Greenpeace Mendesak Presiden SBY Fokus pada Perlindungan Hutan dengan Memperkuat Moratorium

Siaran Pers - 13 Desember, 2012
Hari ini Greenpeace mendesak Presiden Indonesia Yudhoyono dan pemerintahannya untuk mengutamakan perlindungan hutan di tahun terakhir jabatannya dengan memperkuat dan memperpanjang waktu pelaksanaan moratorium deforestasi yang akan berakhir pada 20 Mei 2013.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Greenpeace dan Forest Watch Indonesia memaparkan setumpuk kasus yang memperlihatkan perlunya memperpanjang moratorium dan penilaian atas kemajuan moratorium serta analisa peta moratorium terakhir yang menggunakan riset lapangan terbaru untuk menyoroti perbaikan. Meski Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan telah mengusulkan perpanjangan moratorium kepada Presiden Yudhoyono, sejumlah bukti menunjukkan bahwa industri dan kementrian terus melobi untuk mencegahnya.

“Inpres moratorium telah tertunda 5 bulan yang membuatnya menjadi lemah akibat lobi ketat sektor industri dan beberapa kementrian, dan ini tidak boleh terjadi lagi. Penguatan moratorium dan perpanjangan waktu dari dua tahun yang ditetapkan sangat penting bagi masa depan Indonesia,” kata Yuyun Indradi, jurukampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Sejauh ini ada sedikit kemajuan yang diperoleh dalam moratorium dan banyak indikator kinerja kunci yang merupakan bagian dari perjanjian 1 miliar dollar Amerika dana perlindungan hutan Indonesia-Norwegia yang harus dicapai dengan membuang keraguan apakah direncanakan pembayaran untuk penurunan emisi akan mulai berlaku di tahun 2014. Hambatan utama untuk lebih maju adalah tata kelola pemerintahan yang buruk, data dan peta yang usang, kurang jelasnya safeguard sosial dan lingkungan serta definisi lahan terlantar. Kemajuan hanya bisa dicapai dalam hal REDD+ di Indonesia ketika sudah ada kekuatan secara hukum dan data tutupan hutan yang bertanggungjawab, dan peta penggunaan lahan sudah diterbitkan.

Analisis Greenpeace dengan membandingkan peta moratorium revisi kedua dengan revisi ketiga yang diluncurkan minggu lalu menunjukkan masih ada lagi pengurangan wilayah yang dilindungi moratorium; banyak konsesi yang masih tumpang tindih dengan hutan yang seharusnya dilindungi oleh moratorium dan berlanjutnya ketidakseragaman atas definisi hutan.

“Peta terakhir moratorium seperti sebuah teka-teki besar potongan gambar yang tidak pas dengan bagian-bagian yang hilang, kosong dan yang tidak berbentuk. Kami berharap untuk kepentingan masyarakat Indonesia, tim Presiden Yudhoyono bisa menyempurnakan teka-teki potongan gambar ini saat dia masih presiden,” kata Kiki Taufik, Kepala Pemetaan dan Riset Greenpeace Indonesia.

Analisis Greenpeace lagi-lagi menunjukkan mendesaknya untuk meninjau kembali seluruh izin yang ada karena ini adalah akar dari hampir semua masalah di lapangan.

Dwi Lesmana, peneliti Forest Watch Indonesia mengatakan “Fakta di lapangan tumpang tindih lahan konsesi masih terjadi pada wilayah yang masuk dalam peta moratorium dan berpotensi menjadi konflik. Moratorium harus bisa menjamin berkurangnya konflik lahan dengan mengoptimalkan perpanjangan moratorium sebagai kesempatan perbaikan tata kelola hutan.”

“Jika Presiden Yudhoyono ingin meninggalkan warisan perlindungan hutan Indonesia untuk generasi mendatang, dia harus memperpanjang batas akhir dua tahun moratorium dan memperkuatnya dengan memasukkan seluruh hutan dan gambut juga memerintahkan peninjauan kembali konsesi yang sudah ada. Hanya dengan demikian moratorium bisa memenuhi target perlindungan hutan dan penurunan emisi.

 

Kontak:
Yuyun Indradi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia :  +6281226161759
Dwi Lesmana, Peneliti Forest Watch Indonesia : +6281315125518
Kiki Taufik, Kepala Pemetaan dan Riset Greenpeace Indonesia : +628128463241
Zamzami, Jurukampanye Media Greenpeace Indonesia, +628117503918

 

Catatan untuk Editor:

1)    Surat Niat Indonesia-Norwegia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan kerusakan hutan:  Kajian kemajuan dari Greenpeace, November 2012. Ringkasan Eksekutif:

http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/ringkasan-eksekutif-Loi-indonesia-norwegia-kajian-Greenpeace/