Greenpeace: Rencana Aksi terbaru Wilmar tidak akan memperbaiki masalah deforestasi

Siaran Pers - 9 Oktober, 2018
Jakarta, Indonesia, 5 Oktober 2018 - Rencana aksi baru yang dirilis oleh Wilmar International, [1] pedagang minyak sawit terbesar di dunia, tidak sesuai dengan tujuan dan tidak akan membuat perusak hutan keluar dari rantai pasokannya.

“Wilmar perlu membuktikan bahwa minyak sawitnya tidak berasal dari perusak hutan dengan menginstruksikan para pemasok minyak sawit untuk menerbitkan peta yang menunjukkan bahwa mereka tidak menghancurkan hutan, kemudian memutuskan hubungan dengan pemasok yang nakal. Tetapi Wilmar malah menerapkan kesepakatan sukarela yang cenderung mudah diabaikan para pemasoknya,” kata Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia.

Pada 2013, Wilmar menjadi pedagang kelapa sawit pertama yang mengadopsi kebijakan NDPE atau kebijakan 'tanpa deforestasi, tanpa pembukaan gambut, tanpa eksploitasi yang mencakup seluruh pemasok minyak sawitnya. Bulan lalu, investigasi Greenpeace International mengungkapkan bahwa Wilmar membeli dari 18 dari 25 kelompok kelapa sawit yang telah membersihkan 130.000 hektar hutan sejak 2015. [2] Hanya sebagian kecil dari minyak sawit yang diperdagangkan oleh Wilmar berasal dari perkebunannya sendiri; sementara lebih dari 80 persen berasal dari produsen minyak sawit lain. [3]

“Wilmar telah berjanji untuk berhenti membeli dari perusak hutan selama lima tahun. Hari ini adalah kesempatan untuk mengganti waktu yang hilang dengan mengumumkan rencana yang kuat dan ambisius. Greenpeace telah mencoba untuk terlibat dengan Wilmar secara konstruktif, tetapi Wilmar tidak akan berkomitmen pada tindakan tertentu yang bisa dijalankan ke dalam perubahan nyata di lapangan. Ini membuat para pelanggannya tidak punya pilihan selain menunda perdagangan dengan Wilmar sampai terbukti minyak sawitnya bersih, ”kata Taufik.

Rencana aksi Wilmar tidak memiliki komitmen kunci yang dibutuhkan untuk memastikan pemasok kelapa sawitnya tidak menghancurkan hutan. Kesenjangan tersebut antara lain:

Publikasi peta konsesi tidak bersifat wajib dan tidak ada tenggat waktu yang jelas bagi pemasok untuk dipatuhi. Sebaliknya, Wilmar 'mendorong' pemasok untuk menerbitkan peta konsesi serta janji dengan rencana lain di tahun depan.

Pemantauan rantai pasokan Wilmar tidak memiliki rincian ruang lingkup, baseline, dan tindakan yang diperlukan terhadap produsen yang tertangkap telah menghancurkan hutan hujan. Tidak kejelasan bagaimana Wilmar akan memantau pemasoknya, karena ini memerlukan peta konsesi yang tidak diterbitkan pemasok.

Wilmar menetapkan target 100 persen rantai perdagangan kebijakan 'tanpa deforestasi, tanpa pembukaan gambut, tanpa eksploitasi yang diverifikasi secara independen pada bulan Desember 2020. Namun, rencana tersebut tidak memiliki tindakan spesifik, terikat waktu dan terukur yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.

SELESAI

Foto dan video tersedia di sini.

Catatan:

[1] Wilmar: Rencana aksi untuk meningkatkan dan mempercepat implementasi NDPE https://bit.ly/2PcasCR


[2] Laporan Greenpeace Laporan Hitung Mundur Terakhir https://bit.ly/2xxZ3G4

 

Greenpeace International menggunakan citra satelit untuk mengidentifikasi 130.000 hektar deforestasi oleh 25 kelompok produsen sejak 2015. 51.600 hektar (40%) berada di Papua Indonesia kemudian 26.100 hektar (20%) berada di Papua Nugini – daerah yang paling kaya dengan keanekaragaman hayati di bumi dan sampai saat ini belum tersentuh oleh industri kelapa sawit.

Ketika Greenpeace International mempertanyakan ini kepada Wilmar tentang kelompok produsen ini, telah terkonfirmasi bahwa itu berasal dari 18 kelompok produsen. Kemudian ini menghentikan suplai yang bersumber dari beberapa kelompok.

[3] Analisis pemetaan Greenpeace berdasarkan informasi pabrik dan penyulingan yang diterbitkan Wilmar.

 

Kontak Media:

 

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia,

Tel 62-811-8706-074 , email

 

Rully Yuliardi Achmad, Jurukampanye Media Greenpeace Indonesia,

Tel 62-811-8334-409, email