Perusahaan Kelapa Sawit Harus Membersihkan Diri Dari Kebakaran Hutan Indonesia

Siaran Pers - 24 Juni, 2013
Jakarta, – Analisa Greenpeace terhadap data titik api NASA di Sumatra selama 10 hari (11 sampai 21 Juni) telah mengungkap bahwa ratusan titik kebakaran hutan berada di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia, Malaysia dan Singapura.

“Api yang ada di berbagai tempat di Sumatra membawa kerugian bagi jutaan orang di kawasan Asia Tenggara dan merusak iklim. Produsen kelapa sawit harus segera menurunkan tim untuk memadamkan api ini. Tetapi yang lebih penting, benar-benar membersihkan praktek mereka dimulai dengan mengadopsi kebijakan nol perusakan hutan,” ujar Bustar Maitar, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Banyak produsen dan pedagang minyak kelapa sawit menjadi penyebab deforestasi dan perusakan lahan gambut termasuk dengan cara membeli dari pemasok pihak ketiga dan atau dari pasar bebas.

“Greenpeace menyerukan pada perusahaan minyak sawit besar seperti Sime Darby yang berbasis di Malaysia dan Wilmar International yang berbasis di Singapura untuk memeriksa apakah pemasok mereka terkait dengan pembakaran atau tidak. Saat ini hanya kata-kata bagus yang terlontar dari mereka, tetapi pertanyaannya bisakah perusahaan-perusahaan ini menjamin mereka tidak melakukan pencucian minyak sawit ‘kotor’ agar bisa masuk pasar internasional?” ujar Bustar.

Sebagian dari kebakaran di Sumatra ini berada di lahan gambut yang kaya karbon, yang perusakannya telah menyebabkan Indonesia masuk jajaran negara dengan tingkat emisi karbon tertinggi di dunia. Emisi dari perusakan lahan gambut ini juga menjadi sumber terbesar emisi Indonesia.

Lahan gambut yang dikeringkan rentan kebakaran, dan saat terbakar cepat dan tak terkontrol. Seperti yang terdokumentasi oleh laporan Greenpeace April 2013 lalu (“Duta Palma: Dirty Business), beberapa perusahaan melakukan pelanggaran hukum dan hanya sedikit sanksi yang dijatuhkan.

Untuk mengidentifikasi perusahaan kelapa sawit yang paling terkait dengan titik kebakaran, Greenpeace melapis data titik api NASA dengan dua peta konsesi. Masing-masing peta menunjukkan data yang berbeda secara dramatis, meski titik apinya serupa.

“Kurangnya transparansi pemerintah membuat pengawasan independen menjadi sangat sulit; peta konsesi tidak komplit, data kurang lengkap dan jelas ada kelemahan penegakkan hukum,” ujar Yuyun Indradi, Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Temuan ini menyusul temuan Greenpeace sebelumnya bahwa setengah titik api yang terdeteksi atara 11 hingga 18 Juni berada di kawasan yang berada di wilayah yang seharusnya dilindungi moratorium. Greenpeace menyerukan kepada pemerintah untuk meninjau kembali konsesi yang telah ada, meningkatkan transparansi pemberian izin, membentuk database kredibel mengenai lahan rendah karbon sebagai alternatif perusakan kawasan tinggi karbon dan menyelenggarakan perencanaan penggunaan lahan yang jelas.

Notes to editor:

1.  There are 814 hotspots according to the palm oil boundaries from BAPPEDA data; and 385 fire hotspots inside palm oil concessions with palm oil boundaries from the Ministry of Forestry map. Data on oil palm concessions are not readily available centrally from the Indonesian government. The datasets used for analysis are based on 2006–2008 data compiled by several sources and partially updated by Greenpeace at regular intervals. The ultimate provenance is central and regional government agencies including the National Land Agency (BPN), the Agriculture Agency (DISBUN) and regional planning agencies (BAPPEDA).

Additionally, the Ministry of Forestry has made available partial data on concessions within the Forest Estate (this includes rubber as well as oil palm plantations). Given the lack of sector transparency, the data used for analysis must be understood as partial, best-available information. Greenpeace would welcome oil palm concession data being centrally and freely available.
 

Kontak:

Hikmat Soeriatanuwijaya, Greenpeace Southeast Asia Media Campaigner, 081380473866

Yuyun Indradi, Greenpeace Southeast Asia Forest Campaigner, 081915191979