Warga Batang Meminta Jokowi Mengutamakan Ketahanan Pangan Daripada PLTU Batubara

Siaran Pers - 13 April, 2015
Jakarta, 13 April 2015. Megaproyek PLTU Batubara di Batang telah menggunakan cara-cara represif terhadap warga Ujungnegoro, Karanggeng, Ponowareng, Wonokerso yang masih mempertahankan lahan mereka dari rencana Pembangunan Proyek ini. Hal ini disampaikan oleh para warga yang lahan sawahnya diurug, hingga tidak mendapatkan suplai air. Akses masuk ke lahan mereka juga telah ditutup dengan tanggul setinggi lebih dari tiga meter. Warga mengatakan pengurugan dan pembuatan tanggul ini akan mengakibatkan lahan mereka kekeringan yang berujung pada kegagalan panen. Beberapa alat berat sudah berada di lokasi, dan dijaga ketat oleh aparat bersenjata.

“Pola ini serupa dengan pola-pola Orde Baru yang diterapkan di beberapa wilayah PLTU Batubara yang sudah berdiri seperti di Cirebon dan Cilacap, ujar Arif Fiyanto Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia. “Warga tidak seharusnya mendapatkan intimidasi seperti ini, apa yang mereka lakukan hanyalah mempertahankan hak untuk keberlangsungan hidup mereka”, tegasnya.

Megaproyek Batang yang menggunakan energi kotor batubara ini telah menciptakan beberapa masalah di daerah yang diusulkan. Mulai dari intimidasi, pelanggaran hak asasi manusia, hingga kriminalisasi pengunjuk rasa untuk pembebasan lahan secara paksa, sehingga proyek ini penuh dengan pelanggaran. Pembangunan PLTU yang diklaim terbesar se-Asia Tenggara ini, belum memulai pembangunannya tetapi sudah menyengsarakan warga lokal yang mempertahankan tanah miliknya. 

Selama 4 tahun, warga yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeng, Ponowareng, Wonokerso) menolak rencana pembangunan PLTU di Batang. Berbagai usaha telah mereka lakukan, mulai dari audiensi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perekonomian, bahkan hingga berangkat menemui investor ke Jepang.

Saat ini, sekitar 10% dari 226 hektar lahan yang dibutuhkan untuk PLTU tetap dipertahankan oleh pemiliknya dan mereka tidak bersedia menjualnya sehingga hingga saat ini masalah pembebasan lahan belum terselesaikan. Para pemilik tanah ini menolak untuk menjual tanah mereka karena mereka tidak ingin kehilangan mata pencaharian mereka satu-satunya summber kehidupan mereka.

Area yang diusulkan untuk Pembangkit Listrik Batubara terletak di atas sawah yang subur dan kawasan tangkap ikan yang sangat produktif bagi petani dan nelayan di daerah sekitar. Masyarakat khawatir bahwa mata pencaharian mereka akan hancur jika PLTU tetap dibangun.

“Saya dipenjara selama tujuh bulan karena menentang pembangunan PLTU Batang, dan menolak menjual lahan saya ke PT. BPI. Saya mendekam di penjara dari Bulan Mei sampai Bulan Desember tahun 2014, dan di dalam penjara saya meminta seluruh keluarga saya untuk memilih Jokowi dalam pilpres kemarin, karena saya percaya Presiden Jokowi akan menepati janji yang disampaikannya ketika pilpres dulu, bahwa dia akan mendengar suara warga yang menolak pembangunan PLTU Batang,  tapi hari ini sepertinya Jokowi lebih mengutamakan investor daripada rakyat. Namun saya masih berharap Presiden Jokowi akan menepati janjinya dan mendengar suara rakyat Batang” Kata Pak Cayadi, Warga Karanggeneng.

Kontak:

Arif Fiyanto, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, 08111805373
Rahma Shofiana, Jurukampanye Media Greenpeace Indonesia, 08111461674