Greenpeace menantang Industri Kelapa Sawit dan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggundulan hutan

Siaran Pers - 28 Agustus, 2008
Sebuah dialog yang diselenggarakan Greenpeace minggu ini menyediakan wahana bagi pelaku kunci industri kelapa sawit Indonesia untuk menyatakan kesungguhan mereka mendukung jeda atau moratorium deforestasi. Moratorium bagi semua bentuk konversi hutan termasuk penebangan komersil sangat dibutuhkan guna mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia, menjaga keanekaragaman hayati yang kaya serta melindungi penghidupaan jutaan orang di seluruh Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat yang bergantung pada hutan.

Dialog Greenpeace dengan para pelaku kunci di Industri kelapa sawit di selenggarakan pada 26 Agustus 2008. Dialog yang bertajuk “Dapatkah Industri Kelapa Sawit Menghentikan Deforestasi di Indonesia?” bertujuan untuk menyosialisasikan tujuan kampanye Stop Deforestasi Greenpeace melalui pemaparan kriteria moratorium. Puluhan produsen dan pemasok besar termasuk Unilever, Sinar Mas hadir dalam acara ini termasuk perwakilan pemerintah dan SPKS.

Dialog bertajuk "Dapatkah Industri Kelapa Sawit Menghentikan Deforestasi di Indonesia?" bertujuan untuk menyosialisasikan tujuan kampanye Stop Deforestasi Greenpeace melalui pemaparan kriteria moratorium. Puluhan produsen dan pemasok besar termasuk Unilever, Sinar Mas hadir dalam acara ini beserta perwakilan pemerintah dari Departemen Pertanian penasihat senior Program Aceh Hijau dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

"Jelas bahwa industri menginginkan kelapa sawit dari sumber yang berkelanjutan. Namun kenyataan di lapangan justru lebih jelas menunjukkan penggundulan hutan terus terjadi dan masyarakat terus menderita akibat tata kelola buruk serta eksploitasi oleh perusahaan kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab. RSPO telah membuktikan bahwa mereka belum dapat menyelesaikan masalah yang mendesak ini. Moratorium dapat menyediakan ruang yang dibutuhkan bagi industri, pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama demi sebuah solusi jangka panjang," ujar Bustar Maitar, juru kampanye hutan Asia Tenggara.

Moratorium deforestasi merupakan suatu mekanisme untuk menghentikan penghancuran hutan sementara menyediakan waktu dan ruang yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kawasan fungsi lindung serta kawasan yang diperuntukkan untuk penggunaan hutan yang bertanggung jawab secara ekologis dan berkeadilan sosial.

Perusahaan-perusahaan pengguna kelapa sawit terbesar di dunia telah menggeser posisi kebijakan mereka dan menyatakan dukungan mereka terhadap moratorium deforestasi. Salah satu perusahaan pengguna kelapa sawit terbesar di dunia, Unilever, telah menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap moratorium deforestasi akibat perluasan kelapa sawit di Indonesia. Unilever menyadari bahwa menangguk laba di atas pengrusakan hutan bukanlah cara berbisnis yang baik dan akan mengakibatkan adanya beban "karbon" yang semakin hari semakin dianggap sebagai beban dan risiko investasi. (1). 

Saat ini Unilever sedang melakukan negosiasi dengan beberapa perusahaan multinasional di bidang makanan, kosmetik serta bahan bakar nabati demi membangun koalisi di antara mereka guna mendukung moratorium. Industri kelapa sawit di Indonesia seharusnya merespon kemungkinan terjadinya penolakan pasar, khususnya dari Eropa, dan menggunakan kesempatan ini untuk meletakkan landasan bagi terwujudnya kelapa sawit dari sumber berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar.

"Industri kelapa sawit sudah seharusnya tidak lagi menangguk laba dari lemahnya tata kelola, tetapi tampil sebagai solusi bagi pembenahan tata kelola yang dibutuhkan. Pemerintah sebaiknya menanggapi seruan pihak industri dengan segera menerapkan moratorium deforestasi di seluruh Indonesia", tegas Bustar.

Other contacts: Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, +6281344666135, Adhityani Arga, Juru Kampanye Media Greenpeace Asia Tenggara, +6281398099977,

Notes: (1) Laporan terbaru Greenpeace “Beban Karbon Terselubung Pada Sektor Kelapa Sawit Indonesia”, mengkaji risiko yang dihadapi perusahaan yang menggunakan minyak kelapa sawit sebagai akibat dari kegiatan para pemasoknya. Laporan ini memperkirakan, mengambil kasus Unilever sebagai contoh, diperkirakan perusahaan tersebut akan dibebani €714 per tahun merujuk asumsi harga CO2 per ton mencapai €30 dengan hampir setengah jumlah emisi GRK dari rantai pasokan berasal dari produsen minyak kelapa sawit Indonesia. Greenpeace meluncurkan laporan bernada keras bertajuk ”Membakar Kalimantan” yang mengungkapkan bagaimana para pemasok minyak kelapa sawit mendorong terhadinya deforestasi di propinsi Kalimantan, mengakibatkan meningkatnya emisi GRK serta mengancam satwa langka seperti orangutan. http://www.greenpeace.org/seasia/en/press/reports/how-unilever-palm-oil-supplier Sejak tahun 1990, 28 juta hektar hutan Indonesia – dengan ukuran sama dengan Ekuador – telah dihancurkan, sebagian besar akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Permintaan akan minyak kelapa sawit diperkirakan akan meningkat berlipat ganda; dua kali lipat pada tahun 2030 dan tiga kali pada tahun 2050 dibandingkan dengan tahun 2000.

Kategori