Tak Penuhi Tenggat Waktu, PLTU Batubara Batang Melanggar Hukum Jika Diteruskan

Siaran Pers - 8 Oktober, 2014
JAKARTA, 8 Oktober 2014: Greenpeace mempertanyakan dasar hukum kelanjutan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Batang, Jawa Tengah.

Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengutip pernyataan Deputi Infrastruktur Menko Perekonomian Luky Eko Wuryanto kepada Kantor Berita Kyodo (7 Oktober 2014) bahwa financial closing untuk proyek PLTU Batang diperpanjang sepanjang satu pekan hingga PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) mencapai kesepakatan.

“Greenpeace mempertanyakan landasan hukum atas perpanjangan tenggat waktu ini. Perpanjangan tenggat waktu ini bisa jadi melanggar hukum Indonesia,” tegasnya pada 8 Oktober 2014.

Pasalnya Peraturan Presiden No. 66 tahun 2013 menyatakan apabila perusahaan gagal menyelesaikan proses akusisi lahan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak dapat memenuhi tenggat waktu (6 Oktober 2014), maka kesepakatan antara pemerintah dan konsorsium akan berakhir dan proyek harus dibatalkan. Sebab itu kegiatan konsorsium di wilayah Batang harus segera dihentikan, hingga ada kejelasan hukum.

“Saat ini perusahaan telah gagal dalam memenuhi target pelepasan lahan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan, sebab itu legalitas perpanjangan proyek ini proyek Batang ini menjadi tanda tanya besar Arif menekankan.

Proyek PLTU Batang tidak dapat memenuhi tenggat waktu pertama, yaitu pada 6 Oktober 2012, demikian tenggat waktu kedua pada 6 Oktober 2013. Oleh karena itu Presiden mengeluarkan Perpres No 66 tahun 2013 yang menyatakan perpanjangan selama 12 bulan, dengan batas waktu 6 Oktober 2014, yaitu dua hari lalu.

Salah satu yang menjadi masalah utama adalah penolakan warga untuk menolak tanahnya. Roidi, salah satu perwakilan warga menegaskan penolakan dilancarkan lantaran warga tak ingin kehilangan lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. “Apa yang harus kami lakukan saat PLTU mencemari tanah dan air kami? Haruskah kami makan batu bara dan semakin termiskinkan?” tegasnya.

Arif melanjutkan, proyek sarat skandal tersebut kini membutuhkan dukungan finansial agar tetap dapat berjalan. “Saat ini pemerintah akhirnya memundurkan lagi proyek PLTU Batang, untuk mengamankan dukungan finansial dalam sepekan ini. Apabila konsorsium tak kunjung mendapatkan dana, maka proyek tersebut secara hukum harus dibatalkan.”

Greenpeace meminta The Japanese Bank for International Cooperation (JBIC) untuk segera menghentikan pendanaan terhadap proyek-proyek pengembangan energi fosil kotor seperti PLTU Batang. Tanpa pendanaan dari JBIC, proyek ini tidak dapat dilanjutkan.

Apalagi proyek US$4 juta yang digadang-gadang menjadi PLTU terbesar se-Asia Tenggara ini telah diwarnai oleh berbagai aksi kekerasan dan intimidasi oleh pihak keamanan swasta dan pihak ketiga yang disewa oleh perusahaan untuk menakuti warga. Selain itu perusahaan juga tak segan mengkriminalisasi warga.

Media Contact:

Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, 0811 180 5373

Rika Novayanti, Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia, 0811 1683 484


 

English Version

Batang Coal Fired Power Plant Project Misses The Deadline Again

JAKARTA, October 8, 2014: Greenpeace is raising questions about the dubious legality of the Batang coal fired power plant project in central Java.

Arif Fiyanto, Greenpeace Climate and Energy Campaigner, explained that yesterday Luky Eko Wuryanto, Deputy Minister for Infrastructure and Regional Planning of Coordinating Ministry of Economy announced that the financial closing for coal fired power plant has been extended by one week as they reach the process of finalizing the negotiations between PLN (the State Electricity Company) and PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI).

“Greenpeace questions how this extension could be legal, and posits that the extension may well be invalid under Indonesian law,” Arif said on Wednesday, October 8, 2014. 

According to Presidential Regulation No. 66 of 2013: if the companies fail to finish the land acquisition process for Batang in the time allotted, and fail to respect the deadline (October 6, 2014), the agreement between the government and consortium will end and the project must be canceled. Every single consortium activity in the village of Batang should therefore stop immediately, until a legality assessment has been concluded.

“Greenpeace notes that the companies have failed. Thus, the project’s legality is now very much in question. It is possible that the entire Batang project has just become illegal,” urged Fiyanto.

The project had already missed a first deadline in 6 October 2012. It missed a second deadline on 6 October 2013. Then the president himself issued Presidential Regulation No. 66 of 2013, which gave the Batang project yet another extension, for 12 months. That extension expired the day before yesterday, on October 6 of this year, 2014.

The company cannot move forward until it has resolved its land acquisition problems. Community Leader, Roidi, stated “What will the people of Batang do, if coal poisons our environment? What will happen to our fish and our crops? Will we eat coal? No. We will wind up with no jobs, no livelihoods, getting sicker and sicker and poorer and poorer.”

Fiyanto explained that the scandal-ridden project needs money to go forward. “Now, the Indonesian government has again pushed back the deadline to secure the desperately needed financial support for this project, by a week. If this week goes by without Batang’s Indonesian-Japanese consortium getting the money it needs, Batang will have to be cancelled.”

Greenpeace calls upon The Japanese Bank for International Cooperation (JBIC) to stop all plans to finance the Batang coal plant. Without JBIC money, the Indonesian-Japanese consortium involved in Batang cannot move forward. Greenpeace deplored that JBIC had previously pledged to support the dirty project.

The $4 billion project, which would become the largest coal fired power plant in Southeast Asia, has been plagued by violence, intimidation, abusive use of private security companies to harass villagers, cases of frivolous lawsuits as well as wrongful arrests, and is already dancing perilously on the edge of illegality.

Media Contact:

Arif Fiyanto, Greenpeace Indonesia Climate And Energy Campaigner, 0811 180 5373

Rika Novayanti, Greenpeace Indonesia Media Campaigner, 0811 1683 484

Kategori