BERSALAH! Pemerintah Jepang Langgar Hak Asasi Manusia dalam kasus Aktivis Anti Pemburuan Paus Greenpeace

Berita - 8 Februari, 2010

Aktivis Greenpeace melakukan protes atas penahanan aktivis anti pemburuan paus Greenpeace Jepang, yang dikenal sebagai “Tokyo Two” ( Junichi Sato dan Toru Suzuki) sejak tahun 2008, membawa spanduk menuntut keadilan bagi mereka dan mengantarkan surat kepada Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia.

zoom

Apakah kita mempercayai pembunuh paus dan mengatakan mereka tidak bersalah?

zoom

Aktivis Greenpeace melakukan protes atas penahanan aktivis anti pemburuan paus Greenpeace Jepang, yang dikenal sebagai “Tokyo Two” (Junichi Sato dan Toru Suzuki) sejak tahun 2008, membawa spanduk menuntut keadilan bagi mereka dan mengantarkan surat kepada Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia.

zoom

Aktivis Greenpeace melakukan protes atas penahanan aktivis anti pemburuan paus Greenpeace Jepang, yang dikenal sebagai “Tokyo Two” (Junichi Sato dan Toru Suzuki) sejak tahun 2008, membawa spanduk menuntut keadilan bagi mereka dan mengantarkan surat kepada Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia.

zoom

Aktivis Greenpeace melakukan protes atas penahanan aktivis anti pemburuan paus Greenpeace Jepang, yang dikenal sebagai “Tokyo Two” (Junichi Sato dan Toru Suzuki) sejak tahun 2008, membawa spanduk menuntut keadilan bagi mereka dan mengantarkan surat kepada Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) telah menyatakan bahwa Pemerintah Jepang melakukan pelanggaran berbagai hak asasi manusia yang telah disepakati secara internasional dengan melakukan penahanan terhadap dua aktivis Greenpeace yang berhasil mengungkap kasus korupsi besar dalam program pengelolaan paus Jepang.

Junichi Sato dan Toru Suzuki, atau kerap disebut "Tokyo Two", akan menjalani persidangan pada 15 Februari 2010 mendatang, dan pada Desember lalu Komisi Kerja untuk Penahanan Semena-mena UNHRC menginformasikan kepada Pemerintah Jepang bahwa mereka telah melanggar HAM kedua orang itu.

Junichi dan Toru bertindak atas nama kepentingan publik untuk membongkar skandal yang melibatkan korupsi dari program paus yang didanai oleh uang pembayar pajak Jepang. Sekarang sangat jelas bahwa pelanggaran HAM bukan hanya menurut Greenpeace, tetapi juga menurut badan resmi PBB. Kami berharap Pengadilan Jepang mencatat pendapat ini dan melakukan penilaian hukum dengan adil dan semestinya

Mereka membutuhkan bantuan Anda sekarang lebih dari sebelumnya.

Junichi dan Toru telah melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat dengan mengekspos penangkapan ikan paus skala besar yang sangat membahayakan habitat paus. Tetapi yang terjadi saat ini Junichi dan Toru diadili.

Komisi kerja itu menyatakan bahwa Sato dan Suzuki telah "...bertindak atas dasar kepentingan publik yang lebih besar saat melakukan pengungkapan kejahatan di dalam industri paus yang didanai oleh pembayar pajak." Kedua orang ini juga sudah menyatakan bersedia bekerja sama dengan polisi dan jaksa dalam pengungkapan kasus korupsi ini, tetapi pemerintah dalam penahanan keduanya tidak memasukkan informasi penting seperti detail aktivitas mereka sebagai aktivis lingkungan, hasil investigasi yang telah mereka lakukan, bahkan bukti-bukti yang dikumpulkan keduanya yang sebenarnya sangat membantu yang berwenang melakukan investigasi.

Komisi itu berkesimpulan: "Hak asasi kedua aktivis lingkungan ini untuk tidak dibatasi secara semena-mena kebebasannya; hak mereka untuk kebebasan beropini dan berekspresi serta melakukan aktivitas yang legal, serta hak mereka untuk melakukan aktivitas damai tanpa intimidasi dan kekerasan tidak dihormati oleh sistem hukum ini."

Komisi ini juga menemukan bahwa pemerintah Jepang telah melanggar pasal 18, 19 dan 20 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal serta pasal 18 dan 19 Perjanjian Hak Sipil dan Politik Internasional. Komisi juga berkesimpulan bahwa hak mempertanyakan penahanan Sato dan Suzuki sebelum pengadilan yang dilakukan secara adil tidak dilakukan.

"Keputusan untuk melakukan tuntutan berbau politis ini dilakukan oleh Pemerintah Jepang terdahulu. Sekarang pemerintahan baru bisa menghapuskan aib ini dengan memastikan bahwa persidangan akan berjalan adil, menaati aturan hukum internasional," ujar Dr. Kumi Naidoo, Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional, yang pekan depan akan berada di Jepang untuk mengamati persidangan ini. "Perdana Menteri Hatoyama harus mengeluarkan instruksi untuk meneliti ulang kasus ini."

Sejak penahanan mereka pada Juni 2008, lebih dari seperempat juta orang di seluruh dunia telah menandatangani petisi yang menuntut keadilan bagi Sato dan Suzki, dan para ahli hukum termasuk advokat-advokad Mahkamah Agung seluruh dunia telah menyatakan keprihatinan. Kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional seperti Amnesti Internasional dan Transparansi Internasional juga telah mempertanyakan keabsahan penuntutan ini. Satu minggu protes di Kedutaan Besar Jepang di seluruh dunia dimulai hari ini menuju persidangan minggu depan.

Pendapat lengkap Kelompok Kerja UNHRC bisa dilihat di: http://www.greenpeace.org/tokyo-two/wgad-opinion Dr Naidoo's Huffington Post blog bisa dilihat di: http://www.huffingtonpost.com/kumi-naidoo Pada Januari 2008, Greenpeace memulai investigasi yang menjadi indikasi tuduhan bahwa kegiatan perdagangan daging paus terorganisir telah dilakukan oleh para awak kapal Program Penelitian Paus Jepang, yang didanai oleh pajak yang dibayar masyarakat. Berdasarkan data dari seorang informan yang pernah ikut program itu, Junichi Sato dan Toru Suzuki memulai investigasi, dan kemudian menemukan bukti kuat yakni kotak-kotak karton berisi daging paus yang secara rahasia dikirim ke rumah-rumah awak kapal, dan kemudian dijual untuk menuai keuntungan. Junichi kemudian mengantarkan kotak-kotak itu kepada Kantor Kejaksaan Tokyo pada Mei 2008, sekaligus membuat pengaduan akan adanya tindak ilegal ini. Kasus ini malah dihentikan pada 20 Juni, dan pada hari yang sama Junichi dan Sato ditangkap dan ditahan selama 26 hari dengan tuntutan pencurian dan memasuki wilayah tanpa izin. Saat ini mereka menghadapi tuntutan 10 tahun penjara. Informasi lebih lanjut: http://www.greenpeace.org/tokyo-two/whaling-on-trial http://www.greenpeace.org/tokyo-two