Stop Pembiaran Peracunan Dengan Merkuri! Segera Ratifikasi Konvensi Minamata

Siaran Pers - 22 April, 2015
(Jakarta) Penggunaan merkuri dalam produk, katalis proses industri, juga sebagai sebagai produk utama dan produk samping dari kegiatan sektor pertambangan, minyak dan gasditemui di seluruh dunia. Di Indonesia dan di lebih dari 50 negara, perdagangan dan pemakaian merkuri di sektor tambang emas skala kecil cukup banyak dan tak terkendali.

Beberapa studi telah menunjukkan meningkatnya konsentrasi merkuri di lingkungan dan
rantai makanan. Pencemaran merkuri mengancam kesehatan masyarakat dan
keberlanjutan lingkungan. Perjanjian Minamata tentang Merkuri yang ditandatangani oleh
128 negara pada tgl.10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang, sepakat untuk mengurangi
dan menghentikan penggunaan merkuri pada beberapa produk dan proses pada tahun
2020 serta mengurangi pasokan dan mengendalikan perdagangan merkuri di seluruh
dunia. Namun demikian, sampai hari ini, baru 10 negara yang meratifikasi Perjanjian
Merkuri.

Di Indonesia, dampak merkuri terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan telah
terlihat nyata. Indonesia juga mengimpor merkuri secara ilegal dalam jumlah besar, paling
tidak 400 ton setahun, yang sebagian besar digunakan di tambang-tambang emas skala
kecil. Di beberapa lokasi, sudah ditemukan kasus-kasus serupa kasus Minamata Disease
dan kasus-kasus keracunan merkuri yang berdampak kritis di masyarakat setempat.
Pencemaran merkuri dari beberapa sumber lain seperti dari emisi pembangkitan listrik
tenaga batu-bara, industri semen, eksploitasi minyak bumi dan gas, terutama refineries,
berdampak luas dan panjang karena sifat merkuri yang bisa berpindah jauh dari sumbernya
dan berakumulasi di lingkungan dan mahluk hidup.

Untuk itu, 25 lembaga swadaya masyarakat dan jaringan masyarakat sipil, sepakat
mendesak Pemerintah Indonesia dan legislatif untuk mempercepat proses ratifikasi
Konvensi Minamata untuk Merkuri tahun ini. Agar tindakan-tindakan pencegahan dan
penanganan dampak merkuri terutama terhadap kesehatan masyarakat dan rantai
makanan dapat segera direalisasikan.

“Di komunitas permukiman sekitar pertambangan, keluarga petambang sering sekali menyimpan merkuri di bawah tempat tidur, di dalam lemari di rumah, dan di dapur mereka,” kata Yuyun Ismawati, Senior Advisor dari BaliFokus. “Negara harus melarang penggunaan merkuri dengan tegas, perbaiki tata kelola sektor pertambangan rakyat, perkenalkan teknologi alternatif, bersihkan lahan tercemar merkuri dan merespon dampak merkuri terhadap kesehatan sebagai Public Health Emergency.”

Perjanjian Minamata, yang ditandatangani pada Oktober 2013 oleh 128 negara,
menyepakati penghentian penggunaan merkuri pada produk-produk dan pada proses
industri yang menggunakan merkuri. Sayangnya, tidak ada kesepakatan global untuk
penghapusan merkuri di sektor PESK. Negara-negara yang memiliki PESK harus
menetapkan sendiri target pengurangan dan penghapusan merkuri di sektor PESK.
Pencemaran merkuri dari sektor lain juga telah menyebar luas ke lingkungan dan
ditemukan dalam air, udara, serta tanah. Pemantauan ECOTON sejak tahun 2001,
menunjukkan kontaminasi merkuri dalam air Kali Surabaya bersumber dari kegiatan
industri di kawasan Gresik dan Surabaya. Kandungan merkuri yang cukup tinggi terdeteksi
di dalam air sungai, lumpur sungai, kerang sungai dan di dalam rambut warga yang tinggal
di bantaran Kali Surabaya.

“Indikasi sebaran pencemaran merkuri lainnya dideteksi pada kelompok anak usia 10-12
tahun di wilayah Kenjeran yang mengalami penurunan daya tangkap memahami pelajaran
atau menderita gejala Slow Learner Syndrome,” kata Daru Rini dari Ecoton. “Pencemaran
sungai dan badan air oleh merkuri berdampak luas dan meningkatkan jumlah populasi
yang beresiko karena sifat pencemaran methyl merkuri yang bio-akumulatif dan bertahan
dalam jangka panjang.”

KRuHA mengungkapkan bahwa data dari beberapa daerah menunjukkan meningkatnya
keluhan dari beberapa PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) tentang pencemaran air
baku air minum oleh merkuri. "Menyediakan air yang bersih dan layak konsumsi
merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara,” kata Sigit Budiono
dari KRuHA. “Negara harus menjamin kualitas air yang dikonsumsi masyarakat aman dari
pencemaran racun-racun yang bersifat toksik. Kerjasama antar daerah di wilayah sumber
air yang sama, pemantauan lingkungan dan menindak para pencemar air harus
ditingkatkan.”

Lebih jauh lagi, Greenpeace menambahkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara
yang sangat tergantung pada PLTU Batubara untuk pemenuhan energinya. Pembakaran
batubara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah salah satu penyumbang utama
emisi merkuri yang dihasilkan manusia, di Amerika Serikat, saat ini PLTU Batubara adalah
penyumbang terbesar emisi merkuri. Menurut laporan UNEP pada tahun 2013,
pembakaran batubara menyumbang 27% emisi merkuri secara global. Sedangkan di
Indonesia, pada tahun 2012, PLTU berkontribusi sebesar 10% terhadap emisi merkuri
nasional.

"Rencana ambisius pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun 35.000 megawatt
pembangkit listrik baru sampai tahun 2019, yang mana lebih dari 60%-nya merupakan
PLTU Batubara, akan meningkatkan emisi merkuri dan menimbulkan dampak negatif
terhadap kesehatan masyarakat sekitar,” kata Arif Fiyanto, Kepala Kampanye Iklim dan
Energi Greenpeace Indonesia. ”Selain itu, rencana ini juga akan membuat komitmen
pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon penyebab perubahan iklim akan
semakin mustahil tercapai.”

Di bagian hulu, ICEL mencermati bahwa, impor merkuri dengan kode HS280540 untuk
bidang industri pertambangan emas telah dilarang menurut Peraturan Menteri
Perdagangan (Permendag) No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas
Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan
Bahan Berbahaya dengan ancaman sanksi administratif pencabutan pengakuan sebagai
importir. Namun demikian, sosialisasi dan implementasi peraturan ini belum tersosialisasi
dengan baik. Merkuri ‘ilegal’, baik impor maupun produksi lokal, banyak beredar dan dapat dibeli dengan mudah dan murah bahkan melalui perdagangan on line. Sementara itu,
beberapa peraturan sektoral (termasuk Peraturan Pemerintah tentang B3, PP 74 Tahun
2001) masih mengizinkan penggunaan merkuri dalam kadar tertentu untuk kegiatan
tertentu.

“Merkuri berdampak luas pada kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di
daerah maupun nasional," kata Hamong Santono dari INFID. “Memang ada implikasiimplikasi lanjutan sebagai konsekuensi ratifikasi suatu konvensi, tetapi pemerintah harus hadir dan menjamin hak rakyat untuk hidup sehat, akses terhadap informasi dan mendahulukan prinsip kehati-hatian dini dalam rencana dan implementasi kegiatan pembangunan.”

Atas alasan-alasan tersebut, sangat penting bagi pemerintah dalam waktu dekat
melakukan strategi penanggulangan penggunaan merkuri melalui:

  1. Evaluasi cepat dan komprehensif terhadap semua regulasi yang mengatur tentang atau terkait dengan merkuri (dari mulai pengadaan sampai penggunaan) sebagai satu kesatuan materi naskah akademik dan Rencana Implementasi Nasional (National Implementation Plan) untuk penyiapan ratifikasi Konvensi Minamata
  2. Menegakkan peraturan pelarangan impor dan perdagangan merkuri, terutama untuk digunakan di tambang emas skala kecil serta mencegah dan menindak upaya-upaya penambangan dan pembuatan merkuri lokal
  3. Meratifikasi Konvensi Minamata sebagai batu pijak akselerasi pengendalian, penanggulangan dan pemulihan dampak paparan merkuri di Indonesia dengan memperhatikan aspek stabilitas kesejahteraan masyarakat marginal, mendorong mata pencaharian alternatif dan bahan alternatif dalam produk dan proses industri tertentu yang saat ini berbasis merkuri
  4. Menyusun rencana dan tindakan untuk Program Aksi Respon Cepat Tanggap untuk dugaan keracunan merkuri di lokasi-lokasi tambang emas skala kecil di 23 provinsi;
  5. Melakukan pendataan dan menyusun rencana pemulihan dan rehabilitasi lahan tercemar merkuri.

SEKIAN

BaliFokus adalah lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian pada isu-isu kesehatan lingkungan dan melakukan promosi perbaikan kualitas hidup yang sehat dan lingkungan yang bebas racun.

Ecoton adalah LSM lingkungan hidup yang mendukung pemenuhan akses atas informasi, akses berpartisipasi dan akses atas keadilan bagi warga negara Indonesia dalam pengelolaan ekosistem sungai dan mendukung pemanfaatan sumber daya alam ekosistem lahan basah secara partisipatif dan berkelanjutan melalui kegiatan riset, edukasi dan advokasi.

Greenpeace Southeast Asia adalah bagian dari Greenpeace International, organisasi kampanye global yang independen yang bertindak untuk mengubah sikap dan perilaku, untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dan mempromosikan perdamaian.

KRuHA adalah Koalisi Rakyat untuk hak atas Air, jaringan masyarakat sipil yang mengadvokasi negara untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk air.

INFID atau International Forum on Indonesian Development adalah jaringan masyarakat sipil internasional yang bertujuan mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan di tingkat global.

Kategori