Sidang Terbuka Gugatan Koalisi Melawan Limbah Dimulai Ditengah Kerusakan Lingkungan Sungai Cikijing Yang Semakin Parah

Siaran Pers - 2 Februari, 2016
Bandung/Jakarta, 2 Februari 2016. Setelah melewati empat kali sidang pemeriksaan persiapan, akhirnya hari ini gugatan Walhi Jawa Barat dan Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling) yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung kepada Bupati Sumedang memasuki tahap sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Bupati Sumedang digugat atas surat keputusannya yang memberikan izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke Sungai Cikijing kepada PT. Kahatex, PT. Five Star Textile Indonesia dan PT. Insan Sandang Internusa [1].

Sidang terbuka perdana dengan agenda pembacaan gugatan dengan nomor perkara 178/6/2015/PTUN-BDG tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Nelvy Christine S.H. M.H. yang mempunyai sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, dan Hakim anggota Retno Nawangsih S.H. dan Indah Mayasari S.H. M.H.. Pada persidangan tersebut, tiga perusahaan tekstil yang digugat IPLC nya mengajukan permohonan menjadi tergugat intervensi.

Kondisi Sungai Cikijing yang merupakan anak Sungai Citarum selama ini sudah dalam kondisi kritis. Menurut data pemantauan pemerintah pada tahun 2009-2015 Sungai Cikijing selalu berada dalam kondisi tercemar dan melebihi baku mutu kualitas air [2], bahkan sudah melebihi baku mutu air kelas IV [3]. Investigasi Greenpeace dan Walhi Jabar pada 2012 menemukan logam berat beracun perusak sistem syaraf dan penyebab kanker seperti Timbal (Pb) dan Merkuri (Hg) dalam air dan sedimen Sungai Cikijing [4]. Lebih mengkhawatirkan lagi, bahan kimia berbahaya seperti Pb dan Kadmium (Cd) telah ditemukan dalam tanah sawah lapisan olah dan juga Kromium (Cr) yang ditemukan dalam jerami dan beras di daerah Rancaekek [5].

“Meskipun kondisi Sungai Cikijing dan lingkungan sekitarnya telah tercemar parah, IPLC tetap diberikan kepada tiga perusahaan tekstil besar tersebut. Koalisi Melawan Limbah menuntut agar surat keputusan pemberian IPLC dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut”, Kata Dhanur Santiko, S.H. dari LBH Bandung.

Sementara itu menurut Dadan Ramdan, Direktur Eksekutif Walhi Jabar, “Ditengah-tengah kekecewaan terhadap kinerja Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Jabar, gugatan hukum terhadap pemberian IPLC ini menjadi tonggak penegakan hukum lingkungan. Koalisi Melawan Limbah mendukung proses pengadilan berjalan secara adil, transparan dan objektif”.

Ditambahkan oleh Adi M. Yadi, Ketua Pawapeling Bandung Raya, “Keputusan pemberian IPLC ini harus dicabut untuk mencegah kerusakan ekosistem Sungai Cikijing menjadi lebih parah lagi. Kerugian yang diderita oleh masyarakat dan lingkungan sudah begitu besar, kita tidak boleh bermain-main lagi”.

Ahmad Ashov Birry, Juru Kampanye Detox Greenpeace menambahkan “Apa yang terjadi di Rancaekek merupakan contoh nyata bahwa peraturan di Indonesia yang ada saat ini gagal dalam menyediakan perlindungan terhadap pencemaran yang telah meluas. Standard-standard yang ada tidak cukup komprehensif atau ketat, dengan penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum dapat dan harus menjadi langkah awal untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang terbebas dari bahan kimia berbahaya beracun (B3)”.

Koalisi Melawan Limbah mengajak masyarakat luas untuk ikut mengawasi jalannya pengadilan dengan ikut bergabung dalam gerakan #MelawanLimbah di www.melawanlimbah.org dan bersama-sama memilih masa depan Indonesia yang terbebas dari B3.

Kontak media:

  • Dhanur Santiko, Lembaga Bantuan Hukum Bandung, 0811-2220-363
  • Dadan Ramdan, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, 0821-1675-9688
  • Adi M Yadi, Koordinator Pawapeling, 0818-0956-7784
  • Ahmad Ashov Birry, Detox Campaigner Greenpeace Indonesia, 08111757246
  • Rahma Shofiana, Media Campaigner Greenpeace Indonesia, 08111461674

Catatan editor:

[1] http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Puluhan-Tahun-Mencemari-3-Perusahaan-Tekstil-Digugat/

[2] Hasil uji baku mutu air permukaan kelas II di Sungai Cikijing pada tahun 2009-2015 oleh BPLH Kabupaten Bandung.

[3] Data pemantauan BPLHD Jabar.

[4] Greenpeace Asia Tenggara dan Walhi Jawa Barat. Bahan Beracun Lepas Kendali. 2012. http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/Bahan-Beracun-Lepas-Kendali/

[5] Suganda et al. Evaluasi Pencemaran Limbah Industri Tekstil Untuk Kelestarian Lahan Sawah. Balai Penelitian Tanah Bogor. 2002.