Penolakan Kelapa Sawit Mengingatkan Kita untuk Melindungi Hutan

Siaran Pers - 3 Oktober, 2013
JAKARTA, 3 OKTOBER 2013 – Greenpeace mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah kuat yang terukur untuk memastikan kelapa sawit tidak mendorong deforestasi dan kehancuran gambut, menyusul laporan-laporan terkini yang menyarankan agar tidak memasukkan kelapa sawit dalam daftar barang ramah lingkungan APEC. Tuan rumah APEC, Indonesia terus mendorong komoditas pertaniannya seperti kelapa sawit untuk dimasukkan dalam daftar komoditas yang dianggap melindungi lingkungan.

“Masyarakat yang hidup di kawasan yang menderita akibat beberapa kali kebakaran hutan terparah Indonesia menjadi saksi dampak dari kerusakan hutan. Pengecualian kelapa sawit dari daftar itu menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia: Lindungi semua hutan dan gambut dari kerusakan oleh perkebunan seperti kelapa sawit, dan tindak tegas semua yang terus melanggar undang-undang,” kata Bustar Maitar, Kepala Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace Internasional.

“Sebagai penyebab pertama kerusakan hutan di Indonesia dan penyumbang asap kebakaran hutan yang menghancurkan kawasan, kita semua akan merugi jika kelapa sawit tidak memutuskan hubungannya dengan kerusakan hutan. Greenpeace tegak bersama masyarakat di kawasan yang meminta para pemimpin mereka untuk mengambil setiap langkah yang mungkin untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi”.

Greenpeace Internasional baru-baru ini mengungkapkan bahwa sektor kelapa sawit menjadi pendorong tunggal terbesar deforestasi di Indonesia selama kurun waktu 2009-2011 yang mencapai sekitar seperempat dari kehilangan hutan negara.  Bukti terbaru dari pantauan udara menunjukkan pembukaan hutan alam secara besar-besaran untuk pengembangan perkebunan sawit terjadi di Papua, daerah yang sampai sekarang relatif masih belum terkena dampak dari perkebunan skala besar.

Bahkan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) baru-baru ini menyimpulkan bahwa emisi gas rumah kaca kelapa sawit telah berdampak negatif terhadap lingkungan yang penggunaannya untuk biofuel tidak dapat dibenarkan.

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memanfaatkan masa-masa  terakhir jabatannya untuk mewujudkan penyataannya sendiri dan mengambil langkah tegas untuk melindungi seluruh hutan dan gambut, dan mendukung produsen yang telah menerapkan kebijakan perlindungan hutan dan gambut,” kata Bustar.

Hutan tidak seharusnya dihancurkan untuk kelapa sawit, dan ada sejumlah kecil suara namun terus berkembang di kalangan industri yang menunjukkan bahwa kelapa sawit bisa melepaskan diri dari reputasi tersebut.

“Dorongan di dalam industri kelapa sawit berada di jalan yang benar:  berkomitmen terhadap kebijakan perlindungan hutan, atau mendorong standar melebihi dari batas yang dibuat oleh seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Standar kelapa sawit yang bertanggungjawab dari ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO masih dalam panjang perjalanannya untuk menjadi lebih dari sekadar pemberi stempel hijau,” kata Bustar.

“Palm Oil Innovation Group (POIG) misalnya, telah dibentuk oleh sejumlah LSM dan perusahaan progresif untuk membentuk garis standar yang tinggi dan bekomitmen terhadap kelapa sawit yang bebas dari kerusakan hutan.  Ini adalah semacam inisiatif yang perlu menjadi norma bukan malah menjadi pengecualian, sebelum kita mulai membahas diterimanya minyak sawit dalam daftar komoditi menguntungkan lingkungan,”

Kontak :

Bustar Maitar, Kepala Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace Internasional, +6281344666135

Tristan Tremschnig, Koordinator Komunikasi Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace Internasional, +6281295389369

Zamzami, Jurukampanye Media, Greenpeace Indonesia, +628117503918

Permintaan Foto:

Grace Duran-Cabus, Foto desk Greenpeace Asia Tenggara,  Tel : +63-917-6345126

Catatan untuk Editor:

Bukti foto terbaru dari dokumentasi udara Greenpeace Asia Tenggara bisa dilihat di sini: http://photo.greenpeace.org/C.aspx?VP3=ViewBox&STID=27MZIFVWDP7X&CT=Story

Foto-foto ini menunjukkan pembukaan hutan alam untuk pengembangan perkebunana kelapa sawit di konsesi PT Berkat Citra Abadi, yang merupakan bagian dari Grup Korindo, merujuk kepada sejumlah sumber. Papua adalah batas terakhir untuk perkebunan seperti kelapa sawit.