Solusi

Halaman - 26 Februari, 2011
Masa depan perdagangan internasional Indonesia tidak harus bergantung pada deforestasi. Sinar Mas Group adalah pemain terbesar dalam sektor-sektor pulp dan kelapa sawit, dan dapat memotori pembangunan rendah karbon dengan memasang standar praktek industri terbaik. Namun pada saat divisi kelapa sawit (Golden Agri Resources, GAR) menunjukkan kepemimpinan industri, divisi pulp (Asia Pulp & Paper, APP) tetap tertinggal pada model pembangunan ekonomi yang bergantung pada deforestasi. Namun untuk bergeser kepada jalur pembangunan rendah karbon, pemerintah harus berhenti menyediakan hutan untuk ekspansi.

 
  • Industri pengguna dapat menjalankan pembangunan rendah karbon dengan menerapkan kebijakan untuk membersihkan produksi dan rantai pasokan mereka. Hal ini menguntungkan produsen bertanggung jawab, dengan secara adil tidak memberi subsidi kepada perusahaan-perusahaan yang tak bertanggung jawab.
  • Sinar Mas Group – pemain utama Indonesia dalam sektor-sektor pulp dan kelapa sawit – dapat menjalankan pembangunan rendah karbon dengan mengadopsi kebijakan pembangunan bisnis baru dari divisi kelapa sawit yang didasari tanpa deforestasi atau pembangunan lahan gambut. Klaim yang dibuat oleh divisi pulp Sinar Mas ini mengindikasikan bahwa peningkatan besar dalam produktifitas perkebunan kayu pulp dapat dilakukan, menghasilkan sedikit atau tanpa diperlukannya konversi lahan tambahan untuk memenuhi target produksi nasional; walaupun ini berpotensi dilakukan, divisi ini terus bergantung pada deforestasi.
  • Pemerintah dapat menjalankan pembangunan rendah karbon dengan memberikan penghargaan pada perusahaan yang model bisnisnya berdasarkan kebijakan konservasi hutan dan peningkatan produktifitas dengan efisiensi tinggi. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan yang menjalankan operasi ilegal atau merusak harus dihukum melalui penegakan hukum yang kuat.

Industri Pengguna harus membersihkan rantai pasokan mereka

Kanada, 2010: Greenpeace dan perusahaan kehutanan pada penandatanganan moratorium penebangan yang dilaksanakan oleh industri meliputi dua kali luas negara Jerman di hutan Boreal Kanada. Hal ini terjadi setelah kampanye oeh Greenpeace dan kelompok-kelompok lingkungan lainnya.
© Straiton/Greenpeace.

Industry pengguna dapat mendukung pembangunan rendah karbon dengan menerapkan kebijakan untuk membersihkan produksi dan rantai pasokan mereka.

Perusahaan-perusahaan progresif menerapkan kebijakan untuk mencapai jejak deforestasi nol. Ini termasuk sekumpulan prasyarat yang harus dipenuhi pemasok semua komoditi yang terkait deforestasi dan pengrusakan lahan gambut.

Perusahaan-perusahaan konsumen yang dulunya pembeli produk APP, dari investigasi Greenpeace diketahui bahwa saat ini memberlakukan kebijakan yang akan melepaskan mereka dari kaitan dagang dengan perusahaan-perusahaan yang terkait deforestasi dalam rantai pasokan mereka. Jumlah perusahaan semacam ini terus bertambah. Perusahaan semacam ini termasuk Kraft, Nestlé, Unilever, Carrefour, Tesco, Auchan, LeClerc, Corporate Express dan Adidas.[1]

Tindakan-tindakan inti

Hentikan pengrusakan/Dukung deforestasi nol
  • Terapkan kebijakan untuk memastikan rantai pasokan bebas dari perusahaan-perusahaan yang terkait deforestasi.
  • Secara spesifik, pastikan APP dikeluarkan dari rantai pasokan.
Membersihkan produksi
  • Berlakukan kebijakan rantai pasokan berkelanjutan yang kuat, dengan membahas masalah penggunaan energi, bahan kimia dan sumberdaya alam.
  • Gunakan lebih sedikit kemasan, dan gunakan kemasan daur ulang.

Hal-hal pelengkap

Catatan kaki

[1] Korespondensi perusahaan dengan Greenpeace 2010-201

Tautan terkait

Sinar Mas dapat memimpin pembangunan rendah karbo Indonesia

Riau, 2010: Pohon kelapa sawit muda dalam kebun pembibitan. Indonesia harus secara dramatis meningkatkan hasil panen dalam konsesi yang ada.
© Behring/Greenpeace

Sinar Mas Group – pemain utama sektor pulp dan kelapa sawit di Indonesia – dapat memimpin pembangunan rendah karbon dengan menerapkan standar praktek industri terbaik.

Pernyataan-pernyataan industri yang didukung dokumen-dokumen kebijakan pemerintah mengindikasikan bahwa – dengan peningkatan produktifitas sebagai tujuan utama – tidak diperlukan tambahan wilayah bagi sektor pulp dan kelapa sawit untuk meningkatkan target produksi pemerintah.[2] Secara historis, Kementrian Kehutanan dan kementrian-kementrian lain telah mengalokasikan wilayah luas bagi sektor-sektor pulp dan kelapa sawit yang telah ditebangi habis tapi dibiarkan tidak ditanam atau dikelola dengan buruk. Pendekatan APP untuk pembangunan ekonomi Indonesia, yang didasari ekspansi yang bergantung pada deforestasi semacam ini, adalah bersebrangan langsung dengan prinsip-prinsip yang mendasari pembangunan rendah karbon. Angka-angka yang digunakan secara konsisten dalam Kementrian Kehutanan dan dokumen-dokumen pemerintah lainnya bahwa simpanan lahan yang dikuasai indusri saat ini dapat mengakomodasi peningkatan panen perkebunan kayu pulp sebanyak empat kali dan panen kelapa sawit dua kali lipat.[3]

Dengan didukung kebijakan dan peraturan pemerintah yang sesuai, hal ini membuktikan bahwa jalur pembangunan rendah karbon yang memakmurkan ekonomi tidak harus mengorbankan hutan alam dan lahan gambut.

Apa yang tidak ada adalah kemauan politik dari kementrian-kementrian kunci, terutama Kementrian Kehutanan untuk membawa perubahan dan untuk berhenti menyediakan kawasan hutan untuk ekspansi. Sektor-sektor pulp dan kelapa sawit perlu mengambil inisiatif untuk membuat pergeseran radikal menjauhi ekspans yang bergantung pada deforestasi. Tanda-tanda kepemimpinan korporat yang terlihat dalam Sinar Mas Group, dimana divisi kelapa sawit GAR memasang patok standar kebijakan konservasi hutan ‘untuk memastikan operasi kelapa sawit tidak meninggalkan jejak deforestasi. Intinya adalah […] tidak membangun pada lahan gambut’.[4]

Pemain-pemain lain dalam sektor pulp dan kelapa sawit perlu mendukung pembangunan rendah karbon dengan mengikuti kepemimpinan GAR. Perusahaan satu kelompok dengan GAR di bawah Sinar Mas Group, APP, belum mempunyai visi bisnis untuk mengadopsi kebijakan semacam ini.[5]

Tindakan-tindakan inti

Hentikan pengrusakan/Dukung deforestasi nol
  • Ikuti contoh Sinar Mas/GAR dengan menerapkan kebijakan konservasi hutan baru yang memastikan operasi perusahaan tidak meninggalkan jejak deforestasi dengan menghentikan pembangunan pada lahan gambut.
Bersihkan produksi
  • Perbaiki panen pada lahan yang sudah ditebang habis.
  • Bergeser ke energi bersih.

Hal-hal pelengkap

Catatan kaki

[2] Lihat Greenpeace (2010c): 43untuk angka-angka selengkapnya
[3] LihatGreenpeace (2010c): 43 untuk angka-angka selengkapnya
[4] GAR (2011): 4
[5] Misalnya Greenbury (2011)

Tautan terkait

Kasus 'Arah baru pembangunan' untuk Indonesia

Riau, 2009: Sukarelawan membangun bendungan untuk menghentikan drainase gambut, Semenanjung Kampar.
© Rose/Greenpeace

Visi Presiden Indonesia untuk pembangunan rendah karbon diremehkan oleh moratorium parsial yang lemah[6] yang hanya melarang alokasi izin bisnis baru pada hutan primer dan lahan gambut. Hal ini tidak memberikan cakupan yang cukup untuk menghentikan konversi hutan dan lahan gambut yang penting bagi stabilitas satwa liar dan iklim: moratorium tidak berlaku bagi wilayah konsesi yang sudah ada, dan jutaan hektar ekosistem hutan dilabel ulang menjadi ‘lahan terdegradasi’ dan boleh dikembangkan.

Elemen-elemen berikut ini kunci untuk membawa Indonesia ke jalur pembangunan rendah karbon sesungguhnya: (a) visi jelas akan pembangunan apa yang perlu dan dikekendaki; (b) kebijakan untuk membuatnya prioritas dengan mengintegrasikan perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati dan ekonomi; (c) menghormati masyarakat adat dan komitmen untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi; (d) tata pemerintahan untuk memastikan penerapan kebijakan-kebijakan baru tersebut; (e) kepemimpinan industri untuk mencapai standar produksi kelas dunia; dan (f) dukungan finansial untuk perlindungan hutan dan pembangunan bersih.

Sebagai langkah pertama, pemerintah harus mendukung perusahaan-perusahaan yang model bisnisnya berdasarkan kebijakan konservasi hutan dan peningkatan produktifitas berefisiensi tinggi. Pada saat yang sama perusahaan-perusahaan yang melakukan operasi ilegal atau merusak harus dihukum melalui penegakan hukum yang kuat. Pada akhirnya, kementrian-kementrian kunci – terutama Kementrian Kehutanan – harus menemukan kemauan politik untuk berhenti menyediakan lahan hutan dan gambut untuk ekspansi.

Moratorium yang kuat adalah langkah kritis menuju penerapan rencana pembangunan rendah karbon. Pemerintah perlu memperluas moratorium ini untuk memastikan perlindungan semua lahan gambut dan penghentian sementara semua pembukaan hutan alam. Tidak hanya pada kawasan hutan primer dan ijin baru, seperti yang dimaksud sekarang, tapi semua wilayah konsesi yang ada. Hal ini harus diikuti oleh tinjauan ulang konsesi yang ada untuk menentukan apakah mereka diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tindakan-tindakan ini akan memberikan pemerintah Indonesia dengan pembukaan yang diperlukan untuk merombak proses alokasi lahan dan memastikan perlindungan nilai-nilai ekologis, keanekaragaman hayati, sosial, legal dan ekonomis.

Ini jelas akan menjadi ‘jalur pembangunan yang baru’.[7]

Tindakan-tindakan inti

Hentikan pengrusakan/Dukung deforestasi nol
  • Perkuat Moratorium yang ada: Hentikan semua pembukaan hutan, termasuk dalam konsesi yang ada dan pastikan perlindungan semua lahan gambut.
  • Berlakukan kebijakan deforestasi nol: Lindungi hutan alam dan lahan gambut secara permanen.
  • Promosi tata pemerintahan yg baik: Terapkan langkah-langkah efektif untuk mengatasi korupsi, kendali industri dan lindungi hutan dan kepentingan nasional.
Dukung Pembangunan rendah karbon
  • Rancang ulang rencana tataguna lahan nasional yg baru: Rencanakan jalur pembangunan rendah karon yang sesungguhnya.
  • Promosikan kepemimpinan Industri: Beri insentif bagi industri untuk mendukung pembangunan bersih dan rendah karbon termasuk perbaikan hasil panen.
  • Promosi Transparansi: Gunakan dan lampaui model Brazil dalam hal pemantauan dan menyediakan data mengenai laju deforestasi relatif kepada nilai dasar yang jelas.[8]

Hal-hal pelengkap

Catatan kaki

[6] Pemerintah Indonesia (2011)
[7] DNPI/Pemda Kalimantan Timur (2010): 8
[8] Lihat misalnya Greenpeace (2010): 6, 51

Kategori
Tag