Greenpeace Persembahkan ‘Piala Dunia Penghancuran Hutan’ pada SBY

Disaksikan oleh beberapa 'bintang sepak bola internasional', penyerahan piala ini sebagai simbol dari dampak buruk penghancuran hutan di Indonesia. Piala diserahkan kepada aktivis yang mengenakan topeng SBY oleh Orangutan yang hidupnya makin terancam akibat pembabatan hutan.

Greenpeace menyerahkan piala ini juga sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah Negara dengan laju deforestasi tercepat di seluruh dunia. Setiap menit area hutan setara dengan luas lima lapangan sepak bola dihancurkan sebagian besar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan pulp and paper, atau rata-rata 1,8 juta hektar hutan per tahun. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai Negara penghasil emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di dunia setelah China dan Amerika Serikat.

"Moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan dan lahan gambut adalah cara paling efektif untuk mencapai target pengurangan emisi Indonesia,"ujar Joko Arif, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara. "Melindungi lahan gambut juga bisa membawa keuntungan ekonomis bagi Indonesia. Presiden Yudhoyono harus memberikan 'kartu merah'kepada penjahat hutan seperti Sinar Mas dan APRIL yang masih terus menghancurkan hutan dan masa depan Indonesia."

Setelah terpilih kembali sebagai presiden, SBY mengeluarkan komitmen ambisius mengurangi emisi Indonesia hingga 26% pada 2020 dan 41% dengan dukungan internasional. Tetapi hingga saat ini belum ada aksi atau kebijakan nyata untuk mewujudkan komitmen itu. Bahkan pemerintah terus mendukung perkebunan baru dan membiarkan industri raksasa seperti Sinar Mas dan APRIL terus melakukan aktivitas perusakan.

Satu-satunya solusi yang sudah dilontarkan pemerintah untuk mengurangi emisi Indonesia adalah dengan program penanaman kembali, tetapi membiarkan perusakan hutan dan lahan gambut yang nyata-nyata adalah sumber terbesar emisi Indonesia, merugikan hajat hidup masyarakat yang tergantung pada hutan, serta mengancam keanekaragaman hayati.

Pada tahun 2010 ini pemerintah Indonesia harus memperlihatkan keseriusannya mewujudkan target penurunan emisi itu dengan mengimplementasikan moratorium penghancuran hutan dan lahan gambut. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) baru-baru ini saat melakukan presentasi di Pertemuan Iklim Kopenhagen bahkan juga sudah merekomendasikan pentingnya penghentian perusakan lahan gambut.

Meski demikian, pemerintah masih tetap memfokuskan diri pada program penanaman kembali, sambil berusaha meyakinkan dunia internasional bahwa penanaman itu adalah hutan. Padahal pada prakteknya hutan sesungguhnya yang kaya karbon dan keanekaragaman hayati, akan terus dibiarkan dihancurkan untuk perkebunan kelapa sawit dan industri kertas. Program penanaman kembali seharusnya fokus kepada pemulihan ekosistem, bukan kepada perkebunan.

"SBY harus menghentikan penjahat hutan dengan penegakan hukum. Buktinya PT. RAPP saat ini sedang diinvestigasi karena secara illegal membabat hutan lahan gambut di Semenanjung Kampar, Sumatra. Dalam program kerja 100 harinya yang akan jatuh pada 28 Januari 2010 mendatang, SBY masih punya kesempatan untuk menunjukkan itikadnya dengan mencabut seluruh izin RAPP di Kampar. Itu akan menunjukkan keseriusannya memerangi perubahan iklim,"Arif menutup percakapan.