donasi Anda, kami semakin yakin bisa membuatnya menjadi nyata, hutan dan kehidupan yang bergantung di dalamnya bisa terlindungi.