Para delegasi yang menghadiri pertemuan ASEAN+3 di Bangkok, Thailand, hari ini dikejutkan dengan aksi Greenpeace yang memasang foto-foto korban bencana nuklir Chernobyl beserta spanduk bertajuk ‘Nuklir bukan solusi’. Para aktivis meminta negara ASEAN agar tidak membahayakan masyarakatnya dengan investasi energi nuklir yang mahal dan berisiko tinggi, sebaliknya melakukan investasi pada sumber energi yang aman yakni energi terbarukan.
"Pemerintah Thailand seharusnya
menyadari bahwa energi nuklir bukanlah solusi perubahan iklim,
malahan melemahkan pertahanan energi negara dan bersifat tidak
aman. Industri nuklir masih diwarnai berbagai kecelakaan dan penuh
dengan kebohongan dan ketidakmampuan. Tragedy Chernobyl dapat saja
terulang pada reaktor nuklir 'renaissance' masa kini," ujar Tara
Buakamsri, manajer kampanye Greenpeace. "Kami menyerukan pada para
pemimpin ASEAN dan pemerintah Thai agar tidak terbujuk oleh
industri nuklir yang ingin meningkatkan keuntungan mereka dan
sebaliknya memimpin sebuah 'Revolusi Energi' dengan diterapkannya
teknologi energi terbarukan yang bersih dan hijau.
Ledakan yang terjadi di reaktor
nuklir Chernobyl 22 tahun silam tercatat dalam sejarah sebagai
bencana nuklir sipil terbesar di dunia. Akibatnya dirasakan di
seluruh dunia dan masih tersisa hari ini. Sebuah penelitian oleh
Greenpeace di tahun 2006 dalam rangka memperingati 20 tahun bencana
Chernobyl memperkirakan bahwa angka kematian sebagai akibat jangka
panjang bencana tersebut hampir mencapai 100,000 orang.
Selain biaya yang terus meningkat,
reaktor baru yang dimaksudkan menggunakan pengamanan pasif mulai
menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Flamanville 3 di
Prancis dan Olkiuloto 3 di Finlandia dirancang dan
digembar-gemborkan sebagai bagian dari generasi nuklir baru yang
aman. Namun sebaliknya, di tahun kedua konstruksi Olkiuloto 3 pada
bulan Mei 2008, otoritas keamanan nuklir melaporkan 1,500 kasus
permasalahan kualitas dan keamanan. Kasus-kasus seperti ini dapat
meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan parah.
Pemerintah Thailand merencanakan
pembangunan empat pembangkit listrik tenaga nuklir yang
masing-masing bernilai $1 milyar. Untuk itu pihak pemerintah
merencanakan sebuah kampanye humas besar-besaran untuk mengangkat
citra industri nuklir guna memperoleh simpati publik Thailand.
Sedangkan di Indonesia, kegiatan
pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di semenanjung Muria,
Jawa Tengah dihentikan sementara setelah munculnya fatwa pada tahun
2007 oleh kelompok agama setempat, Nahdatul Ulama Jepara, yang
mengharamkan pembangunan tersebut lantaran berada di atas lahan
rawan gempa vulkanik dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat
sekitar. Namun pemerintah belum menyatakan pembatalan rencana
pembangunan reaktor nuklir tersebut.
"Pemerintah Indonesia tidak boleh
dengan begitu saja mengabaikan penolakan masyarakat dan kelompok
agama di sekitar lokasi rencana pembangunan pembangkit listrik
tenaga nuklir," ujar Tessa de Ryck, juru kampanye nuklir
Greenpeace, "Pemerintah Indonesia tidak seharusnya memberikan
perhatian begitu besar pada sesuatu yang begitu berbahaya dan
menghabiskan begitu banyak uang. Seharusnya pemerintah menunjukkan
komitmennya untuk memerangi perubahan iklim dengan memilih sumber
energi terbarukan yang berlimpah di alam Indonesia. Inilah
opsi-opsi aman dan bersih yang dapat menjamin kemerdekaan energi
bagi generasi masa depan."
Greenpeace berpendapat bahwa tidak
ada ruang bagi energi nuklir dalam upaya dunia mengurangi emisi gas
rumah kaca yang ditargetkan mencapai setengahnya pada tahun 2050
guna menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim. Sebaliknya,
Greenpeace menyerukan 'Revolusi Energi', sebuah konsep berbasis
sumber energi terbarukan dan efisiensi energi. Negara-negara yang
memilih untuk menggunakan energi nuklir akan menemukan bahwa
kemerdekaan dan pertahanan energi mereka bergantung pada segelintir
negara dan perusahaan yang memiliki teknologi dan bahan bakar
nuklir.
Other contacts: Tessa De Ryck, Juru Kampanye Nuklir Greenpeace Asia Tenggara, +62 813 8323 1803
Adhityani Arga, Juru Kampanye Media Greenpeace Asia Tenggara, +62 813 980 999 77
VVPR info: Arie Rostika Utami, Asst Media Campaigner, +62 811 177 0920