Perkebunan di Riau yang di miliki dua perusahaan besar APRIL dan APP.
Gubernur Wan Abu Bakar memberikan
pernyataan tersebut saat berpidato diseminar perubahan iklim dengan
pembicara Dr Roger Sedjo, ahli hutan dan iklim anggota Panel
Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim PBB atau The
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), yang berlangsung
di Pekanbaru, Riau. Gubernur menyatakan keprihatinannya terhadap
penderitaan berkepanjangan yang melanda masyarakat Riau akibat
bencana asap, banjir dan kekeringan yang nyata dipicu oleh alih
fungsi hutan dan lahan gambut yang agresif untuk pembangunan kelapa
sawit dan hutan tanaman industri.
"Moratorium atau jeda ini merupakan
langkah pertama dan kesempatan bagi pemerintah setempat, masyarakat
yang tinggal di sekitar hutan serta pemangku kepentingan lainnya
untuk memperbaiki tata kelola kehutanan. Ini merupakan perkembangan
yang menggembirakan dan mengikuti langkah serupa yang dirintis para
Gubernur Papua dan Aceh," ujar Arief Wicaksono, penasihat politik
Greenpeace Asia Tenggara. "Langkah berikutnya adalah sebuah
keputusan Gubernur yang dapat mempercepat penyusunan perencanaan
tata ruang Riau dan penyelesaian konflik lahan yang belum
terselesaikan antara masyarakat setempat dan perusahaan pemegang
konsesi," tambahnya.
Penghancuran hutan gambut Indonesia
menyumbang 4 persen dari emisi gas rumah kaca (GRK) dunia yang
menjadikan negara ini sebagai penyumbang emisi GRK terbesar ketiga
di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina. Riau, propinsi kecil di
pulau Sumatra, merupakan tuan rumah bagi 25 persen industri kelapa
sawit Indonesia dan ada rencana untuk melakukan perluasan sampai
dengan 200 persen. Hal ini akan membawa dampak kerusakan yang besar
bagi lahan gambut Riau yang merupakan cadangan 14.6 milyar ton
karbon, setara dengan emisi gas rumah kaca dunia selama
setahun.
"Pemerintah Indonesia tidak boleh
membuang waktu. Segera nyatakan moratorium nasional untuk konversi
hutan guna menghentikan lingkaran setan pengeringan lahan gambut,
kebakaran hutan yang berujung pada hilangnya keanekaragaman hayati
akibat rusaknya hutan," ujar Zulfahmi, juru kampanye hutan
Greenpeace Asia Tenggara yang berbasis di Sumatra. "Unilever sudah
menanggapi kampanye Greenpace melawan pengrusakan hutan demi minyak
sawit dengan berjanji untuk memastikan bahwa 50 persen dari pasokan
sawit bagi Eropa berasal dari produsen yang tidak merusak hutan
pada tahun 2012, serta berjanji bahwa 200 persen pasokan globalnya
mendapatkan sertifikasi pada tahun 2015," tambahnya.
Moratorium akan berlaku hingga
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Riau secara sah
ditetapkan dengan keterlibatan aktif masyarakat dan para pihak
lain. Greenpeace bersama dengan organisasi lingkungan lain yang
telah lama melakukan kampanye untuk reformasi tata kelola kehutanan
di Riau, JIKALAHARI, WALHI Riau dan Yayasan Tesso Nilo, menyambut
baik pernyataan Gubernur Riau dan mendesak adanya tindakan konkrit.
(1)
Other contacts: - Arief Wicaksono, Penasehat Politik, Greenpeace Asia Tenggara, 08159704400 , 
- Susanto Kurniawan, Koordinator, JIKALAHARI, 08127631775, 
- Rusmadya, Direktur Eksekutif, Yayasan Tesso Nilo, 081365422373, 
- Johny S. Mundung, Direktur Eksekutif, WALHI Riau, 07617097844, 
Notes: (1) JIKALAHARI merupakan sebuah konsorsium dari 29 LSM di Riau yang bertujuan melindungi hutan dengan nilai konservasi tinggi yang tersisa di Riau. Yayasan Tesso Nilo adalah sebuah LSM yang fokus pada pengembangan masyarakat di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo. WALHI Riau adalah bagian dari organisasi lingkungan terbesar di Indonesia, WALHI.