Greenpeace activists together with farmers, fisherfolk from Batang and Public Defender of the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) unfurl a banner in the middle of the rice fields to show their opposition to the proposed mega-sized coal-fired power plant in Ponowareng village, Batang, Central Java.The groups highlight the threats to livelihoods, food sovereignty, human rights and to the environment once the power plant is built. Greenpeace demand that the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development (MP3EI) project must not undermine food security or farmers and fishermen’s employment.

Bagi kamu yang pernah menonton serial laga fenomenal Misteri Gunung Merapi mungkin masih ingat dengan Gerandong, si mahluk hijau kecil bermata merah menyeramkan perliharaan Mak Lampir. Film seri Misteri Gunung adalah serial sinetron laga yang sangat populer dan mendapat rating dan share tinggi pada masanya.

Julukan “Gerandong” digunakan oleh warga Batang untuk menggambarkan pihak-pihak yang kini banyak berdatangan di kampung mereka akhir-akhir ini. Gerandong merupakan sebutan bagi preman-preman yang bergentayangan di kampung, dimana keberadaanya semakin nampak dalam pro-kontra PLTU Batubara di Batang. Kehadiran Gerandong sangat terasa khususnya di Roban Timur, satu dari lima desa yang menolak pembangunan PLTU.

Bahkan beberapa bulan yang lalu warga Roban resah, karena sempat beredar desas-desus bahwa desa mereka akan diserang oleh Gerandong. “Kami sempat diteror bahwa kampung sini mau diserang” kata Hariyono salah satu warga Roban Timur. Karena adanya isu itu warga pun bersiap, selama beberapa malam bersiaga untuk mempertahankan diri dengan alat seadanya, maklum Gerandong terkenal kejam. Menurut Hariyono, Gerandong bertugas untuk menekan orang-orang yang kontra pembangunan PLTU batubara, melalui berbagai macam cara intimidasi, mereka memaksa mereka yang menolak pembangunan PLTU menjadi mendukung. Itulah sebabnya mengapa ada desas-desus Gerandong akan menyerbu karena warga Roban yang terkenal gigih menolak pembangunan PLTU.

Roban Timur dan Barat merupakan wilayah perkampungan pesisir yang sebagian besar mata pencaharian warganya adalah nelayan. Bagi mereka, laut adalah hidup mati mereka. Beberapa hari lalu saya berkunjung ke rumah Pak Rokiban, salah satu nelayan di Roban Timur. Pagi itu Pak Rokiban tidak sedang melaut karena tidak enak badan, dengan tatapan kosong penuh kehawatiran beliau bercerita mengenai rata-rata hasil tangkapan nelayan. “Kalau musim rame saya bisa dapat 2 hingga 7 juta, kalau musim sepi mungkin hanya 300 sampai 500 ribu mas” begitu kata Pak Rokiban. Rata-rata tangkapan nelayan di Roban tergolong tinggi, pada puncak musim sekitar Februari-Maret, hasiltangkapan bisa mencapai 7 juta. Wilayah pesisir Batang menyimpan pontensi kelautan yang tinggi,dan potensi ini bisa lenyap seketika jika PLTU jadi dibangun, ini yang dikuatirkan oleh Pak Rokiban.

Jika beroperasi PLTU batubara Batang diperkirakan melepaskan 226 kg merkuri setiap tahun ke wilayah Ujungnegoro-Roban yang merupakan Kawasan Konservasi Laut Daerah dan tempat Pak Rokiban dan teman-temannya melaut. Merkuri yang terlepas sedemikian besar itu bisa menjadi bencana bagi perikanan lokal, mengingat bahwa 0,907 gram merkuri dalam danau dapat membuat ikan di area seluas 100m persegi tak layak dimakan. “Saya sudah tua, namun yang saya pikirkan itu anak cucu kami mas” raut kekhawatiran jelas terekam ketika saya singgung soal bagaimana jika PLTU tetap dipaksakan untuk dibangun di Batang.

Masyarakat Roban bergantung hidupnya pada laut; mata pencaharian utama ini sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Mengetahui bahwa PLTU mengancam sumber kehidupan mereka ini, maka mereka bertahan sekuat tenaga. Gerandong, berapa pun banyaknya yang disewa untuk mengintimidasi, tidak akan dapat mempengaruhi warga berkat solidaritas antar warga yang tinggi.

Gerandong maupun preman sebenarnya merupakan fenomena yang lumrah ditemukan dalam sebuah konflik sumber daya skala besar yang melibatkan korporasi (perusahaan) dan aparatus negara. Hanya saja pada konflik seperti ini relasi negara dengan masyarakat dan korporasi menjadi rancu. Banyaknya konflik yang merengut korban sipil menguatkan sinyalemen keberpihakan negara kepada korporasi. Kasus Mesuji, Sinyerang, Rembang, dan banyak kasus konflik atas sumberdaya alam semakin menunjukkan seringnya negara absen dalam melindungi kepentingan masyarakat lokal. Ketika konflik meruncing, kerap kali negara justru memihak kepada kepentingan pemilik modal atau industri saja dan cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Dalam kasus PLTU di Batang ini, jelas-jelas kepentingan pembangunan pembangkit listrik bertenaga energi kotor batubara ini ingin diletakkan di atas kepentingan keberlanjutan hidup dan mata pencaharian puluhan ribu petani dan nelayan di kawasan Batang.

Jika dalam dunia nyata Gerandong adalah preman-preman bayaran, lalu siapakah Mak Lampir dalam dunia nyata? Ah sudahlah, saya tidak akan terlalu memusingkannya, lebih baik sekarang mencari sosok Sembara, pendekar sakti mandraguna yang akan menyelamatkan warga dari kekejaman Mak Lampir dan Gerandong. Saya akan coba tawarkan kepada Jokowi, siapa tahu dia bersedia menjadi Sembara.