JALAN TRANS-PAPUA – Ancaman Nyata Bagi Hutan dan Masyarakat Asli: Greenpeace, FOKER

Siaran Pers - 25 Juni, 2008
Greenpeace dan FOKER (Forum Kerjasama LSM Papua memperingatkan pemerintah Indonesia karena telah menutup-menutupi ancaman dan risiko yang harus dihadapi hutan dan masyarakat asli Papua atas rencana pembangunan jalan Trans-Papua.

Greenpeace dan FOKER (Forum Kerjasama LSM Papua memperingatkan pemerintah Indonesia karena telah menutup-menutupi ancaman dan risiko yang harus dihadapi hutan dan masyarakat asli Papua atas rencana pembangunan jalan Trans-Papua.

"Membuka akses jalan ke dalam hutan Papua demi pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar tidak hanya akan mengakibatkan penyusutan keanekaragaman hayati yang tak terpulihkan, tetapi juga akan memiliki dampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat Papua," ujar Bustar Maitar, juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Jalan sepanjang 4.500 km yang akan menghubungkan propinsi Papua dan Papua Barat akan melintasi kawasan konservasi yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. 

"Kami meminta pemerintah dan masyarakat Papua untuk mewaspadai kebijakan percepatan pembangunan Papua khususnya rencana pengembangan infrastruktur yang didorong oleh rencana eksploitasi sumber daya alam atas nama kesejahteraan bagi masyarakat Papua," Bustar menambahkan. 

FOKER LSM Papua dengan dukungan Greenpeace Asia Tenggara berencana menyelenggarakan serangkaian konsultasi publik antara Juli dan Desember 2008 guna mengkaji risiko tak-terhindarkan yang akan dihadapi kehidupan sosial dan lingkungan Papua akibat pembangunan jalan Trans-Papua ini. Hasil konsultasi publik ini akan menjadi rujukan utama bagi FOKER LSM Papua melaksanakan Kajian Lingkungan Strategis terhadap kebijakan percepatan pembangunan Papua. Hasil kajian tersebut merupakan landasan bagi FOKER LSM Papua menuntut pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut akan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Papua.  

Pembangunan infrastruktur, dalam hal ini jalan Trans-Papua, merupakan prioritas dari INPRES No. 5/2007 (tentang Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat). Pembangunan infrastruktur secara umum diakui sebagai cara untuk membuka akses terhadap wilayah-wilayah terpencil. Kendati demikian, belajar dari wilayah Indonesia lainnya, pembangunan infrastruktur justru merupakan mengancam tanah adat, dan saat yang sama merusak kesatuan ekosistem hutan hujan tropis yang tersisa di Papua, kecuali jika seluruh pihak bersungguh-sungguh memperbaiki tata kelola (governance) pengurusan wilayah. 

"Inpres tersebut telah menempatkan masyarakat Papua sebagai obyek pembangunan. Percepatan pembangunan belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat Papua; kami khawatir, kebijakan tersebut justru akan mempercepat proses penghancuran Tanah Papua dan masyarakat Papua. Kami percaya ada banyak peluang bagi Tanah Papua untuk mengembangkan ekonomi serta memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat tanpa mengancam keberadaan tanah adat dan hutan yang tersisa," ujar Septer Manufandu, Sekretaris Eksekutif FOKER.

Other contacts: Bustar Maitar, Juru kampaye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, +62 813 44 666 135 Septer Manufandu, Sekeretaris EOKER (Forum Kerja sama LSM Papua), +62 812 4876 32

Notes: Lampiran 1. Ancaman dan Resiko Tak-Terhindarkan Rencana Pembangunan JalanTrans-Papua 1. Dilema membuka daerah terpencil • Membuka akses bagi wilayah-wilayah terpencil di Tanah Papua merupakan sebuah dilema. Di satu sisi tindakan ini menjanjikan kemajuan dan kesejahteraan namun di sisi lain dapat menjadikan masyarakat Papua semakin tergantung terhadap pihak luar. [Indikator: Pertumbuhan jumlah pangkalan ojek per kecamatan per tahun] • Membuka akses Papua menyediakan lebih banyak peluang pemasukan bagi pendapatan daerah. Kendati demikian hal ini dapat menimbulkan beban lebih besar yang belum tentu akan berbuah keuntungan dari investasi masa depan [Indikator: Jumlah Peraturan Daerah Khusus [Perdasus] dan Peraturan Daerah Propinsi [Perdasi] yang bertujuan melindungi dan menjamin investasi untuk lima tahun ke depan (2006-2011)] • Jalan Trans-Papua akan membuka akses bagi pengerukan kekayaan alam yang tidak terkendali kecuali ada perbaikan tata kelola (governance) secara bersungguh-sungguh [Indikator: Pertumbuhan jumlah jasa pengolahan kayu/kabupaten/tahun] 2. Tata kelola yang buruk dan korupsi • Jumlah nilai anggaran pemerintah untuk memelihara, memperbaiki dan merehabilitasi jalan serta infrastruktur lain tidak sesuai dengan kualitas jalan dan infrastruktur di lapangan. • Kurangnya pengalaman dan buruknya kualitas kontraktor setempat dalam pembangunan jalan skala besar akan menciptakan peluang korupsi dan monopoli perusahaan-perusahaan tertentu. • Kualitas pengawasan serta pemantauan pembangunan oleh instansi pemerintah yang buruk akan menghasilkan jalan dengan kualitas yang buruk dan membuka peluang korupsi. [Indikator: Jumlah APBN dan APBD per km jalan per tahun] 3. Tanah Adat • Pengakuan hak atas tanah adat oleh negara masih merupakan masalah yang dilematis apabila terbatas hanya berupa sertifikat tanah. • Pengembangan jalan Trans-Papua merangsang pertumbuhan kawasan, meningkatkan arus pendatang dan menimbulkan pergeseran nilai dan fungsi tanah sekedar menjadi komoditas yang dapat dipindahtangankan. • Pergeseran nilai dan fungsi tanah akan menimbulkan ketegangan sosial dalam konteks konflik tanah diantara masyarakat adat sendiri serta antara masyarakat adat dengan masyarakat pendatang. [Indikator: Jumlah konflik tanah/tahun (sumber: Badan Pertanahan Nasional)] 2. Kesatuan (integritas) tutupan hutan dan fungsi hutan • Pembukaan akses terhadap kawasan hutan secara tidak terhindarkan akan menjadi jalur masuk eksploitasi hutan secara tidak terkendali. • Pengembangan jalan yang melintasi hutan alam akan secara tidak terhindarkan membongkar kesatuan (integritas) ekosistem hutan dan mendorong merosotnya fungsi hutan. • Jalan sebagai fasilitas transportasi produksi menjadi penting bagi investasi berbasis hutan berskala besar. Deforestasi yang pesat tidak terhindarkan. [Indikator: Tingkat deforestasi (ha)/tahun)]