Gambut bahan bakar utama kebakaran hutan dan lahan

Dalam kondisi alamiah, kebakaran hutan dan lahan gambut sebenarnya sangat jarang terjadi, apalagi di kawasan hutan hujan tropis yang lembab dan basah. Namun sayangnya karena kerusakan hutan dan lahan gambut yang demikian parah telah membuat keseimbangan alamiah tersebut terganggu dan menyebabkannya menjadi sangat rentan terhadap kebakaran.Pembuatan kanal-kanaldalam kawasan gambutdi areal perkebunan kelapa sawit atau kebun kayu monokultur telah mengakibatkan gambut  menjadi  kering  dan mudah dimakan api pada saat musim kemarau. 

Kebakaran pada kawasan gambut  mudah merambat ke bawah permukaan tanah dan sesekali membesar  ke permukaan  bila terdapat semak belukar atau bahan organik kering. Hal ini mengakibatkan pemadaman kebakaran di lahan gambut menjadi sangat sulit dilakukan.Sementara itu lahan gambut menyimpan karbon salah satu gas rumah kaca terpenting dalam jumlah yang sangat besar.  Bila lahan gambut terdegradasi dan terbakar maka ia akan melepaskan emisi karbon yang telah tersimpan selama ribuan tahun ke atmosfer dengan cepat, serta merusak kemampuan ekosistem untuk pulih kembali untuk menyerap lebih banyak karbon lagi. Sekali lahan gambut rusak, maka ia nyaris tidak dapat dipulihkan kembali.

Pengeringan lahan gambut juga dapat mempengaruhi ekosistem gambut yang lebih luas, bukan hanya pada kawasan yang dibuka. Sangat krusial melindungi semua lahan gambut seberapa pun dalamnya atau dimana pun letaknya. Pembukaan lahan gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter sebenarnya merupakan pelanggaran hukum,  namun kenyataannya hukum kerap dilanggar. Proses emisi pada lahan gambut juga tidak berhenti sesudah pembukaan hutan. Selama masa budidaya atau pengelolaan lahan, emisi dalam jumlah tinggi tetap terjadi yang disebabkan oleh proses dekomposisi gambut

Kebijakan yang kuat dapat melindungi lahan gambut

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membuat kebijakan hijaudan dapat menjadi warisan pentingdalammelawan perubahan iklim serta menurunkan emsisi karbon di Indonesia. Beliau membuat komitmen besar untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26% hingga 41% pada tahun 2020. Kebijakan ini pun dilengkapi dengan sebuah kebijakan moratorium (jeda) pemberianijin penebangan hutan yang berlaku hingga pertengahan tahun depan.

Dalam upaya perlindungan gambut, pemerintah SBY juga telah menyiapkan sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut atau yang lebih dikenal dengan RPP Perlindungan Gambut. Peratutan Pemerintah ini adalah mandat dari Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) No. 32 Tahun 2009.Naskah RPP Gambut ini telah berulang kali direvisi, dan kini rancangan final kebijakan tersebut sudah berada di atas meja Presiden siap untuk ditandatangani. Seyogyanya, RPP ini akan ditanda-tangani beberapa bulan lalu, namun barangkali karena desakan yang kuat dari koalisi organisasi-organisasi masyarakat sipil, RPP ini belum ditandagangani.

Membaca naskah kebijakan ini memang menyisakan kekuatiran besar karena tidak memberikan perlindungan maksimal yang diperlukan untuk menyelamatkan ekosistem gambut kita yang tersisa. Semangat perlindungan yang ada di dalam aturan ini masih kalah dengan semangat pemanfaatan atau eksploitasi lahan gambut. Upaya perlindungan yang tercakup dalam aturan ini juga masih memberi kompromi untuk membuka lahan gambut dengan kedalaman dari nol hingga tiga meter. Padahal pembukaan lahan gambut ini akan mempengaruhi kawasan kawasan gambut lain yang lebih dalam.

Hal lain adalah adanya pasal-pasal dalam peraturan ini yang tidak mengatur kawasan gambut yang sudah terlanjur diberikan ijin pengelolaan di atasnya. Ada banyak  kawasan gambut penting dengan fungsi lindung ekosistem gambut yang telah berubah menjadi konsesi perkebunan sawit dan menunggu waktunya untuk dibuka. Tentu saja hal ini bertentangan dengan esensi perlindungan gambut, karena di satu sisi kita mencoba melindungi gambut namun di sisi lain membiarkan kawasan gambut dalam konsesi tersebut dibiarkan dirusak.

Memperkuat aturan gambut

Pemerintah SBY berada di simpang jalan untuk memutuskan apakah akan mendatangani RPP ini atau merevisi substansinya. Bila menandatangai RPP ini seperti dengan pasal-pasal yang ada saat ini, saya sangat kuatir bahwa beliau akan mengkompromikan seluruh warisan hijau yang telah dibuatnya selama ini. Komitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26% hingga 41% pada tahun 2020 pun akan sangat sulit dicapai karena lemahnya kebijakan gambut ini.

Namun di sisi lain, bila Presiden SBY menggunakan kesempatan 100 hari terakhir masa pemerintahannya untuk memperkuat kebijakan gambut ini maka dapat dipastikan seluruh kebijakan hijau beliau dalam penurunan emisi dapat dipertahankan.

Gambut hanya dapat dilindungi dengan kebijakan dan penegakan hukum yang kuat. Karena itulah sangat penting untuk merumuskan hukum atau peraturan yang dapat diandalkan untuk melindungi lahan gambut kita.Konsultasi publik secara partisipatif khususnya dengan masyarakat adat yang hidup di kawasan gambut dari generasi ke generasi niscaya dapat memperkuat rancangan kebijakan ini.

Beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah SBY untuk memastikan kebijakan hijau yang dibuatnya menjadi sebuah warisan yang kuat dalam melawan perubahan iklim dan menjaga hutan hujan tropis adalah antara lain:

  • Menegakkan moratorium ijin penebangan hutan yang telah ada termasuk memastikan bahwa semua lahan gambut khususnya dengan fungsi lindung bagi ekosistem gambut yang lebih luas masuk dalam kawasan moratorium bagi perijinan perkebunan kelapa sawit dan bubur kertas skala besar

 

  • Memastikan bahwa Rancangan Perlindungan  Gambut yang ada diperkuat untuk menjamin perlindungan penuh terhadap semua lahan gambut, termasuk yang berada dalam konsesi yang telah mendapatkan ijin pembukaan. Ijin-ijin yang telah diberikan kepada konsesi tersebut perlu di-review termasuk mengeluarkan kawasan gambut penting dari konsesi tersebut. Pemanfaatan terbatas dapat diberikan kepada rencana budidaya yang sesuai dengan karateristik eksosistem gambut;

 

  • Mengembangkan dan menerapkan rencana untuk perlindungan, rehabilitasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap lanskap hutan dan lahan gambut termasuk solusi yang berbasis masyarakat bagi pemulihan lahan gambut yang telah rusak

 

  • Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu atas tindakan melawan hukum perusakan lahan gambut termasuk pelanggaran peraturan yang ada. Kasus-kasus pembakaran hutan harus diusut yang mengarah pada pencabutan konsesi terhadap pelaku pelanggaran agar menimbulkan efek jera

 

  • Mengembangkan sistem monitoring deforestasi nasional yang independen untuk memberikan transparansi yang lebih besar serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Komunitas lokal dan masyarakat adat dapat diperkuat perannya dalam pengawasan ini  untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan gambut

 

  • Mengembangkan data tentang lahan rendah karbon yang berpotensi tersedia sebagai alternatif bagi pembukaan pada lahan-lahan ekosistem gambut kaya karbon untuk pembangunan atau budidaya yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan proses pertukaran lahan secara transparan dan melalui proses pemberian ijin tanpa paksa (FPIC – Free and Prior Informed Consent).

 

Langkah-langkah penyusunan kebijakan yang kuat seperti ini akan dapat menjadi cara yang paling mudah dan murah untuk melindungi  hutan gambut yang tersisa dari kebakaran dan memperbaiki kawasan yang rusak. Gambut yang dikembalikan ke keadaan semula dan menjaga permukaan tetap basah sepanjang tahun adalah cara yang terbaik untuk mengatasi kebakaran hutan dan perubahan iklim.

Mari ikut menyelamatkan lahan gambut, tanda-tangani petisi disini.

Bacaan lain mengenai ekosistem gambut:  Mampukah kita menyelamatkan ekosistem gambut sebelum terlambat?