PLTU Batang Ancam Kedaulatan Pangan dan Memperburuk Perubahan Iklim

Siaran Pers - 24 September, 2014
BATANG-JAWA TENGAH, 24 September 2014:Ratusan nelayan membentuk konfigurasi TOLAK PLTU dengan menggunakan 48 perahu di atas perairan Ujungnegoro-Roban, Batang, pada hari ini guna mengingatkan ancaman PLTU Batubara yang mengintai pertanian dan perikanan laut di wilayah tersebut.

Juru Kampanye Iklim dan Eenergi Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto mengungkapkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara berpotensi mencemari kawasan pesisir  Batang yang kaya ikan, salah satu perairan di wilayah pantai utara Jawa yang menjadi tumpuan utama para nelayan.

Selain itu, tambahnya, PLTU Batubara juga akan meningkatkan kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim, karena dapat menghasilkan emisi CO2 sebesar 10,8 juta ton pertahun. Jumlah yang setara dengan emisi Myanmar pada tahun 2009.

“Sementara di dalam sidang KTT Iklim di New York kemarin, SBY baru saja mengatakan komitmen untuk menahan kenaikan suhu bumi rata-rata dua derajat, tentu semangat ini tak sesuai dengan pembangunan pembangkit listrik bertenaga kotor batu bara yang justru akan meningkatkan emisi CO2 dan pada akhirnya meningkatkan suhu rata-rata bumi. Apalagi juga dikatakan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia sebesar 26% dapat ditingkatkan menjadi 41% jelas ini tak dapat tercapai bila PLTU terus dibangun,” tegas Arif usai melakukan aksi damai di Batang, Rabu (24/09).

Satu hari sebelumnya (23/09) ratusan masyarakat Batang juga membentuk formasi bertuliskan FOOD NOT COALuntuk menunjukkanpenolakansebagian besar warga petani dan nelayan terhadap rencana pembangunan pembangkit listrikbertenaga batubara di  Desa Ponowareng, Batang, Jawa Tengah.

Formasi dari kain kuning berukuran 50 meter X 50 meter tersebut dibentuk oleh 87 orangwarga lokal pada 23 September 2014 di atas lahan pertanian produktif yang  terancamtergusur lantaran rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara Batang.

Menurut Arif pembangunanPLTU di Batang akan mengancam lahan sawah produktif di wilayah Batang yang selama ini dapat dipanen tiga kali dalam setahun. Dengan demikian PLTU ini juga mengancam program kedaulatan pangan yang disebut-sebut sebagai program prioritasPresiden Terpilih Joko Widodo. Apalagi mengingat hingga kini Indonesia masih mengimpor beras dari berbagai negara.

“PLTU Batang ini hanya salah satu contoh proyek MP3EI(Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yangdapat mengancam kedaulatan pangan, budaya pertanian Indonesia, dan mempercepat laju perubahan iklim global. Proyek ini mengancam mata pencaharian puluhan ribu masyarakat yang terdiri atas petani, nelayan, serta masyarakat lain tergantung matapencahariannya dari pertanian dan perikanan tangkap,” jelasnya.

Arif menambahkan apa yang sedang terjadi di Batang bukan sekadar masalah pembebasan lahan yang akan digunakan untuk PLTU, seperti yang selama ini disampaikan pemerintah melalui media.Kisah PLTU Batang adalah tentang puluhan ribu nelayan dan petani yang tergusur, berjuang mempertahankan produksi pangan, kehidupan, dan mata pencaharian untuk kedaulatan pangan. Lebih dari itu mereka sedang mempertahankan bumi dari ancaman bencana perubahan iklim yang mengerikan.

Wahyu Nandang Herawan, Pengacara Publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menilai Pemerintah Indonesia harus bersikap bijak dan aspiratif terkait keberlanjutan rencana pembangunan PLTU Batang. Warga Batang telah menolak dan para pemilik lahan telah bersikap untuk tidak menjual tanahnya, oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah  mengumumkan sikap tegas untuk tidak membangun PLTU Batang.

“Jika ini dibiarkan terus maka akan terjadi akan berpotensi menjadi konflik yang tidak berkesudahan dan akan menyebabkan pelanggaran HAM terhadap warga,”  katanya pada kesempatan yang sama.

Proyek kerja sama pemerintah dan swasta yang ditandatangani pada 6 Oktober 2011 ini rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 226 ha. Namun tercatat sejak awal 2012 warga sudah mulai melakukan penolakan sehingga PT BPI telah dua kali gagal memenuhi tenggat waktu pencairan pinjaman investasi yang ditetapkan oleh JBIC (Japan Bank for International Coorperation), dan  memaksa PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) untuk mengumumkan keadaan kahar (force majeure).

BPI  merupakan konsorsium yang terdiri dari dua perusahaan jepang dan satu perusahaan Indonesia, J-Power dengan kepemilikan saham 34%, Itochu 34%, dan PT Adaro Power yang merupakan anak usaha Adaro Energy  yang memiliki saham 32%.

Kontak Media:

Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, 0811 180 5373,

Wahyu Nandang Herawan, Pengacara Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), , +62 85 7272 217 93

 

Kategori