Dukung Seruan Gubernur Riau untuk di sahkannya peraturan jeda tebang hutan dan konversi lahan Gambut

Berita - 6 Nopember, 2008

Greenpeace dan Jikalahari menyerukan kepada Pemerintah untuk mendukung proses penyusunan peraturan gubernur oleh Gubernur Riau, Wan Abubakar, mengenai jeda tebang terhadap hutan dan konversi lahan gambut

zoom

SEMENANJUNG KAMPAR, RIAU, SUMATRA Aktivis Greenpeace dari atas kapal Esperanza membentangkan banner berukuran 40x20 meter di atas lahan gambut di area konsesi perusahaan kertas PT.arara Abadi-Siak anak perusahaan APP (Asia Pulp and Paper). Greenpeace melakukan aksi pada kehancuran hutan lahan gambut di semenanjung kampar dari perusahaan kertas dan kelapa sawit dan menyerukan pemerintah indonesia untuk segera melaksanakan moratorium hutan.

Greenpeace mengajak beberapa orang wartawan untuk ikut dalam penerbangan dengan helikopter Greenpeace untuk melihat secara langsung hutan gambut Riau yang tersisa. Hutan gambut yang dikorbankan untuk perluasaan perkebunanan kelapasawit dan industri tanaman kertas.

Pada bulan Agustus 2008 lalu Gubernur Riau mengumumkan Jeda (Moratorium) tebang dan konversi lahan gambut. Wan Abu bakar sangat menyadari dampak yang akan terjadi di pada lingkungan dan Masyarakat Riau. Tapi proses ini masih menunggu masukan teknis dari tim moratorium pemerintah daerah untuk mengesahkannya dalam bentuk suatu surat peraturan gubernur.

Dengan kekayaan alam yang di miliki Riau saat ini, Setiap tahun Riau harus menghadapi bencana banjir, kebakaraan hutan yang menimbulkan asap karena pesatnya penggundulan hutan yang sebagian besar mengunakan lahan gambut. Sayangnya penyusutan hutan Riau tidak di ikuti kesejahteraan rakyat.

Hutan gambut di semanjung kampar sangat penting untuk kehidupan orang melayu Riau. Semenanjung kapar juga merupakan hutan utuh terbesar di Riau. Konversi hutan, industri kelapa sawit dan kertas membuat semenanjung kapar terancam keberadaannya.

Greenpeace dan Jikalahari melakukan pengamatan dan pemetaan di semenanjung kampar menggunakan citra satelite dan survai di lapanagn untuk meyusun rencana melakukan rehabilitasi lahan gambut yang telah rusak dan kering.

Pemerintah harus mendukung prakarsa moratorium di Riau dan di seluruh Indonesia guna menjawab masalah pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia serta melindungi hutan dan lahan gambut untuk generasi yang akan datang. Katakan kepada Presiden Indonesia untuk secepatnya memberlakukan moratorium untuk penebangan hutan dan lahan gambut.

Ikuti perjalanan Esperanza di blog Forests For Climate dan Webcam