Korban Pembangunan PLTU Batang Datangi Komnas HAM adukan Soal Kriminalisasi dan Represi

Siaran Pers - 12 Mei, 2014
Jakarta, 12 Mei 2014. Sepuluh orang perwakilan warga korban pembangunan PLTU Batubara Batang yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng dan Roban), hari ini kembali mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia. Kedatangan mereka ke Komnas HAM yang kesekian kalinya ini untuk kembali menyampaikan penolakan terhadap pembangunan PLTU Batang di desa mereka. Kedatangan mereka juga hendak melaporkan kriminalisasi terhadap dua tokoh warga yang menolak melepas lahannya untuk pembangunan PLTU Batang serta aksi represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi damai warga pada tanggal 6 Mei 2014.

Penolakan warga terhadap PLTU Batubara Batang ini sudah berlangsung selama hampir 3 tahun. Akibat penolakan warga yang konsisten ini, maka rencana pembangunan PLTU Batang di wilayah Ujungnegoro-Roban, Batang ini telah tertunda selama dua tahun. Hambatan terbesar yang mengganjal megaproyek ini adalah penolakan warga untuk menjual lahannya kepada Konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia (PT. BPI),  sebagai pihak swasta yang memenangkan tender proyek ini. Penolakan warga didasari kekuatiran  kehilangan mata pencaharian mereka sebagai petani dan nelayan, dan juga potensi kerusakan lingkungan serta polusi udara dari PLTU Batubara jika proyek tersebut dipaksakan dibangun di desa mereka.

“Kami tetap menolak rencana pembangunan PLTU Batang di desa kami sampai kapanpun, kami tidak ingin mengalami nasib buruk yang serupa dengan warga yang tinggal di sekitar PLTU lain, seperti warga disekitar PLTU Cirebon, Cilacap dan Jepara,” kata Roidi, tokoh paguyuban UKPWR. “Pemerintah seharusnya mau mendengarkan suara kami, bukannya malah membungkam perjuangan kami dengan melakukan kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga UKPWR,”  tambahnya.

“Kami akan segera menindaklanjuti laporan warga ini ke lapangan, yang pasti tugas KOMNAS HAM adalah menjamin hak-hak dasar warga terpenuhi, terkait dengan kisruh PLTU Batang,”kata Ahmad Khoiron, Komisioner KOMNAS HAM.

PLTU Batubara Batang merupakan proyek kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang merupakan bagian dari proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Jika berdiri, megaproyek ini diklaim sebagai PLTU Batubara terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2000 megawatt. Konsorsium PT. BPI yang terdiri dari satu perusahaan nasional PT. Adaro Power, dan dua perusahaan Jepang, Itochu dan J-Power, mendapatkan jaminan dari  Bank Dunia melalui Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan pinjaman dari JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dan Sumitomo Mitsui.

Sejak awal rencana pembangunannya, megaproyek ini telah mendapatkan penolakan dari warga sekitar lokasi pembangunan proyek dan kalangan masyarakat sipil,  seperti Greenpeace Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan). Menurut kajian Greenpeace Indonesia, PLTU Batubara Batang akan melepas emisi karbon pemicu perubahan iklim sebesar 10,8 juta ton pertahun, atau lebih besar dari emisi negara Myanmar pada tahun 2009. Selain emisi karbon, PLTU ini juga diperkirakan akan melepas emisi merkuri sekitar 200 kilogram pertahun, jumlah yang sangat besar untuk mencemari perairan Batang dan menghancurkan sektor perikanan Pantai Utara Jawa.

“Pemerintah Indonesia seharusnya membatalkan rencana pembangunan PLTU batubara di Batang. Jika dipaksakan dibangun, proyek ini bukan hanya akan merampas mata pencaharian ribuan petani dan nelayan di sekitar lokasi PLTU, tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan mengancam komitmen serta warisan Presiden SBY dalam  mengurangi emisi gas rumah kaca dari Indonesia,” kata Arif Fiyanto, aktivis Greenpeace Indonesia. “Alih-alih meneruskan ketergantungan terhadap bahan bakar kotor batubara, pemerintah seharusnya mengembangkan secara maksimal energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan,” pungkasnya.

Informasi lebih lanjut: www.100persenindonesia.org

Kontak :

Roidi, Tokoh UKPWR, 0812-2804-6640 

Arif Fiyanto, Aktivis Greenpeace Indonesia, 0811-180-5373