Warga Batang Desak Hatta Rajasa Batalkan Proyek MP3EI PLTU Batubara Batang

Siaran Pers - 30 April, 2013
(Jakarta, 30 April 2013) Sekitar 700 orang perwakilan warga Batang yang tergabung dalam Paguyuban Rakyat Batang Berjuang Untuk Konservasi kembali datang ke Jakarta untuk melakukan aksi penolakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara berkapasitas 2.000 megawatt yang akan dibangun di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Aksi yang didukung oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Semarang (LBH) Semarang, dan Greenpeace kali ini ditujukan kepada Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Warga Batang mendesak Menteri Koordinator Bidang Perekononomian dan Ketua Pelaksana Harian MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) tersebut, untuk menghentikan dan membatalkan rencana pembangunan PLTU Batubara Batang.

Pemerintah menunjuk PT. Bhimasena Power Indonesia (PT.BPI) --konsorsium yang terdiri dari tiga perusahaan yaitu Adaro Power,  dan dua perusahaaan Jepang, J-Power, dan Itochu-- sebagai pihak yang akan membangun PLTU Batubara, yang diklaim sebagai PLTU Batubara yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

“Kami mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang mega-proyek MP3EI. Pembangunan seharusnya mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat Indonesia. “Rencana pembangunan PLTU Batubara Batang, merupakan contoh bagaimana proyek MP3EI sama sekali tidak memperhitungkan keselamatan warga. “Bagi kami kepanjangan yang paling tepat dari MP3EI adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Penghancuran Ekologi Indonesia”, kata Ridwan Bakar, aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Lima desa di Batang akan terkena dampak dari proyek ini, yaitu Desa Karanggeneng, Roban, Ujungnegoro, Wonokerso, dan Ponowareng. Proyek raksasa ini akan menggunakan lahan seluas 370 hingga 700 hektar, yang mencakup lahan pertanian produktif, sawah beririgasi teknis seluas 124,5 hektar dan perkebunan melati 20 hektar, dan sawah tadah hujan seluas 152 hektar. Bukan hanya itu, yang paling mengejutkan adalah PLTU ini akan dibangun di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban, yang merupakan kawasan kaya terumbu karang dan wilayah tangkapan ikan nelayan di Pantai Utara Jawa.

“Kami hanya menginginkan hidup yang damai, hidup yang bebas dari ancaman ketakutan dan penindasan.” kata Ibu Sutiamah, Perwakilan Warga Batang. “Sejak proses pembangunan PLTU Batubara Batang dimulai, kenyamanan dan kedamaian kami dirampas, hidup kami penuh ketakutan. Kami hanya menginginkan satu hal, batalkan rencana pembangunan PLTU Batubara Batang di kampung kami. Untuk itulah kami datang hari ini ke kantor Bapak Hatta Rajasa, meminta kebijaksanaannya untuk mendengarkan suara rakyat” imbuhnya.

Batubara merupakan bahan bakar fosil terkotor, selain menjadi penyumbang utama emisi karbon penyebab perubahan iklim, pembakaran batubara di PLTU juga melepaskan berbagai polutan beracun ke udara seperti NOx, SOx, PM 2,5 dan Mercuri. Polutan-polutan beracun ini menyebabkan berbagai dampak serius bagi kesehatan warga disekitar PLTU[1].

“Sikap pemerintah yang tetap bersikeras melanjutkan rencana pembangunan PLTU Batubara di Batang,  menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan warga di bawah kepentingan pengusaha. Rencana ini bukan hanya bertolak belakang dengan komitmen Presiden SBY untuk mengurangi emisi karbon dari Indonesia, tetapi juga  bertentangan dengan semangat MP3EI yaitu mengutamakan proyek pembangunan yang berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari Indonesia”, kata Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Selain mengancam kelestarian  lingkungan dan kesehatan  warga sekitar, dalam proses pembangunannya, PLTU Batang juga telah menimbulkan berbagai ekses negatif terhadap warga yang menentang keras rencana pembangunan proyek raksasa ini. Ada 7 orang warga Batang yang dikriminalisasi oleh pemerintah karena penolakan mereka  terhadap rencana pembangunan PLTU Batang yang berdampak menghancurkan lingkungan. Kelima orang yang diadili di Pengadilan Negeri Semarang telah mendapatkan vonis yang beragam. Casnoto dan M. Ali Tafrihan mendapatkan putusan bebas karena mereka tidak terbukti bersalah, kemudian 3 warga lain yaitu, Riyono, Kirdar Untung dan Sabarno mendapatkan putusan pidana penjara selama 5 bulan 5 hari dipotong masa tahanan selama 5 bulan 4 hari.

"Kriminalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap 7 orang warga Batang ini merupakan sebuah ketidaktaatan pemerintah terhadap UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab, di dalam pasal 66 yang berbunyi: Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, dan jelas kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia,” kata Wahyu Nandang Herawan, staff LBH Semarang.

 

Kontak Media:

Ridwan Bakar, YLBHI, 081388544332

Wahyu Nandang Herawan, LBH Semarang, 085727221793

Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, 0811-1805373

Sutiamah, Warga Roban

Rahma Shofiana, Jurukampanye Media Greenpeace Indonesia, 08111461674



[1] Menurut perhitungan yang dilakukan Greenpeace, jika rencana pembangunan PLTU Batubara raksasa ini dilanjutkan, maka PLTU Batang akan melepaskan emisi karbon sebesar  10.8 juta ton CO2 pertahun. PLTU Batubara ini juga akan melepaskan polutan-polutan beracun lain dalam jumlah yang sangat besar, seperti SOx sebesar 16200 ton pertahun, NOx sebesar 20200 ton pertahun, dan PM 2,5 sebesar 610 ton pertahun

Kategori