Seruan aksi

Halaman - 28 Februari, 2012
Meskipun ramin Indonesia adalah spesies yang dilindungi secara internasional, habitatnya terus ditebang habis. Kayu ramin dari pembukaan hutan ini dicampur dengan berbagai kayu hutan hujan lain untuk memberi memasok sektor pulp dan kertas. Tempat untuk mengatasi masalah adalah pada sumbernya, sebelum kayu keras tropis campuran ini di-pulp dan memasuki perdagangan internasional.



Bukti-bukti tertangkapnya APP menggunakan Kayu illegal telah kami dapatkan, Ayo beraksi bersama kami! Klik di bawah ini utk mengirimkan aksimu untuk Kementrian Kehutan dan Perusahaan yang masih menggunakan kayu illegal dari APP:

 

Sebuah investigasi rahasia selama setahun mendokumentasikan banyak kayu bulat ramin ilegal bercampur dengan kayu hutan hujan lainnya menunggu untuk dijadilan pulp di pabrik pulp APP Indah Kiat Perawang. Kementrian Kehutanan Indonesia harus menegakkan peraturan nasional CITES dan segera menyita semua ramin ilegal dalam pabrik-pabrik APP.

  • Pabrik pulp utama APP di Indonesia, pabrik Indah Kiat Perawang sangat tergantung pada pasokan kayu pulp MTH dari hutan termasuk hutan rawa gambut, habitat penting ramin. Investigasi ini menunjukkan bahwa pasokan kayu pulp MTH dari daerah tersebut, berisi kayu ramin ilegal, melanggar larangan ramin Indonesia dan peraturan nasional CITES.
  • Laporan Kementrian Kehutanan mengenai ramin merekomendasi larangan pembukaan semua hutan rawa gambut. Pemerintah Indonesia harus mengadopsi hasil laporan ini menjadi kebijakan permanen.
  • Perusahaan harus memutuskan perdagangan dengan APP dan melaksanakan kebijakan untuk memastikan deforestasi nol dalam rantai pasokan.
  • Golden Agri-Resources, bagian dari grup Sinar Mas, sudah menerapkan kebijakan mengakhiri semua pembukaan lahan gambut. Grup Sinar Mas secara keseluruhan, termasuk APP, harus menerapkan kebijakan menghentikan semua deforestasi, termasuk melarang pembukaan hutan rawa gambut manapun.

Kementrian Kehutanan Indonesia harus menegakkan peraturan nasional CITES dan segera menyita setiap ramin ilegal dalam pabrik-pabrik APP. Pemerintah juga harus memulai kajian komprehensif dari semua konsesi pulp, kelapa sawit dan konsesi lain yang ada yang bertumpang tindih dengan hutan alam untuk memastikan apakah operasi mereka sepenuhnya sesuai dengan hukum ramin Indonesia dan peraturan CITES. Pemerintah harus mengikuti rekomendasi yang dibuat dalam Kementrian Kehutanan melaporkan ramin dan mengakhiri semua penebangan habis hutan rawa gambut.

'MARI SELAMATKAN RAMIN, MARI SELAMATKAN HUTAN RAWA GAMBUT'

'Kita juga harus mendorong untuk hukuman berat bagi mereka diketahui bersalah atas kerusakan lingkungan [dan hutan]. Kita tidak bisa lagi bersikap lunak.'[1]

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 7 Juni 2011

Laporan Kementrian Kehutanan merekomendasikan larangan pembukaan hutan rawa gambut dan memperkuat penegakan hukum

Semenanjung Kampar di Riau, Sumatra, adalah salah satu wilayah hutan rawa gambut utuh terbesar di Indonesia. Melindungi hutan rawa gambut semacam ini sangat kritis untuk masa depan harimau Sumatra, kayu ramin dan berbagai spesies yang terancam punah lainnya.
© Novis/Greenpeace

 

Dalam proposalnya ke CITES untuk memasukkan ramin ke dalam Appendix II, pemerintah Indonesia mengakui bahwa pembukaan dan konversi hutan rawa gambut, sebagai habitat penting ramin, adalah ancaman bagi populasi ramin.[2]

Sejak masuknya ke dalam daftar CITES, sejumlah laporan yang diterbitkan oleh Kementrian Kehutanan telah mengakui pembukaan hutan rawa gambut terus menjadi pendorong hilangnya ramin, serta lemahnya penegakan larangan ramin di Indonesia dan peraturan nasional CITES. Satu laporan, yang diterbitkan pada tahun 2005, menetapkan sejumlah rekomendasi kunci untuk dilaksanakan oleh beberapa kementrian dalam rangka penerapan peraturan CITES secara efektif. Rekomendasi utama termasuk:

  • Akhiri konversi hutan rawa gambut.'Praktek konversi hutan gambut menjadi hutan tanaman harus dilarang.' [3] Melarang pembukaan habitat ramin utama mengurangi risiko ramin memasuki perdagangan, dimana tata kelolanya lebih sulit. Laporan ini mengidentifikasi 'pemerintah' sebagai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rekomendasi ini.
  • Meningkatkan penegakan hukum untuk mencegah perdagangan ilegal. .Laporan ini mengidentifikasi departemen-departemen dalam Kementrian Kehutanan sebagai Otoritas Manajemen CITES Indonesia sebagai bertanggung jawab atas pelaksanaan rekomendasi ini.[4]

Sekretariat CITES harus menyerukan untuk 'tindakan perbaikan' dan Otoritas Manajemen CITES harus menegakkan peraturan CITES

Investigasi ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional APP ini berpengaruh buruk pada spesies ramin dan habitatnya bertentangan dengan peraturan CITES di Indonesia dan larangan ramin.

Menurut Pasal XIII, setelah menerima bukti yang memuaskan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi tidak diimplementasikan secara efektif oleh Indonesia, seperti yang disajikan oleh investigasi ini, Sekretariat CITES dapat meminta agar Otoritas Manajemen CITES Indonesia - Kementrian Kehutanan - mengusulkan 'tindakan perbaikan' untuk menangani masalah tersebut.[5]

Pasal 111 dan 112 dari peraturan Indonesia yang mengatur spesies yang terdaftar dalam CITES[6] smenentukan bahwa setiap ramin ilegal adalah 'bisa disita' dan mereka yang memperdagangkan ramin ilegal 'bisa dikenai sanksi'. Tindakan perbaikan bisa termasuk penegakan peraturan CITES di Indonesia. Konsekuensinya adalah penyitaan ramin ilegal dalam pasokan kayu pulp APP serta APP dan pemasok 'eksklusif' nya, Sinarmas Forestry, dituntut, didakwa dan dihukum sesuai dengan undang-undang.

Tindakan perbaikan utama untuk Indonesia:

  • Penyitaan segera terhadap setiap ramin yang ada di pasar, termasuk di pabrik pulp yang mengolah kayu dari penebangan hutan alam, dan pengenaan sanksi terhadap mereka yang terbukti memperdagangkan ramin ilegal.
  • Memberlakukan larangan pada semua pembukaan hutan rawa gambut, mengingat statusnya sebagai habitat ramin utama serta pentingnya untuk penyimpanan karbon dan nilai-nilai ekologis dan keanekaragaman hayati lainnya.
  • Peluncuran kajian komprehensif dari semua konsesi perkebunan kayu pulp yang ada, kelapa sawit, tebang pilih, batubara dan konsesi pertambangan lain yang tumpang tindih dengan hutan alam untuk memastikan apakah operasi mereka sepenuhnya mematuhi peraturan ramin di Indonesia, peraturan CITES, serta peraturan lingkungan lainnya.

Hal-hal pelengkap

Catatan kaki

[1] Simamora (2011)
[2] Pemerintah Indonesia (2004): 6
[3] Kemenhut/ITTO (2005b): 39
[4] Kemenhut/ITTO (2005b): 40
[5] Website CITES 'Teks Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah'.
[6] Kemenhut (2003)

Setiap negara mengimpor produk dari pabrik APP dengan kaitan dagang dengan Indah Kiat Perawang harus meminta jaminan dari Kementrian Kehutanan Indonesia bahwa mereka akan menerapkan dan menegakkan peraturan CITES yang berkaitan dengan ramin. Setiap perusahaan yang berbisnis dengan APP memberikan dukungan pendanaan kepada perusahaan yang melanggar hukum Indonesia, meremehkan CITES dan mendorong harimau Sumatra dan kayu ramin mendekati kepunahan. Konsumen perusahaan harus menghentikan bisnis mereka dengan APP, dan menerapkan kebijakan untuk memastikan deforestasi nol dalam rantai pasokan mereka.

SERUAN INDONESIA AGAR PERDAGANGAN INTERNASIONAL MEMBELA RAMIN

'Negara-negara asing menuduh Indonesia menjual kayu ilegal.Memang, kami sedang bekerja untuk melawan tetapi ada juga negara-negara asing yang masih menerima [kayu ilegal]. Jika kita ingin memperbaikinya, negara-negara asing juga harus berhenti menerima kayu ilegal.'[7]
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 7 Juni 2011

Meskipun undang-undang internasional yang dirancang untuk mengatasi perdagangan ilegal spesies yang dilindungi seperti ramin, perdagangan internasional mendorong hilangnya hutan ramin di Indonesia.

Sebagaimana ditunjukkan oleh investigasi, pelanggaran APP akan larangan ramin Indonesia dan peraturan nasional CITES yang relevan dengan negara manapun atau perusahaan importir atau perdagangan produk dari pabrik kertas APP di Indonesia atau Cina yang berdagang dengan Indah Kiat Perawang.

Sekitar 136 negara penandatangan Konvensi CITES berdagang dengan pabrik APP, menunjukkan risiko perdagangan global yang terkait dengan pasokan kayu pulp MTH di Indah Kiat Perawang.

Negara-negara pengimpor produk dari pabrik-pabrik kertas APP di Indonesia dan Cina dengan kaitan dagang dengan Indah Kiat Perawang harus mendapatkan jaminan dari Kementrian Kehutanan Indoensia sebagai Otoritas Manajemen CITES di Indonesia, bahwa mereka akan menerapkan dan menegakkan peraturan CITES yang berkaitan dengan ramin.

Perusahaan yang berdagang dengan APP memberikan dukungan finansial pada perusahaan yang melanggar hukum Indonesia, mendorong harimau Sumatra dan pohon ramin mendekati kepunahan, mengabaikan CITES - kesepakatan konservasi internasional yang mengatur perdagangan spesies yang dilindungi.

Konsumen korporat harus menghentikan perdagangan mereka dengan perusahaan seperti APP yang terkait dengan kerusakan habitat ramin.Untuk mendukung pengelolaan hutan yang baik, perusahaan harus menerapkan kebijakan untuk memastikan nol deforestasi dalam rantai pasokan mereka.

Hal-hal pelengkap

Catatan kaki

[7] Simamora (2011)

Bukti Greenpeace menunjukkan bahwa APP dan pemasok 'eksklusifnya' Sinarmas Forestry yang berulang kali melanggar larangan ramin Indonesia, serta peraturan nasional CITES. Melarang penebangan habis hutan rawa gambut, salah satu habitat penting ramin, akan secara signifikan mengurangi risiko kayu ramin memasuki rantai pasokan APP. Kebijakan seperti ini sudah dilaksanakan oleh divisi kelapa sawit dari kelompok Sinar Mas, Golden Agri-Resources. Grup Sinar Mas secara keseluruhan harus menghentikan deforestasi.

KEPATUHAN HUKUM DAN MENGHENTIKAN DEFORESTASI

'Untuk para pahlawan lingkungan, kita harus memberikan penghargaan [seperti Kalpataru dan Adipura] tetapi kita juga harus mendorong hukuman yang berat pada mereka yang diketahui bersalah akan kerusakan lingkungan [dan hutan]. Kita tidak bisa lagi bersikap lunak.'[8]
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono, 7 Juni 2011

Pemasok kayu 'eksklusif' APP Sinarmas Forestry, yang mengkoordinasikan semua perdagangan kayu pulp dari operasi mereka sendiri dan yang mereka kelola dengan pabrik pulp APP.[9] Perdagangan ini termasuk perkebunan dan kayu pulp MTH.

Kebijakan pengadaan serat APP secara jelas meyebutkan sanksi yang akan dikenakan pada operasi yang diketahui melanggar komitmen hukum atau keberlanjutan mereka: 'Pemasok kayu yang ditemukan melanggar ketentuan hukum yang relevan dan kebijakan tersebut harus segera diperingatkan dan, untuk pelanggaran berulang , dihentikan kontraknya.'[10]

Bukti menunjukkan bahwa pasokan kayu pulp MTH untuk Indah Kiat Perawang mengandung ramin ilegal.Ini menunjukkan bahwa baik APP atau Sinarmas Forestry menegakkan kebijakan yang dan prosedur dipamerkannya, mengenai menghindari kayu ilegal memasuki setiap bagian dari rantai pasokan. Akibatnya, kedua bagian dari grup Sinar Mas ini berulang kali melanggar pelarangan penebangan dan perdagangan ramin Indonesia, serta peraturan CITES Indonesia.

Bukti yang didokumentasikan selama investigasi di Indah Kiat Perawang menunjukkan bahwa pemasok kayu pulp APP - Sinarmas Forestry dan operasi dan pemasok afiliasinya - tanpa pandang bulu menebang habis habitat ramin dan melanggar larangan penebangan ramin di Indonesia dan peraturan nasional CITES.

Melarang pembukaan hutan rawa gambut adalah rekomendasi utama dalam sebuah laporan Kementrian Kehutanan Indonesia mengenai konservasi ramin: 'Praktek konversi hutan gambut menjadi hutan tanaman harus dilarang.'[11] Kebijakan semacam ini akan secara signifikan mengurangi risiko kayu masuknya ramin ke dalam pasokan pulp APP. Perusahaan adik APP dalam sesama grup Sinar Mas, Golden Agri-Resources, sudah menerapkan kebijakan menghentikan semua pembukaan hutan rawa gambut.[12]

o Grup Sinar Mas secara keseluruhan, termasuk APP dan pemasok 'eksklusifnya' Sinarmas Forestry, harus menerapkan kebijakan untuk menghentikan semua deforestasi, termasuk pelarangan pembukaan hutan rawa gambut.

 

Hal-hal pelengkap

Tautan terkait

Catatan kaki

[8] Simamora (2011)
[9] APP (2011c): 2
[10] APP (2004, diperbaharui Januari 2008)
[11] Kemenhut/ITTO (2005b): 39
[12] GAR (2011): 4

Kategori
Tag