Greenpeace Mendesak RSPO Memperkuat Standar dan Membatalkan Keanggotaan Perusahaan Perusak Hutan

Siaran Pers - 25 April, 2013
JAKARTA, 25 APRIL 2013 – Ratusan hektar hutan hujan dan habitat harimau yang dilindungi dalam kebijakan moratorium hutan telah dihancurkan, demikian temuan penyelidikan Greenpeace Internasional terhadap Duta Palma, penghasil kelapa sawit yang terkenal buruk dan merupakan anggota RSPO.

Duta Palma memiliki catatan panjang deforestasi, konflik masyarakat, ilegalitas dan ketidak-taatan terhadap peraturan RSPO. Baru-baru ini pada 7 April 2013, badan legislatif di tingkat kabupaten mengutuk konflik yang terus terjadi antara masyarakat dengan Duta Palma yang pada bulan itu telah merenggut korban nyawa manusia.

“Duta Palma adalah contoh nyata mengapa RSPO harus segera memperketat standar dan pelaksanaannya. Bila penjahat kambuhan seperti Duta Palma tidak dikeluarkan dan standarnya diperketat untuk menghentikan deforestasi, RSPO lebih terlihat seperti macan ompong. Perlu bertindak sekarang, di saat kita masih memiliki beberapa harimau yang masih tersisa,” kata Wirendro Sumargo, Jurukampanye hutan Greenpeace Indonesia.

Bukti dalam laporan Greenpeace Internasional menunjukkan bahwa Duta Palma ada di balik pembukaan ratusan hektar hutan yang tepat bersebelahan dengan batas resmi salah satu konsesi mereka di Riau, Sumatra. Selain itu, penyelidik Greenpeace diberitahu bahwa Kementrian Kehutanan Indonesia tidak pernah mengeluarkan izin di lokasi tersebut, yang dalam peta gambut dan habitat harimau dan kawasan di sekitar itu berdasarkan peta resmi, berada di wilayah moratorium deforestasi. Perusahaan tidak dapat mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan Greenpeace Asia Tenggara tentang kegiatan tersebut.

“Dalam upayanya membersihkan citra internasional sektor kelapa sawit, pemerintah Indonesia telah berbicara banyak untuk menindak perusahaan-perusahaan seperti Duta Palma. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mencabut izin, dan telah berjanji akan melakukannya. Sekarang adalah waktunya bagi pemerintah untuk mewujudkan janjinya dalam tindakan nyata,” kata Wirendro Sumargo.

Kasus ini juga mengungkapkan resiko yang dihadapi merek-merek global terkenal yang membeli kelapa sawit melalui perdagangan internasional yang boleh jadi berasal dari operasi yang merusak dan ilegal. Cargill, perusahaan swasta terbesar dunia telah mengatakan sangat jelas tidak lagi berbisnis dengan Duta Palma. Perusahaan seperti Wilmar dan Sime Derby yang telah memasok minyak kelapa sawit kotor Duta Palma ke pasar internasional perlu datang membersihkan rantai pasokannya.

RSPO, sebuah organisasi yang mendeklarasikan tujuannya untuk memastikan produksi kelapa sawit yang bertanggungjawab secara lingkungan, hari ini sedang rapat di Kuala Lumpur untuk memutuskan perubahan standar yang malah tidak mengatasi deforestasi. Sementara RSPO memiliki peluang untuk menetapkan standar yang kuat untuk mengubah industri dan memutuskan hubungan antara kelapa sawit dengan deforestasi, Greenpeace Internasional menyimpulkan bahwa perubahan dalam piagam itu akan gagal mencegah penghancuran lebih lanjut hutan kaya karbon dan gambut.

Greenpeace Internasional mendesak seluruh anggota RSPO untuk mengikuti kepemimpinan individu perusahaan anggota termasuk Golden Agri-Resources dan Nestlé yang telah mewujudkan kebijakan nihil deforestasi.

 

Catatan Editor:

  1. Laporan “A dirty business:  How a leading RSPO palm oil producer is clearing peatland tiger habitat covered by Indonesia’s moratorium on deforestation,” dapat diunduh di sini
  2. Duta Palma adalah nama yang biasa dipakai untuk Darmex Agro Group.
  3. Pelanggaran moratorium sesuai dengan peta yang digunakan pada halaman 5 dalam laporan ini.

 

Kontak Media:

Wirendro Sumargo, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, +628111111934, email:

Tristan Tremschnig, Koordinator Komunikasi Kampanye Hutan Greenpeace Internasional, : +31 643787393, email:

Zamzami, Jurukampanye Media Greenpeace Indonesia, +628117503918:

Permintaan foto:

Deby Natalia, Asisten Jurukampanye Media, +628111928315, email:

Paket foto