Titik Api Mengungkap Kelemahan Moratorium Hutan Indonesia

Siaran Pers - 20 Juni, 2013
Jakarta, 20 Juni 2013 – Greenpeace hari ini mengungkap bahwa setengah titik api yang terdeteksi pada 11 hingga 18 Juni dimana asapnya sampai Singapura dan Malaysia, ternyata berada di kawasan yang seharusnya dilindungi oleh moratorium (penghentian sementara) konversi hutan Indonesia.

“Fakta bahwa api terus mempengaruhi kawasan memperlihatkan betapa lemahnya skema perlindungan hutan ditegakkan di Indonesia. Tetapi perusahaan-perusahaan juga harus bertanggung jawab memastikan rantai suplai mereka, berkomitmen kepada nol deforestasi dan menghentikan praktek-praktek melanggar hukum seperti pembukaan lahan dengan membakar yang merusak hutan dan udara kita,” ujar Yuyun Indradi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Analisa Greenpeace terhadap revisi terkini peta moratorium (PIPIB) juga menemukan masih ada lebih dari 10 juta hektar hutan primer dan sekitar 32 juta hektar hutan sekunder di Indonesia yang belum terlindungi secara hukum.

“Dalam setiap revisi jumlah hutan yang terproteksi secara legal di bawah moratorium terus berkurang – lebih dari enam juta hektar sudah berkurang sejak 2011. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru-baru ini menyatakan kepada Greenpeace akan berupaya lebih keras untuk memperkuat perlindungan lingkungan, dan pengurangan hutan terlindungi ini merupakan sinyal yang melemahkan dan harus segera diperkuat,” imbuh Yuyun.

Lebih dari 600.000 hektar lahan gambut, hutan primer dan hutan sekunder –kaya kandungan karbon yang jika dihancurkan akan menyumbang secara besar kepada emisi gas rumah kaca Indonesia—telah dikeluarkan dari peta moratorium terbaru.

Kurangnya data terkini dan transparansi menciptakan kebingungan mengenai hutan mana yang sebenarnya terlindungi moratorium. Berdasarkan data terbaik yang tersedia, moratorium hutan tumpang tindih dengan 5,5 juta hektar kawasan yang izinnya telah diberikan untuk dijadikan perkebunan kayu dan minyak sawit, penebangan selektif atau pertambangan. 

Pemerintah harus meninjau kembali konsesi-konsesi yang telah diberikan, meningkatkan transparansi dalam hal pemberian izin, menciptakan basis data lahan rendah karbon yang kredibel sebagai alternatif dari perusakan lahan tinggi karbon serta melakukan rencana penggunaan lahan yang jelas.

Kontak:

Hikmat Soeriatanuwijaya, Greenpeace Southeast Asia Media Campaigner, 081380473866

Yuyun Indradi, Greenpeace Southeast Asia Forest Campaigner, 081915191979