Kepo hutan: Lindungi hutan dengan keterbukaan informasi

Tentang peta

Peta interaktif ini, diprodusi dengan teknologi sumber terbuka yang disediakan Global Forest Watch, didesain sebagai alat untuk membantu siapa saja yang bekerja di bidang perubahan penggunaan lahan, pertanian perkebunan industri dan konservasi di Indonesia.

Peta ini dikembangkan untuk mendukung ambisi berani Presiden Joko Widodo untuk melindungi dan merestorasi lahan gambut serta kegiatan Badan Restorasi Gambut yang baru dibentuk menyusul bencana kebakaran 2015. Peta ini juga merupakan suatu tolak ukur bagi inisiatif Satu Peta atau One Map pemerintah yang bertujuan menggabungkan semua data pemanfaatan dan kepemilikan lahan di dalam satu pangkalan data.

Lahan gambut yang terbakar dan telah ditanami dengan bibit kelapa sawit  dekat habitat orangutan Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, 27 Oktober 2015 (Photo: Greenpeace) Lahan gambut yang terbakar dan telah ditanami dengan bibit kelapa sawit dekat habitat orangutan Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, 27 Oktober 2015 (Photo: Greenpeace)

Fungsi utama peta ini adalah memberikan transparansi lebih mengenai pihak-pihak penguasa lahan dan apa yang terjadi di dalam wilayahnya. Sebelumnya informasi sejauh ini tidak tersedia bagi publik walaupun ada kepentingan publik yang sangat kuat untuk keterbukaan ini.

Kebakaran parah yang menyebar di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2015 adalah hasil kerusakan hutan, deforestasi dan pengeringan lahan gambut yang terjadi selama puluhan tahun oleh perusahaan yang terlibat pembukaan lahan untuk perkebunan, kegiatan penebangan kayu, dan pertambangan.

Kegiatan mereka menciptakan kondisi yang sempurna untuk terjadinya suatu kobaran api besar, suatu kebakaran yang menurut Bank Dunia diperkirakan merugikan ekonomi Indonesia banyak Rp. 221 triliun (sekitar 16.1 milyar USD). Setiap tahun terjadi rata-rata 110.000 kematian dini di seluruh Asia Tenggara yang disebabkan oleh kebakaran dan asap yang terkait, dan jumlah ini mencapai 300.000 pada tahun-tahun terjadinya El NiƱo antara lain tahun 2015.

Dengan tingginya kerugian terkait kegiatan perusahaan perkebunan dan penebangan kayu, publik berhak mengetahui perusahaan apa saja yang aktif di lahan tempat terdapatnya titik api kebakaran, wilayah dengan gambut dalam, dan di mana terjadi deforestasi. Hanya dengan transparansi kepemilikan lahan sepenuhnya maka masyarakat sipil dan badan pemerintah dapat mengakhiri kerusakan hutan dan lahan gambut, dan kerusakan yang diakibatkan terhadap masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Peta kami menetapkan standar untuk transparansi dan akses publik yang bermakna terhadap informasi penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan. Tetapi peta ini tidaklah sempurna. Peta konsesi dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk peta cetak dan PDF yang harus dikonversikan menjadi peta digital dengan skala yang tepat dalam format shapefile yang sesuai untuk analisis. Peta ini juga bukan yang paling mutakhir. Walaupun peringatan kebakaran yang masih aktif dan pembukaan lahan bulanan sering diperbaharui, sebagian besar data konsesi telah berusia beberapa tahun. Kami mengundang semua pemangku kepentingan untuk membantu kami memperbaiki peta-peta ini.

Akan tetapi, yang paling dibutuhkan adalah bagi pemerintah untuk menyediakan akses bebas kepada data konsesi terbaru dalam bentuk shapefile agar dapat dianalisis dengan mudah beserta data lain seperti tutupan hutan, kedalaman gambut, atau peringatan mengenai kebakaran dan pembukaan lahan. Kecuali peta sebagaimana yang digambarkan ini dapat tersedia, pemangku kepentingan dari masyarakat lokal hingga lembaga penegakan hukum pemerintah dan perusahaan produksi tidak akan mampu meminta menahan pihak-pihak tertentu agar bertanggung jawab atas kerusakan hutan yang terus terjadi. Ambisi kuat Presiden Jokowi untuk melindungi lahan gambut Indonesia yang kaya akan karbon dan keanekaragaman hayati tidak akan dapat terpenuhi.

Disclaimer

Peta wilayah konsesi, tutup lahan dan moratorium yang disajikan dalam platform ini adalah salinan tidak resmi dari berbagai sumber (lihat pada masing-masing peta untuk informasi lengkapnya). Data resmi saat ini tidak tersedia karena adanya pembatasan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Untuk memungkinkan pihak pengguna menganalisis data dengan melakukan overlay beberapa lapisan peta berbeda makan akan dibutuhkan peta vektor (shapefile). Digitasi manual harus dilakukan terhadap peta-peta yang hanya tersedia dalam format jpg/pdf, yang mungkin menyebabkan perubahan kecil dari peta yang asli. Greenpeace mengundang semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan perbaikan peta-peta tersebut.

Greenpeace tidak menjamin keakuratan peta-peta tersebut dan memperingatkan agar tidak menggunakan peta-peta tersebut dalam pembuatan keputusan finansial atau keputusan penting lainnya. Penggunaan peta tersebut adalah risiko pengguna sendiri.